KISRUHNYA DPT PEMILU TAHUN 2009

big2besar

Data Pemilih Awal (DPA) pertama kali didapat dari Dinas Kependudukan Prop/Kota/Kabupaten lalu KPU mengolah dan diberikan ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mendata kembali /cross chek di lapangan status kependudukan pemilih, meninggal, pindah atau TNI-Polri, hasil dari pendataan ulang /cross chek lalu diinput ke data base setelah itu dicetak menjadi Data Pemilih Sementara (DPS) yang dipajang di kantor Kelurahan lalu setelah DPS diperbaiki dengan menambah penduduk yang belum terdaftar ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU.

Sedangkan DPA untuk Pemilu Presiden Tahun 2009 didapat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif kemarin, DPT bermasalah menjadi DPA Pemilu Presiden tidak akan menjamin DPT Pemilu Presiden akan baik sebab tergantung dari PPDP-nya aktif atau tidak dan tergantung dari pro aktifnya serta kesadaran warga negara untuk melihat/mengecek DPS di Kantor Kelurahan.

Dapat kita lihat DPA yang didapat dari Dinas Kependudukan adalah berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP artinya Penduduk/Pemilih tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di wilayah Kelurahan dimana ia tinggal. Apabila PPDP bekerja dengan benar dengan mendata kembali dilapangan, penduduk yang TNI-Polri, meninggal dunia, di bawah umur otomatis terhapus tapi pada kenyataannya tidak penduduk yang TNI-Polri masih terdaftar sebagai pemilih.

Ada lagi yang aneh, entah disengaja atau malas, PPDP yang menerima DPA tidak mendata langsung ke lapangan hanya membandingkan DPA dengan Data Penduduk Penerima BLT, otomatis penduduk penerima BLT sudah pasti terdaftar sebagai pemilih sedangkan penduduk yang tidak menerima BLT ada kemungkinan tidak terdaftar, karena pada saat penginputan data ke data base berdasarkan DPA dari data penerima BLT bukan dari DPA dari Dinas Kependudukan.

Tapi apa kesalahan hanya ada di PPDP ?

Banyak orang yang tidak peduli pada saat hasil pengolahan data (cross chek) oleh PPDP yang dipajang di kantor Kelurahan, tidak mendatangi kantor Kelurahan untuk melihat apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, paling tidak ketua RT mengecek apakah warganya sudah terdaftar semua.

Kisruhnya DPT membuktikan Sistem Manjemen Kependudukan (SIMDUK) di Indonesia masih di bawah standar, mulai dari penduduk yang bisa punya KTP dobel/Tripel, data penduduk yang tidak diperbarui pada saat pengurusan/pembuatan KTP seperti status pernikahan, pekerjaan de el el.

Di tambah lagi penduduk yang pindah dari wilayah lain ke wilayah lain tidak mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan atau mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan tanpa ada surat pindah dari wilayah lain.

Untuk mendapatkan DPT yang valid harus dimulai dari DPA yang valid sehingga PPDP hanya mendata penduduk yang satu atau dua bulan lagi berumur 17 tahun. Untuk mendapatkan DPA yang valid Sistem Manajemen Kependudukan harus diperbaiki beserta aparat pelaksananya dan kesadaran warga negara Indonesia tentang pentingnya data kependudukan.

ramalnasib

bayi pun ikut masuk dpt (imunisasi difteri,pertusis,tetanus)

sutisna

hmmmm..........................

biasalah.... yang paling ribet dan yang paling ruwet di Indonesia.... kan kalo sudah urusan dengan birokrasi.......

dod

PPS Akui KPU Merekayasa DPT Pileg

Tudingan bahwa telah terjadi kecurangan sistematis dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pileg tampaknya tidak main-main. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan mengakui bahwa kecurangan itu benar-benar terjadi.

"Dari 90 PPS yang kita datangi di Jakarta, semua mengakui DPT pileg kemarin adalah rekayasa KPU. Mereka (PPS) sudah menyusun data DPT per TPS, lalu dikirim ke KPU kota. Begitu dikembalikan lagi ke mereka datanya sudah berubah," kata Koordinator Divisi Pemilu SIGMA, Said Salahudin, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (20/5/2009).

Menurut Said, ada beberapa modus dalam aksi kecurangan sistematis tersebut. Pertama, mengubah jumlah pemilih dalam DPT di tiap PPS.

"Ada yang berkurang ada yang bertambah. Padahal dari mana KPU kota bisa menambah atau mengurangi? Mereka kan hanya merekap dan menetapkan, bukan untuk mengubah," kata Said.

Misalnya, di salah satu kelurahan di Jakarta Selatan, PPS telah mencatat jumlah pemilih sebanyak 34.180 orang. Begitu data tersebut diserahkan ke KPU Kota Jaksel dan dikembalikan lagi ke PPS, angkanya berubah menjadi 34.247, bertambah 67 orang.

"Begitu yang 67 orang ini dicek, ternyata nama ini nggak dikenal," kata Said.

Modus kedua adalah dengan cara mengubah nama pemilih. Ada orang yang sebelumnya telah terdaftar, namun begitu data diserahkan ke KPU kota dan dikembalikan lagi ke PPS, namanya hilang. Tapi sebaliknya, ada yang tadinya tidak terdaftar malah namanya jadi muncul.

Modus ketiga, lanjut Said, adalah dengan cara mengacak daftar nama pemilih di tiap TPS sehingga membingungkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan cara ini petugas KPPS menjadi kerepotan jika diharuskan mengecek lagi satu per satu daftar pemilih yang telah dikembalikan dari KPU kota.

"Ini pasti ada rekayasa sistematis. Sekarang saya meyakini betul. Kalau ini terjadi di ibu kota negara, pasti mudah dilakukan di daerah-daerah," tutur Said.

( sho / mok )

DetikPemilu

Perpanjangan Pendaftaran DPS Pilpres Bisa Jadi Modus Kecurangan

KPU membuka pendaftaran bagi pemilih yang belum terdaftar di Pilpres 2009 hingga 31 Mei. Padahal jadwal pemutakhiran dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) seharusnya berakhir 17 Mei. Perpanjangan ini berpotensi menjadi modus kecurangan yang terselubung.

"Perpanjangan sampai 31 Mei patut dicurigai. Apalagi daftarnya tidak ke PPS (Panitia Pemungutan Suara), tapi ke KPU kabupaten/kota. Orang yang datang ke kabupaten/kota kan tidak diketahui oleh PPS," kata Koordinator Divisi Pemilu SIGMA, Said Salahudin, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (20/5/2009).

Karena orang yang mendaftar ke KPU kabupaten/kota tidak diketahui oleh PPS, maka bisa jadi orang itu bukanlah orang yang dikenal di lingkungan setempat. Dengan begitu sangat mudah bagi orang asing untuk 'menyusup' ke TPS tertentu lewat bantuan oknum KPU kabupaten/kota.

"Pada satu hal, benar perpanjangan itu memberi kemudahan. Tetapi ini hanya akal-akalan saja. Siapa sih masyarakat yang mau capek-capek ke kabupaten untuk mendaftar? Jangankan di daerah, di Jakarta saja jarang. Saya khawatir ini hanya modus kecurangan," ungkap Said.

Dari pemantauan SIGMA atas pemutakhiran DPT pileg, kecurangan di level kabupaten/kota memang terjadi. Data yang telah diserahkan dari kelurahan ternyata 'dipermak' sedemikian rupa di kabupaten/kota. Akibatnya, ketika dikembalikan ke kelurahan, data itu sudah berubah dari aslinya tanpa persetujuan

dari PPS.

Berdasarkan jadwal yang disusun KPU, penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota dilakukan 18-24 Mei, tingkat provinsi 25-27 Mei, dan nasional 28-31 Mei. KPU sengaja memberi kelonggaran bagi warga untuk mendaftar hingga 31 Mei. Namun mulai 18 Mei, pendaftaran tidak lagi dilakukan di PPS, tetapi di KPU

kabupaten/kota hingga pusat.

DetikPemilu

big2besar

Berita yang bagus DoD...!!

Kalo terjadi penambahan jumlah pemilih saat di KPU sangat wajar karena pendaftaran dilanjutkan di KPU Kota/Prop. Mekanismenya begini Daftar Pemilih Awal (DPA) dari Dinas Kependudukan Prop/Kota/Kabupaten (Depdagri) yang berupa softcopy diserahkan ke KPU, lalu KPU mencetaknya diserahkan ke PPS, dari PPS di serahkan ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilakukan verifikasi pemilih/pengecekan pemilih, biasanya atau harusnya PPDP itu adalah seorang Ketua RT karena Ketua RT yang mengetahui warganya yang benar-benar tinggal di daerah tersebut, sekaligus mendaftarkan warganya yang belum masuk ke Daftar Pemilih.

Hasil dari verifikasi/pengecekan PPDP menyerahkan ke PPS untuk diinput ke dalam database lalu diserahkan ke KPU Kota berupa softcopy dan hardcopy. Mesin Parpol yang berjalan akan meminta hasil cetakan tersebut untuk dicek apakah pemilihnya (konstituennya) sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih. Apabila terjadi Pemilih/penduduk belum masuk ke dalam Daftar Pemilih Sementara sedangkan waktu pendaftaran di tingkat PPS sudah habis maka dilanjutkan di KPU Kota, karena database Pemilih sudah ada di KPU Kota.

herufbi

Sis, seandainya bisa dijabarkan disini mekanisme pendataan yg baik dan benar, saya kira itu sangat berguna bagi Masyarakat yg sadar akan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara. :

big2besar

Sis, seandainya bisa dijabarkan disini mekanisme pendataan yg baik dan benar, saya kira itu sangat berguna bagi Masyarakat yg sadar akan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara. :

pertama data base kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan Prop/kota harus valid dalam arti setiap penduduk hanya bisa punya (NIK) Nomor Induk Kependudukan/KTP satu, kalo sekarang penduduk yang pindah ke wilayah lain (antar propinsi), bisa berbeda atau berubah NIKnya. Ini adalah PR besar Mendagri dan Gubernur/Walikota.

kedua penduduk yang berubah status baik, status pernikahan, status pekerjaan, harus segera melaporkan perubahan data, karena sekarang ini masa berlaku KTP 5 tahun, kalo menunggu saat perpanjangan KTP cukup lama.

ketiga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) haruslah seorang ketua RT yang sangat mengerti warganya, bisa mengetahui siapa yang bakalan berumur 17 tahun saat bulan Juni, artinya penduduk tersebut walau belum mempunyai KTP tetapi sudah terdaftar sebagai pemilih.

Keempat warga negara harus aktif menanyakan/mengecek namanya sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai pemilih.

Kelima kalau pindah tempat tinggal/keluar wilayah segera datangi PPS di Kelurahan meminta Formulir C-5, supaya hak pilihnya tidak hilang dan dapat digunakan.

messiman

Pada berebutan duit, jd pd error dah tuch kelakuan nya..........

big2besar

Putusan MK mengakhiri polemik persoalan DPT, tetapi menunjukan ketidak beresan pengurusan DPT oleh KPU. Seharusnya dari awal saja menggunakan KTP tidak perlu ada DPT, pemborosan waktu, tenaga dan uang, toh rakyat Indonesia yang berumur di atas 17 tahun sudah pasti punya KTP, terlepas punya 1 atau 2 KTP.

penggunaan KTP kenapa ini tidak dipikirkan dari awal (sejak pembuatan UU Pemilu) ?

herufbi

Pada berebutan duit, jd pd error dah tuch kelakuan nya..........

Memang ini yg terjadi, baru beberapa saat yg lalu saya mengorek keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ternyata KPU melakukan Update dan Validation berdasarkan Initiative sendiri, sepertinya KPU mau "menghemat" anggaran dengan tidak melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Putusan MK mengakhiri polemik persoalan DPT, tetapi menunjukan ketidak beresan pengurusan DPT oleh KPU. Seharusnya dari awal saja menggunakan KTP tidak perlu ada DPT, pemborosan waktu, tenaga dan uang, toh rakyat Indonesia yang berumur di atas 17 tahun sudah pasti punya KTP, terlepas punya 1 atau 2 KTP.

penggunaan KTP kenapa ini tidak dipikirkan dari awal (sejak pembuatan UU Pemilu) ?

:)

Setuju Sis, dan instansi yg berwenang utk pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian serta segala sesuatu yg berhubungan dengan pendaftaran dan pencatatan Kependudukan, pengendalian mobilitas penduduk serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Untuk tujuan tersebut diatas, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa setiap penduduk diharuskan mempunyai NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN yg bersifat Unik serta berlaku seumur hidup. :)

sibagariang

Hmm.... Pembahasan rumit....