Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperingatkan para menterinya untuk kembali pada tugas pokok dan fungsi menteri serta menteri koordinator. Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna. Peringatan Presiden itu penting dan kontekstual guna menanggapi perdebatan di antara menteri. Perdebatan di kabinet yang terjadi di ruang publik itu menimbulkan pertanyaan masyarakat soal soliditas pemerintahan. Isu pembelian pesawat Garuda dan rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt menjadi masalah yang diperdebatkan.
Presiden adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat oleh presiden. Karena itu pulalah, penegasan Presiden di awal masa jabatannya bahwa tidak ada visi menteri, yang ada hanyalah visi presiden, sangatlah tepat dan harus diperhatikan para menterinya. Sebagai pembantu presiden, para menteri haruslah menjalankan visi dan misi presiden serta tunduk kepada presiden dalam mengemban amanat konstitusi. Memang menjadi tugas pemerintah untuk memerintah dan bukan malah memproduksi kegaduhan.
Dalam kerangka itulah, kita memandang tepat peringatan Presiden Jokowi kepada menterinya agar kembali pada tugas pokok kementerian. Dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan aturan lain telah diatur tugas menteri dan menteri koordinator. Perubahan nomenklatur kementerian seperti yang terjadi di awal Kabinet Kerja bukan semata-mata mengganti kop surat kementerian, melainkan membutuhkan persetujuan DPR. Proses politik itu memakan waktu. Momentum perombakan Kabinet Kerja, meskipun dilakukan tanpa narasi apa pun, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan harapan dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kepercayaan publik itu dibutuhkan untuk merespons sikap masyarakat yang masih ”menunggu dan melihat”, apa yang mau dilakukan pemerintah mengantisipasi situasi ekonomi yang sulit.
Kegaduhan politik yang diproduksi dari dalam pemerintahan membuat bangsa ini kehilangan momentum untuk melepaskan diri dari jebakan pelambatan ekonomi. Kebijakan deregulasi dan pengembangan program padat karya, seperti membangun infrastruktur sehingga semua orang bisa bekerja, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi yang melambat. Konsep new deal yang berisi sejumlah paket kebijakan yang pernah dicanangkan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt tahun 1933 mampu membawa Amerika Serikat keluar dari depresi ekonomi parah. Kuncinya adalah kepemimpinan yang bisa mengomunikasikan program yang akan dilakukan pemerintah guna mengatasi pelambatan ekonomi dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk sama-sama menyelesaikan masalah bangsa secara bersama-sama.
