PAN: Persoalan Malaysia Hanya di Level Rakyat
Persoalan yang muncul membuat negara tetangga memandang Indonesia sebelah mata.
Minggu, 29 Agustus 2010
VIVAnews- Ketegangan Indonesia-Malaysia dinilai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) belum berimbas ke wilayah politik, terutama hubungan partai politik antarkedua negara.
"Ini baru di tingkat rakyat, belum government to government," kata Ketua DPP PAN Bidang Komunikasi Politik, Bima Arya Sugiarto, kepada VIVAnews di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu 29 Agustus 2010.
Menurut dia, tugas parpol sebagai wadah yang menjembatani rakyat, seharusnya menjelaskan kepada publik apa yang terjadi. "Parpol bisa mengedukasi mereka duduk masalahnya dan langkah apa yang idealnya ditempuh pemerintah," ujarnya.
Yang paling penting, Bima melanjutkan, rakyat harus mengetahui bahwa perang adalah instrumen terakhir. "Kita harus dahulukan diplomasi, negosiasi, seperti apa solusinya. Apa tawaran masing-masing pihak, bagaimana menyelesaikannya," ujar dia.
Menurut PAN, pemerintah perlu melibatkan elemen-elemen lintas sektoral, seperti ahli hukum dan ahli perbatasan. Elemen-elemen itu harus ada ketika berunding dengan pihak luar.
Apalagi, Indonesia adalah founding fathers di Asean. "Negara kita sangat dihormati. Di zaman orde baru sampai awal reformasi, wibawa Indonesia tegak di mata negara tetangga," kata dia.
Namun, persoalan-persoalan yang muncul akhir-akhir ini, menurut dia, secara tidak langsung membuat negara tetangga memandang Indonesia sebelah mata.
"Pemerintah seharusnya tegas. Betul, kita harus menghormati solidaritas antarnegara Asean. Tetapi, masyarakat yang berada di luar atau perbatasan harus diperhatikan dan dilindungi," tuturnya.
Contoh Australia. Saat Corby, tersangka warga negara Australia yang tertangkap di Bali karena dicurigai membawa marijuana, dibela habis-habisan oleh negaranya untuk dibawa pulang ke Australia. "Padahal, dia (Corby) jelas-jelas salah," ujarnya.
Dalam kasus penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia oleh Polisi Laut Malaysia, Bima menambahkan, pemerintah harus lebih terlibat.
Misalnya, membuat pernyataan keras untuk menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kebanggaan sebagai founding fathers dan menunjukkannya dengan melindungi warga negaranya dimana pun.
