28/08/2010 - 13
Jakarta - Pemerintah Indonesia yang semula tegas terhadap lokasi penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kini mulai ragu dengan lokasi tersebut apakah terjadi di wilayah perairan Indonesia atau Malaysia.
"(Pada) 18 Agustus lalu Menteri Luar Negeri mengatakan penangkapan di kedaulatan kita, tapi di situ terkuak petugas kita dimodalkan GPS mati. Kalau petugas kita mengandalkan peta, jangan-jangan itu tidak terjadi di wilayah negara kita," kata pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam diskusi bertajuk 'Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati' di Jakarta, Sabtu (28/8).
Selain itu, Hikmahanto menilai pemerintah kurang tegas dalam melakukan diplomasi atas penyelesaian masalah penangkapan petugas KKP oleh Malaysia dan penangkapan 7 nelayan Malaysia oleh Indonesia pada saat yang sama, Jumat (13/8) lalu. "Jadi kalau itu wilayah kedaulatan Indonesia, kenapa nelayan itu dilepaskan, yang dipersepsikan oleh publik bahwa ini terjadi barter," katanya.
Sementara anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo mengatakan GPS yang rusak itu ketika dicek kembali ternyata berfungsi aktif. Roy juga mengatakan ketiga petugas KKP yang ditangkap tersebut kurang berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya saat berpatroli. "Jadi, apakah mati atau ada sesuatu yang terjadi, mereka kurang koordinasi minimal dengan kepolisian air," katanya.
GPS nya mati? :
