PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR AKAN DIMULAI BULAN OKTOBER
Melihat berita diatas aja ane udah miris liatnya... betapa banyak rakyat yg membutuhkan bantuan eh dpr malah mempermegah gedungnya... :(
Tapi itu belum apa2 masih ada lagi nih..
Pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang menjadi perhelatan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga itu menganggarkan biaya yang jumlahnya luar biasa besar.
Total biaya untuk pelantikan yang hanya akan berlangsung beberapa jam itu mencapai Rp 46,049 miliar. Berikut adalah rincian anggaran yang berasal dari keuangan negara tersebut, bersumber dari Indonesia Budget Centre (IBC):
1. Anggaran KPU: Rp 11 miliar
Angka ini jauh lebih besar dari pelantikan tahun 2004 sebesar Rp 7 miliar, naik sebesar 36 persen. Untuk pelantikan ini, setiap anggota DPR menelan biaya sebesar Rp 15,89 juta.
- Biaya menginap di Hotel Sultan selama 4 hari @Rp4,2 juta x 692 orang =Rp 2,9 miliar
- Sewa kendaraan @Rp 63 juta x 4 hari =Rp 252 juta
- Biaya beli tas @Rp 167.000 x 692 =Rp 115 ,5 juta
- Uang saku @Rp 2 juta x 692 =Rp 1,38 miliar
- Biaya pakaian penjemputan (jas, jaket, batik, hem) = Rp 149 ,9 juta
- Biaya lain-lain Rp 6,22 miliar guna membiayai konsumsi petugas lapangan, biaya transportasi anggota DPR dan DPD.
2. Anggaran DPR/Setjen: Rp 28, 504 miliar
- Perjalanan pindah ke Jakarta @Rp50,35 juta x 560 orang =Rp 28,2 miliar (dana ini dianggap tidak perlu, duplikasi)
- Bantuan logistik untuk petugas Polri selama 3 hari =Rp 138 juta (duplikasi dengan anggaran Polri)
- Biaya protokoler pelantikan = Rp 112 ,5 juta
- Honor rohaniawan = Rp 56,2 juta
3. Anggaran DPD/Setjen = Rp 6, 545 miliar (anggaran ini naik sekitar 17 persen atau Rp 949 juta dari DIPA awal sebesar Rp 5,6 miliar)
- Biaya pembuatan PIN @Rp 9 juta x 132 = Rp 1,2 miliar (dinilai terlalu mahal)
- Biaya orientasi sebelum dilantik @Rp 22,7 juta x 132 orang = Rp 3 miliar (duplikasi dengan orientasi KPU)
- Biaya purnatugas (transport dan akomodasi) @Rp 10,4 juta x 100 anggota =Rp 1,04 miliar
- Biaya pengambilan sumpah/janji @Rp 9,8 juta x 132 anggota = Rp 1,3 miliar
Dengan total anggaran Rp 46, 049 miliar, maka setiap anggota DPR dan DPD rata-rata menghabiskan Rp 66,54 juta.
Koordinator Indonesia Budget Centre (IBC) Arif Nur Alam mengatakan, dari puluhan miliar anggaran tersebut, terdapat beberapa pos yang seharusnya bisa dihemat. Ia mencontohkan, biaya penjemputan dan penginapan bisa dihemat ratusan juta rupiah jika 204 anggota yang berdomisili di Jakarta tak ikut diinapkan di hotel mewah.
"Pelantikan adalah tahap akhir pemilu sehingga alokasi di Setjen DPR dan DPD tidak perlu terlalu besar. Alokasi yang tinggi ini menunjukkan fungsi anggaran tidak baik dan menyakiti hati rakyat," kata Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Menurutnya, pelantikan hanya acara seremonial tanpa pertanggunggugatan atas aset nasional dan aset daerah dari perhelatan yang pernah digelar sebelumnya.
SUMBER
Koordinator ICW Bidang Korupsi Politik, Ibrahim Fahmi Badoh, mengungkapkan, total anggaran pelantikan yang dianggarkan 3 lembaga (KPU, DPR, dan DPD) yang mencapai Rp 46 miliar dinilai sebagai pemborosan anggaran negara. Menurutnya, dana sebesar itu setara dengan 166 kali alokasi Bantuan Operasional Sekolah siswa SD atau 1.105 kali biaya Jamkesmas atau orang miskin.
Sungguh pemborosan... :(
Tapi itu belum apa2 lagi... masih ada kelakuan wakil rakyat kita yg seakan tak memperdulikan keadaan rakyatnya...
Di tengah kinerjanya yang terus disorot publik, para wakil rakyat kembali membuat sensasi.
Belum lama ini, muncul usulan alokasi dana aspirasi 15 miliar rupiah untuk setiap anggota DPR.
Jika usulan tersebut gol, dibutuhkan fulus 8,4 triliun rupiah bagi 560 anggota DPR yang diambilkan dari APBN 2011.
Dalihnya, dengan dana segar tersebut, anggota Dewan dapat mengintensifkan penyerapan aspirasi dan pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sumber
Bayangkan saja, 15 Milliar per anggota, apa gak kebanyakan tuh....
padahal masih banyak yg lebih penting daripada itu...
Bangun sekolah, bangun fasilitas kesehatan, bangun jalan, bangun daerah, dan berbagai kepentingan rakyat lainnya...
bukankah seharusnya wakil rakyat itu sesuai sebutannya, seharusnya memiliki tugas untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Di hati dan mulut merekalah rakyat menaruh harapan akan masa depan negeri ini. Namun, apa yang terjadi dalam kenyataan...?
ane jadi inget lagunya Iwan Fals
“Surat Kepada Wakil Rakyat.” Wakil rakyat digambarkan sebagai orang-orang yang tidur waktu sidang soal rakyat, paduan suara yang hanya tahu nyanyian lagu setuju, dan juara diam. Harus diakui bahwa lagu gubahan Iwan Fals itu bukan sekedar fiksi, melainkan berangkat dari kenyataan yang terjadi.... :(
Mungkin tidak semuanya wakil rakyat itu buruk...
tapi mana suara2 yg mungkin itu.. mana... apakah ia takut dengan kedudukannya... ??
Sekian unek2 dari ane.... :(
maaf kalo salah room ane bingung post dimana....
