mendengar berita dalam beberapa hari ini (awal agustus 2015)
mengenai pilkada serentak, dimana muncul masalah dengan adanya calon2 tunggal pada pilkada tersebut...
http://news.detik.com/berita/2983645/7- ... ar-terbaik
http://news.detik.com/berita/2983694/ir ... -potensial
http://news.detik.com/berita/2983854/pe ... f-terakhir
menjadi hal yang ironis mengingat biasanya parpol berlomba-lomba, untuk mendapatkan kursi kepala daerah.
namun mengingat bahwa ini bisa jadi strategy untuk menjatuhkan calon2 potensial berbakat, maka harusnya sejak awal ini sudah menjadi perhatian serius. Namun ada hal yang mungkin bisa dilakukan oleh jokowi sebagai presiden, dengan menerbitkan perpu untuk masalah tersebut.
karena mungkin disini ada team jokowi.... maka sayah mengutarakan hal yang mungkin bisa diambil dan diterbitkan dalam perpu....
1. untuk pilkada dengan hanya 1 calon, maka batas akhir penerimaan diperpanjang kembali.
2. parpol diwajibkan memberikan dukungan kepada calon tunggal tersebut, atau segera mendaftarkan calonnya. jika tidak mendaftarkan calonnya, maka parpol tersebut dianggap mendukung calon tunggal, dan diwajibkan sebagai koalisi calon tunggal tersebut.
3. dilakukan referendum kepada rakyat atas calon tunggal tersebut, calon tersebut jika mendapatkan lebih dari 50%+1 dari total suara sah. maka calon tersebut otomatis sebagai kepala daerah.
4. dalam hal calon tersebut tidak mendapatkan 50%+1 dari total suara sah, maka koalisi wajib mengganti calon tersebut dengan calon lain. dan hanya calon tunggal lainnya. dalam hal ini, parpol yang sebelumnya tidak mengajukan calon, tidak berhak mengajukan calon lain. referendum tahap 2 dilakukan dengan calon tunggal baru.
5. jika calon tunggal baru tersebut juga tidak terpilih (kurang dari 50% +1 dari total suara sah). maka calon tunggal pertama dan calon tunggal kedua wajib dipertarungkan dalam pilkada perpanjangan. alternatif lain adalah pemerintah menunjuk sekda sebagai kepala daerah sementara sampai pilkada serentak berikutnya dilakukan....
nah beres kan..... masalahnya hanya anggaran pilkada bakal bengkak... tapi ini mah jauh lebih baik... dari sekedar menunda pilkada....
