Dirjen Gebrak Meja di Malaysia
Rabu, 18 Agustus 2010 08
Tingkah polisi Malaysia memang memuakkan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Happy Simanjuntak - utusan resmi Indonesia geram sampai menggebrak meja
forumbebas.com -Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam, Erwan, Asriadi, dan Seivo Grevo Wawengkang akhirnya berhasil dibebaskan dari tahanan Malaysia.
Upaya membebaskan mereka dilakukan sejak Minggu lalu. Sempat terjadi ketegangan di kantor polisi Kota Tinggi antara kepala polisi dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Happy Simanjuntak. Dia merasa dipersulit anggota polisi saat membebaskan ketiga stafnya tersebut.
”Saya marah, sebenarnya Senin siang sudah bisa dibebaskan, namun mereka terlalu banyak alasan dengan menunggu kedatangan kepala, saya maklum. Sampai malam, mereka beralasan tunggu dulu, semua wajib salat taraweh, saya maklum. Kemudian saya peringatkan ini sudah pukul 22.00 seharusnya taraweh sudah usai, kembali mereka menyatakan ada kunjungan menteri besar kesultanan. Hingga habis berpuluh cangkir kopi. Wah ini saya tidak terima, akhirnya memukul meja saya marah sambil mengatakan lepaskan segera warga saya,” ujar Happy. : :
Menanggapinya, polisi Kota Tinggi pun mengurusi berkas-berkas pembebasan ketiga orang tersebut hingga akhirnya pukul 03.00 dini hari mereka pulang dan dijemput tim DKP dan KJRI Johor Bahru.
”Dia sempat marah menyatakan saya preman dan mengingatkan hubungan diplomasi Malaysia-Indonesia harus baik-baik. Lantas saya menjawab saya tidak peduli itu, yang jelas ketiga staf saya harus dibebaskan, jangan perpanjang birokrasi. Baru mereka mengalah,” kata Happy. : :
Ketiga pegawai ditangkap polisi Malaysia di perairan Tanjungberakit Bintan, usai menangkap kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan dan menahan tujuh nelayan Malaysia.
Ketiga pegawai DKP Batam ini dijemput Minister Counsellor KJRI Johor Bahru Malaysia, Suryana Sastradirejda dari kantor polisi Kota Tinggi (Polres Kota Tinggi), Selasa (17/8) pagi kemarin.
“Kami bersama tim DKP yang menjemput dari kepolisian setelah upaya lobi dan negosiasi dilakukan,” ujar Suryana kepada Batam Pos sambil berlalu naik mobil hitam di pintu keluar Pelabuhan Batam Center, kemarin.
Ketiga petugas DKP ini, tiba di Batam naik kapal feri Indomas 3. Mereka didampingi langsung Dirjen Kelautan dan Perikanan serta Suryana.
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Indonesia Pontianak dengan wilayah kerja Batam, Karimun, dan Tanjungpinang, Bambang Nugroho mengatakan, lobi yang mereka lakukan di Malaysia dilaksanakan antarpemerintah sejak Minggu (15/8) lalu dengan melibatkan perwakilan Menlu RI dan Kemenlu Malaysia.
”Kita lemah karena tidak mempunyai alat bukti yang cukup sebagai penunjang seperti kapal dan ikan yang dijarah nelayan Malaysia itu. Makanya kami sepakat sistem barter. Ini juga menyangkut masa depan puluhan ribu TKI kita yang berada di Malaysia,” ujar Bambang.
Demikian juga dengan kesepakatan tapal batas perairan di Indonesia yang belum terdaftar dalam peta perairan internasional. “Ini juga menjadi pelajaran bagi Indonesia, untuk segera membuka mata mengenai batas perairan kita, baik secara de facto maupun de jure. Tidak boleh bermain-main dengan perbatasan ini,” ujar Bambang.
Lebih lanjut Happy mengatakan, ketiga anggota DKP Batam ini akan dibawa ke Jakarta untuk diberi penghargaan atas keberanian mereka mengawal perairan perbatasan berikut sumber dayanya dengan peralatan seadanya.
Menlu Tolak Disebut Barter
Meskipun bebasnya ketiga pegawai DKP diikuti dengan pembebasan ketujuh nelayan Malaysia, namun Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pembebasan ketiga WNI tersebut bukan barter.
”Tidak ada istilah tukar menukar. Yang ada, masing-masing pihak, Malaysia telah memperoleh keterangan dari petugas DKP yang sifatnya keterangan, bukan pemeriksaan. Sementara tujuh nelayan Malaysia yang sempat ditahan di Batam telah diminta diperiksa oleh aparat hukum dan setelah diperiksa, diputuskan dideportasi,” kata Marty. Ketujuh nelayan Malaysia tersebut dinyatakan telah melanggar wilayah perairan Indonesia.
Menlu mengatakan, pemerintah akan terus memastikan hak kedaulatan NKRI. ”Tidak sejengkal pun kita kompromikan. Jadi dalam proses pembahasan dengan Malaysia, kita selalu menegaskan dari segi perspektif Indonesia telah terjadi pelanggaran. Dan kita sampaikan protes kita, keprihatinan kita, kita sampaikan, kita mintai tidak diulangi kembali di masa depan,” kata Marty.
Marty mengatakan, Indonesia juga ingin memastian bahwa perundingan perbatasan dengan Malaysia segera digulirkan. Indonesia telah siap berunding. Namun, Malaysia hingga kini masih belum siap, karena masih ingin menuntaskan perundingan perbatasan dengan Singapura. ”Itu keadaan yang mereka hadapi. Yang penting kami siap,” kata Marty.
Di tempat yang sama, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Syed Munshe Afdzaruddin mengatakan, insiden penangkapan 3 WNI petugas DKP dan tujuh nelayan Malaysia adalah masalah kecil. ”Ini hanya isu kecil yang bisa dilakukan dengan persahabatan serumpun,” katanya.
Apakah Malaysia merasa bersalah? ”Ini nelayan, you know. Nelayan Indonesia juga suka memasuki perairan Malaysia. Kita atur begitu juga,” kilahnya.
BERSAMBUNG.......
