Korupsi sepertinya sudah mendarah bagi beberapa pemimpin dan kaum elit bangsa Indonesia. Ini bisa kita lihat dari maraknya kasus korupsi yang belakangan ini muncul ke publik. Usaha pemerintah untuk menangkap koruptor-koruptor ini memang cukup membuahkan hasil. Buktinya banyak koruptor yang sekarang di periksa KPK. Dalam penegakkan hukum pemerintah diharapkan tidak pandang bulu. Tidak melihat status maupun jabatan. Siapapun itu kalau sudah terbukti melanggar hukum langsung di tangkap saja. Karena Hukum tak kenal siapa.
Seperti yang dikumandangkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin pada saat membuka acara Penandatanganan komitmen berintegritas antisipasi korupsi di Indonesia, Senin (15/6/2015). Acara yang di ikuti Pejabat eselon I dan II kementrian agama tersebut guna mengantisipasi korupsi. Berkaca dengan Kasus Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjadi tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Untuk mencegah korupsi itu terulang, Kementerian Agama berkomitmen memerangi bahaya laten korupsi dengan program 'Kementerian Agama Berintegritas'.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, seluruh jajarannya harus menunjukkan komitmen yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja. "Saya ingin melihat semangat kawan-kawan di depan Komisioner KPK, dari pejabat Ombudsman, dari pejabat MenPAN-RB dan tentunya di depan publik, bahwa kita sungguh-sungguh kita serius untuk menciptakan Indonesia yang bersih tanpa korupsi. Sebenarnya untuk menegakkan hukum di Indonesia ini tidak hanya tugas pemerintah dan aparat yang berwenang. Tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Tanpa kerjasama baik dari masyarakat, pemerintah juga akan kesulitan menegakkan hukum. pemerintah sudah mengatur segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia tinggal mematuhi dan melaksanakan aturan itu. Jangan di ganti-ganti sendiri. Semua harus bersikap adil dan jujur. Kalau salah ya mengaku salah. Jangan sudah terbukti bersalah masih berdalih a sampai z agar bebas dari hukuman.
Penegakkan hukum harus adil. Tidak ada tebang pilih. Kalau masih tebang pilih. Banyak kasus yang melibatkan petinggi negara seharusnya bisa menjadi cermin sakti untuk kita semua. Agar kita para generasi penerus maupun pemimpin negara di masa yang akan datang tidak mengulangi hal yang sama. Inilah perlunya penegakkan hukum secara adil. Tidak memandang siapa saja yang melakukan tindakan penyimpangan. Tidak pernah takut adanya intimidasi dari pihak ataupun oknum yang merasa memiliki kedudukan lebih tinggi ataupun kekuasaan. Para koruptor itu akan merasa menang dan bisa melanjutkan aksinya kalau tidak kita berantas sekaligus. Dengan penangkapan satu persatu koruptor dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi koruptor-koruptor lain yang belum tertangkap. Sehingga mereka bisa meninggalkan aksi korupnya itu. Kalau yang ditangkap hanya kroco-kroconya saja pasti antek-antek tetap merajalela. Sekalian saja ambil pemimpinnya. Biar semua tahu, pemerintah tidak memandang siapapun yang korupsi. Semua di adili sama.
sumber
