400 polisi amankan bentrok massa FPI Bekasi dan jemaat HKBP

andyou

jadi udah jelas kan pasal yang tertuang di peraturan itu pada l Pasal 18

Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan.

a. laik fungsi; dan

b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban

masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Izin tertulis pemilik bangunan;

b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;

c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

nah kalo IMB bersangkutan nggak ada , bagimana mau di fasilitiasi, seperti yon kapur memiliki lahan kosong dan dilahan kosong mau didirkan musola, anda keberatan, hal senada juga dilakukan pada masyarakat muslim yang akan didirikan gereja dilingkungan hunian, jadi kalo anda bisa memahami masalah anda , maka anda juga akan memahami masalah warga bekasi, makannya ada peraturan ini dibuat agar tidak merugikan orang lain, sehingga perijinan mendirikan rumah ibadah disesuaikan dengan apa yang tercantum di pasal 13,14 sehingga tidak ada yang dirugikan, makanya saya menekankan perijinan terendah dulu yaitu RT, RW, lurah dst.

nah kalo gereja tetap didirikan nantinya dilingkungan yang tidak berIMB, apa kata dunia, sedangkan anda saja keberatan jika lahan kosong anda didirikan musola karena anda tidak setuju.

jadi masalhnya itu apa sih????? back to masalah 400 polisi lagi.

andyou

. . . SKB mentri adalah peraturan yang dibuat tingkat mentri tentunya, sudah berrembuk dengan berbagai golongan agama yang ada di Indonesia dan juga menerima masukan dari berbagai golongan agama yang ada shg melahirkan SKB tsb. Kalau sudah ada aturan tsb mengapa cari aturan yang lain lalau semuanya akan bikin aturan sendiri2 jadinya . . .

. . . . Kembali ini keputusan tingkat Mentri (malahan keputusan bersama pula ada dua mentri) tentunya ketika ini dibuat wakil2 golongan Agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu) diminta pertimbangannya dan masukannya (tentunya yang segolongan dan sekeyakinan Agama dengan anda juga diminta masukannya bukan) . . . .

Kutipan-tulisan diatas ini anda yang tulis lho ! Agar tidak 'keluar jalur' saya ingin jawaban yang lebih 'specific' (tentu anda bisa menjawabnya bukan, ini tulisan anda sendiri yang buat lho !)

Siapa nama-nama yang anda maksud dengan berbagai wakil golongan agama di Indonesia yang diminta masukannya dan pertimbangannya ?

Kapan waktunya (Jam, tanggal, bulan, tahun) saat diminta pertimbangannya ?

Dimana tempatnya ?

Siapa saja dari tokohtokoh agama tersebut yang menandatangani persetujuan tersebut ?

Itu saja dari saya, silahkan Ndan Ciek menjawabnya ! Pertanyaannya cukup jelas dan lebih specific bukan ?

Kembali ini tingkat keputusan mentri apakh mentri tidak punnya staf ahli ?

dan apakah staf ahlitsb tidak berrembuk dengan wakil2 golongan ?

silahkan anda tanya kepada pembuat keputusan tsb.

Bagi saya keptusan tingkat mentri pasti dibuat berdasarkan rembukan dari berbagai golongan yang ada kalau anda tdk percaya itu hak anda.

Dan yang pasti aturan yang ada begitu bunyinya ?, kalau memang tidak sesuai kan ada mekanisme utk merevisinya tapi sebelum ada revisinya ya aturan tsb ?

iya ya bung ciek kelihat banget pertanyaan yang kehabisan akal hehehehehe kaya anak kecil kalo ngambek langsung tanya, kata siapa, jam berapa , hari apa hehehehehehe

andyou

akhirnya ditarik ke GFT, kalau gini enak koment-nya :

balik ke substansi masalahnya Sob, ngak usah jauh-jauh... di UUD 45 disebutin masing-masing pribadi orang Indonesia dilindungi oleh pemerintah untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Sebagai warga negara kita patuh terhadap ketentuan tersebut, kalau ngak, ke laut aja!

Realitanya, banyak gesekan atas nama kepentingan golongan, etnis dan keyakinan. Dalam mencari solusi negara kita menganut azas musyawarah dan mufakat. Ana heran kenapa FPI tidak memilih opsi ini ? Kalau ada yang kurang sreg kenapa ngak di musyawarahin dulu, selesaikan dahulu rutual ibadah orang lain baru kita komplain, cara ini lebih elegan.

ndan....dari semua level kemasyarakatan....pemimpin,wakil pemimpin,dewan,menteri,lurah,RT,RW itu semua beragama islam....bukan beragama pancasila.

jadi mereka akan/cenderung melakukan sesuatu itu berdasarkan asas ke islaman.

ini kan berhubung islam saja yang 'berjaya' kalau kristen/hindu/buddha yang berjaya?yah sama2 aja....mau bukti?negara kita ini pernah dikuasai oleh semua 'agama'....hindu/buddha pernah,kristen pernah,islam pernah....apa pada masa itu tidak terjadi konflik dengan penguasa?....

musyawarah dan mufakat dapat terjadi apabila sila ke satu sampai 3 sudah khatam....kalau belum khatam langsung loncat ke sila 4 yah mana bisa lah........:

Lha gimana mau khatam, baru Sila 1 aja udah ada "pihak2 tertentu" yang "kurang berkenan" dan pengen merubahnya... ::

wah bicara masalah sila 1 nih "KEtuhanan Yang Maha Esa" jadi inget kenapa Bukan Ketuhanan Yang Maha Eka, atau Berketuhanan Yang Maha Esa bahkan Berketuhanan Yang Maha EKa.

kalo dijabarin dejavu nih

ricoricardo

. . . SKB mentri adalah peraturan yang dibuat tingkat mentri tentunya, sudah berrembuk dengan berbagai golongan agama yang ada di Indonesia dan juga menerima masukan dari berbagai golongan agama yang ada shg melahirkan SKB tsb. Kalau sudah ada aturan tsb mengapa cari aturan yang lain lalau semuanya akan bikin aturan sendiri2 jadinya . . .

. . . . Kembali ini keputusan tingkat Mentri (malahan keputusan bersama pula ada dua mentri) tentunya ketika ini dibuat wakil2 golongan Agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu) diminta pertimbangannya dan masukannya (tentunya yang segolongan dan sekeyakinan Agama dengan anda juga diminta masukannya bukan) . . . .

Kutipan-tulisan diatas ini anda yang tulis lho ! Agar tidak 'keluar jalur' saya ingin jawaban yang lebih 'specific' (tentu anda bisa menjawabnya bukan, ini tulisan anda sendiri yang buat lho !)

Siapa nama-nama yang anda maksud dengan berbagai wakil golongan agama di Indonesia yang diminta masukannya dan pertimbangannya ?

Kapan waktunya (Jam, tanggal, bulan, tahun) saat diminta pertimbangannya ?

Dimana tempatnya ?

Siapa saja dari tokohtokoh agama tersebut yang menandatangani persetujuan tersebut ?

Itu saja dari saya, silahkan Ndan Ciek menjawabnya ! Pertanyaannya cukup jelas dan lebih specific bukan ?

Kembali ini tingkat keputusan mentri apakh mentri tidak punnya staf ahli ?

dan apakah staf ahlitsb tidak berrembuk dengan wakil2 golongan ?

silahkan anda tanya kepada pembuat keputusan tsb.

Bagi saya keptusan tingkat mentri pasti dibuat berdasarkan rembukan dari berbagai golongan yang ada kalau anda tdk percaya itu hak anda.

Dan yang pasti aturan yang ada begitu bunyinya ?, kalau memang tidak sesuai kan ada mekanisme utk merevisinya tapi sebelum ada revisinya ya aturan tsb ?

Kalau nggak bisa jawab . . . jujur aja deh !

Padahal anda selalu menyebut-nyebut 'berbagai golongan' dan ini berasal dari anda lho ! Makanya saya tanyakan hal ini kepada anda bukan ? :(

Saran saya kalau menulis sesuatu harus JELAS dan bisa dipertanggung jawabkan, jangan asal OMDO (seperti selama ini ya !).

ricoricardo

@ AND YOU :

. . . iya ya bung ciek kelihat banget pertanyaan yang kehabisan akal hehehehehe kaya anak kecil kalo ngambek langsung tanya, kata siapa, jam berapa , hari apa hehehehehehe . . .

Kehabisan akalnya dimana ? Bukankah itu pertanyaan yang jelas dan spesifik dan masih ada hubungannya dengan statement Ciek ? Pertanyaan ini kata anda seperti 'anak kecil yang sedang ngambek'

Kalau begitu, apakah anda bisa MEMBANTU memberi jawabannya ? Monggo . . . . !

Kalau anda tidak bisa jawab juga, bagaimana saya memberikan pertanyaan untuk 'orang dewasa' kalau pertanyaan seperti anak-anak saja (menururt anda) juga TIDAK BISA anda jawab ?

Monggo . . . dijawab ! SINGKAT, JELAS, TEPAT ! (jangan diputar lagi ya dan jangan ditambah dengan hal-hal yang tidak relevan).

Langsung to the point aja

brainwashed

akhirnya ditarik ke GFT, kalau gini enak koment-nya :

balik ke substansi masalahnya Sob, ngak usah jauh-jauh... di UUD 45 disebutin masing-masing pribadi orang Indonesia dilindungi oleh pemerintah untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Sebagai warga negara kita patuh terhadap ketentuan tersebut, kalau ngak, ke laut aja!

Realitanya, banyak gesekan atas nama kepentingan golongan, etnis dan keyakinan. Dalam mencari solusi negara kita menganut azas musyawarah dan mufakat. Ana heran kenapa FPI tidak memilih opsi ini ? Kalau ada yang kurang sreg kenapa ngak di musyawarahin dulu, selesaikan dahulu rutual ibadah orang lain baru kita komplain, cara ini lebih elegan.

ndan....dari semua level kemasyarakatan....pemimpin,wakil pemimpin,dewan,menteri,lurah,RT,RW itu semua beragama islam....bukan beragama pancasila.

jadi mereka akan/cenderung melakukan sesuatu itu berdasarkan asas ke islaman.

musyawarah dan mufakat dapat terjadi apabila sila ke satu sampai 3 sudah khatam....kalau belum khatam langsung loncat ke sila 4 yah mana bisa lah........:

Lha gimana mau khatam, baru Sila 1 aja udah ada "pihak2 tertentu" yang "kurang berkenan" dan pengen merubahnya... ::

wah bicara masalah sila 1 nih "KEtuhanan Yang Maha Esa" jadi inget kenapa Bukan Ketuhanan Yang Maha Eka, atau Berketuhanan Yang Maha Esa bahkan Berketuhanan Yang Maha EKa.

kalo dijabarin dejavu nih

tanya umat hindu / buddha kalau belum paham.

kenapa Esa bukan Eka.

kalau kenapa "Ber Ke---an" dan "Ke--an"...silahakan dibuka buku bahasa indonesia,lalu coba dipahami sendiri.

wong_edhan

akhirnya ditarik ke GFT, kalau gini enak koment-nya :

balik ke substansi masalahnya Sob, ngak usah jauh-jauh... di UUD 45 disebutin masing-masing pribadi orang Indonesia dilindungi oleh pemerintah untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Sebagai warga negara kita patuh terhadap ketentuan tersebut, kalau ngak, ke laut aja!

Realitanya, banyak gesekan atas nama kepentingan golongan, etnis dan keyakinan. Dalam mencari solusi negara kita menganut azas musyawarah dan mufakat. Ana heran kenapa FPI tidak memilih opsi ini ? Kalau ada yang kurang sreg kenapa ngak di musyawarahin dulu, selesaikan dahulu rutual ibadah orang lain baru kita komplain, cara ini lebih elegan.

ndan....dari semua level kemasyarakatan....pemimpin,wakil pemimpin,dewan,menteri,lurah,RT,RW itu semua beragama islam....bukan beragama pancasila.

jadi mereka akan/cenderung melakukan sesuatu itu berdasarkan asas ke islaman.

musyawarah dan mufakat dapat terjadi apabila sila ke satu sampai 3 sudah khatam....kalau belum khatam langsung loncat ke sila 4 yah mana bisa lah........:

Lha gimana mau khatam, baru Sila 1 aja udah ada "pihak2 tertentu" yang "kurang berkenan" dan pengen merubahnya... ::

wah bicara masalah sila 1 nih "KEtuhanan Yang Maha Esa" jadi inget kenapa Bukan Ketuhanan Yang Maha Eka, atau Berketuhanan Yang Maha Esa bahkan Berketuhanan Yang Maha EKa.

kalo dijabarin dejavu nih

tanya umat hindu / buddha kalau belum paham.

kenapa Esa bukan Eka.

kalau kenapa "Ber Ke---an" dan "Ke--an"...silahakan dibuka buku bahasa indonesia,lalu coba dipahami sendiri.

Mana bisa mereka memahami dengan hati... mereka khan bisanya memahami dengan emosi saja... :

brainwashed

ahhh orang gila yang tidak sadar kegilaannya...

di olok2 orang gila lain....malah tambah menggila....:

yomkippur

ahhh orang gila yang tidak sadar kegilaannya...

di olok2 orang gila lain....malah tambah menggila....:

:::

Ayooo........ sapa lagi yang mau ikut gila gilaan..... :

wong_edhan

ahhh orang gila yang tidak sadar kegilaannya...

di olok2 orang gila lain....malah tambah menggila....:

Gilanya berarti udah parah nich termasuk yg pada koment... :

yomkippur

ahhh orang gila yang tidak sadar kegilaannya...

di olok2 orang gila lain....malah tambah menggila....:

Gilanya berarti udah parah nich termasuk yg pada koment... :

Yang paling parah kayaknya yang ID-nya pake "edhan" ya ndan...??

: :

brainwashed

jangan bercanda brur....ntar diamuk orang gila...

gini dah kalau mau lanjutin diskusinya masalah SKB,masalah ijin RT,RW,kelurahan.....bla bla...

sederhananya adalah "Siapapun yang tidak melakukan sesuatu atas dasar UUD45 dan Pancasila" itu orang gila...mau itu presiden,ketua dpr,anggota majelis,ulama,pendeta,siapapun itu yang hidup di bumi nusantara ini.semua harus sesuai dengan UUD45 dan Pancasila tanpa kecuali.

kalau mengeluarkan sesuatu/melakukan sesuatu itu semua harus berdasarkan UUD45 dan Pancasila.

sederhana gini kok jadi ribet sih.....

nah sekarang permasalahannya kan keputusan itu adalah hasil musyawarah dengan pihak2 terkait...nah yg bermusyawarah itu orang gila apa bukan?dalam arti sudah menjalankan kehidupan sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila apa belum?yah kalau belum yang bermusyawarah orang2 gila...keputusan nya keputusan gila.

dan kalian ikut2an gila membahasnya....karena ada yang mendukung keputusan gila,ada yang menolak keputusan gila.

gue yang baca dan komentar jadi gila juga........:

ciek

Panjang bangat komen anda (sampai menulis Id saya dengan huruf besar) :

Masalah pembangunan Gereja di WTC kalau member FBI protes ya biasa aja itu urusan Amerika bukan Indonesia (emang di Amerika ada SKB mentri juga : )

Aturan ini mau skb mentri kontrofersial (menurt anda loh) atau tdk yang ini aturan yang sah yang diakui oleh penyelenggara Negara Indonesia.

Benerkan ujung2nya masalah minoritas dan mayoritas akhir bicaranya :

Ini pertanyaan anda saya Quote (mudah2an lengkap)

Misalkan lagi, rumah saya kebetulan bersebelahan dengan suatu lahan kosong, yang rencananya mau dibangun musholla. Kalo saya menolak untuk memberikan ijin, pasti IMB-nya gak bakal keluar. Alasan saya adalah : (mengutip komentar ndan And You) "kebisingan , hiruk ikuk yang terjadi bisa jadi akan mengurangi kenyamanan warga".

Artinya, saya berhak untuk merasa bahwa dengan adanya mushola tsb nantinya saya akan terganggu dan tidak nyaman / bising dengan kerasnya suara azan. Intinya, karena saya merasa akan menjadi tidak nyaman jika nantinya mushola tsb jadi dibangun, karena itu saya menolak untuk memberikan ijin.

Nah, menurut anda2, apakah tindakan saya tsb menyalahi aturan??

(Aturan2 resmi Pemerintah, baik SKB 3 Mentri maupun Perda Mengenai IMB)

Ini pertanyaan anda bukan,

ok ini saya jawab :

Apakah udah baca aturan tsb, ? :

makanya baca dulu tuh aturan baru ngomong.

Mengenai anda membenci muslim kelihatan kok dari postingan dan thread anda, dan kelihatan sekali anda membenci Islam.

Mungkin saja ada member FFI menjadi member FBI tapi member tsb tdk membawa kebiasan di FFI ke FBI, gitu loh :

Anda merasa saya serang tiap komen sptnya anda tau sendiri bagaimana Post dan thread ttg Islam dan satu lagi ini :

Keinginan saya sedehana saja kok (bukan paranoid spt tuduhan anda ) saya tdk ingin Forum yang saya cintai ini dikotori dengan kebiasaan dari forum lain (terutama FFI)

Kalau nggak bisa jawab . . . jujur aja deh !

Padahal anda selalu menyebut-nyebut 'berbagai golongan' dan ini berasal dari anda lho ! Makanya saya tanyakan hal ini kepada anda bukan ? :(

Saran saya kalau menulis sesuatu harus JELAS dan bisa dipertanggung jawabkan, jangan asal OMDO (seperti selama ini ya !).

: : HA-HA-HA-HA

mungkin ini pertanyaan yang paling lucu yang pernah saya dengar tentang keptusan mentri.

Darimana sumbernya anda mengatakan bahwa keputusan bersama mentri tsb mendapat masukan dari berbagai golongan :

Jawaban saya

apa mungkin seorang mentri ketika memutuskan sesuatu tdk bertanya dulu kepada staf ahlinya ?

Kalau pun keputusan ttg aturan tsb salah kan ada Presiden yang menegurnya (kan mentri Pembantu Presiden) dimana seorang Presiden pasti punya staf ahli juga yang terdiri dari berbagai golongan.

Kalaupun keputusan bersama mentri ini salah juga kan ada DPR yang memantaunya.

Ini pakai logika sederhana loh utk menjawabnya

Makanya saya berani mengatakan keputusan tsb pasti sudah dapat masukan dari berbagai golongan.

Bener juga kata bro and you

spt anak kecil jadinya pertanyaan anda

Hari saya mengalami macet di jalan tapi lihat pertanyaan ini jadi hilang rasa capek akibat macet melihat suatu pertanyaan yang sangat lucuuuuuuuu sekali.

wong_edhan

jangan bercanda brur....ntar diamuk orang gila...

gini dah kalau mau lanjutin diskusinya masalah SKB,masalah ijin RT,RW,kelurahan.....bla bla...

sederhananya adalah "Siapapun yang tidak melakukan sesuatu atas dasar UUD45 dan Pancasila" itu orang gila...mau itu presiden,ketua dpr,anggota majelis,ulama,pendeta,siapapun itu yang hidup di bumi nusantara ini.semua harus sesuai dengan UUD45 dan Pancasila tanpa kecuali.

kalau mengeluarkan sesuatu/melakukan sesuatu itu semua harus berdasarkan UUD45 dan Pancasila.

sederhana gini kok jadi ribet sih.....

nah sekarang permasalahannya kan keputusan itu adalah hasil musyawarah dengan pihak2 terkait...nah yg bermusyawarah itu orang gila apa bukan?dalam arti sudah menjalankan kehidupan sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila apa belum?yah kalau belum yang bermusyawarah orang2 gila...keputusan nya keputusan gila.

dan kalian ikut2an gila membahasnya....karena ada yang mendukung keputusan gila,ada yang menolak keputusan gila.

gue yang baca dan komentar jadi gila juga........:

Masa baru nyadar kalau kita ini ada ditengah tengah kehidupannya orang gila... :

ricoricardo

Panjang bangat komen anda (sampai menulis Id saya dengan huruf besar) :

Masalah pembangunan Gereja di WTC kalau member FBI protes ya biasa aja itu urusan Amerika bukan Indonesia (emang di Amerika ada SKB mentri juga : )

Aturan ini mau skb mentri kontrofersial (menurt anda loh) atau tdk yang ini aturan yang sah yang diakui oleh penyelenggara Negara Indonesia.

Benerkan ujung2nya masalah minoritas dan mayoritas akhir bicaranya :

Ini pertanyaan anda saya Quote (mudah2an lengkap)

Misalkan lagi, rumah saya kebetulan bersebelahan dengan suatu lahan kosong, yang rencananya mau dibangun musholla. Kalo saya menolak untuk memberikan ijin, pasti IMB-nya gak bakal keluar. Alasan saya adalah : (mengutip komentar ndan And You) "kebisingan , hiruk ikuk yang terjadi bisa jadi akan mengurangi kenyamanan warga".

Artinya, saya berhak untuk merasa bahwa dengan adanya mushola tsb nantinya saya akan terganggu dan tidak nyaman / bising dengan kerasnya suara azan. Intinya, karena saya merasa akan menjadi tidak nyaman jika nantinya mushola tsb jadi dibangun, karena itu saya menolak untuk memberikan ijin.

Nah, menurut anda2, apakah tindakan saya tsb menyalahi aturan??

(Aturan2 resmi Pemerintah, baik SKB 3 Mentri maupun Perda Mengenai IMB)

Ini pertanyaan anda bukan,

ok ini saya jawab :

Apakah udah baca aturan tsb, ? :

makanya baca dulu tuh aturan baru ngomong.

Mengenai anda membenci muslim kelihatan kok dari postingan dan thread anda, dan kelihatan sekali anda membenci Islam.

Mungkin saja ada member FFI menjadi member FBI tapi member tsb tdk membawa kebiasan di FFI ke FBI, gitu loh :

Anda merasa saya serang tiap komen sptnya anda tau sendiri bagaimana Post dan thread ttg Islam dan satu lagi ini :

Keinginan saya sedehana saja kok (bukan paranoid spt tuduhan anda ) saya tdk ingin Forum yang saya cintai ini dikotori dengan kebiasaan dari forum lain (terutama FFI)

Kalau nggak bisa jawab . . . jujur aja deh !

Padahal anda selalu menyebut-nyebut 'berbagai golongan' dan ini berasal dari anda lho ! Makanya saya tanyakan hal ini kepada anda bukan ? :(

Saran saya kalau menulis sesuatu harus JELAS dan bisa dipertanggung jawabkan, jangan asal OMDO (seperti selama ini ya !).

: : HA-HA-HA-HA

mungkin ini pertanyaan yang paling lucu yang pernah saya dengar tentang keptusan mentri.

Darimana sumbernya anda mengatakan bahwa keputusan bersama mentri tsb mendapat masukan dari berbagai golongan :

Jawaban saya

apa mungkin seorang mentri ketika memutuskan sesuatu tdk bertanya dulu kepada staf ahlinya ?

Kalau pun keputusan ttg aturan tsb salah kan ada Presiden yang menegurnya (kan mentri Pembantu Presiden) dimana seorang Presiden pasti punya staf ahli juga yang terdiri dari berbagai golongan.

Kalaupun keputusan bersama mentri ini salah juga kan ada DPR yang memantaunya.

Ini pakai logika sederhana loh utk menjawabnya

Makanya saya berani mengatakan keputusan tsb pasti sudah dapat masukan dari berbagai golongan.

Bener juga kata ndan and you

spt anak kecil jadinya pertanyaan anda

Hari saya mengalami macet di jalan tapi lihat pertanyaan ini jadi hilang rasa capek akibat macet melihat suatu pertanyaan yang sangat lucuuuuuuuu sekali.

Nah khan 'ngeles' lagi ? :

Saya TIDAK menanyakan staf ahli menteri yang diminta pertimbangannya . . . Ataupun staff Presiden . . . atau DPR yang memantau ! Atau siapapun yang ingin anda 'tambah-tambahi' lagi dengan hal-hal yang tidak relevan (seperti macet, anak kecil dsb. . . . he - he - he . . . saya tidak perduli !) :

Yang saya tanyakan adalah Siapa golongan / atau perwakilan-perwakilan agama yang dimintai pertimbangannya ?

(Coba baca kembali tulisan-tulisan anda diatas . . . toh ini anda sendiri yang menulis demikian makanya saya ingin tahu . . . ) Itu saja kok

ciek

Panjang bangat komen anda (sampai menulis Id saya dengan huruf besar) :

Masalah pembangunan Gereja di WTC kalau member FBI protes ya biasa aja itu urusan Amerika bukan Indonesia (emang di Amerika ada SKB mentri juga : )

Aturan ini mau skb mentri kontrofersial (menurt anda loh) atau tdk yang ini aturan yang sah yang diakui oleh penyelenggara Negara Indonesia.

Benerkan ujung2nya masalah minoritas dan mayoritas akhir bicaranya :

Ini pertanyaan anda saya Quote (mudah2an lengkap)

Misalkan lagi, rumah saya kebetulan bersebelahan dengan suatu lahan kosong, yang rencananya mau dibangun musholla. Kalo saya menolak untuk memberikan ijin, pasti IMB-nya gak bakal keluar. Alasan saya adalah : (mengutip komentar ndan And You) "kebisingan , hiruk ikuk yang terjadi bisa jadi akan mengurangi kenyamanan warga".

Artinya, saya berhak untuk merasa bahwa dengan adanya mushola tsb nantinya saya akan terganggu dan tidak nyaman / bising dengan kerasnya suara azan. Intinya, karena saya merasa akan menjadi tidak nyaman jika nantinya mushola tsb jadi dibangun, karena itu saya menolak untuk memberikan ijin.

Nah, menurut anda2, apakah tindakan saya tsb menyalahi aturan??

(Aturan2 resmi Pemerintah, baik SKB 3 Mentri maupun Perda Mengenai IMB)

Ini pertanyaan anda bukan,

ok ini saya jawab :

Apakah udah baca aturan tsb, ? :

makanya baca dulu tuh aturan baru ngomong.

Mengenai anda membenci muslim kelihatan kok dari postingan dan thread anda, dan kelihatan sekali anda membenci Islam.

Mungkin saja ada member FFI menjadi member FBI tapi member tsb tdk membawa kebiasan di FFI ke FBI, gitu loh :

Anda merasa saya serang tiap komen sptnya anda tau sendiri bagaimana Post dan thread ttg Islam dan satu lagi ini :

Keinginan saya sedehana saja kok (bukan paranoid spt tuduhan anda ) saya tdk ingin Forum yang saya cintai ini dikotori dengan kebiasaan dari forum lain (terutama FFI)

Kalau nggak bisa jawab . . . jujur aja deh !

Padahal anda selalu menyebut-nyebut 'berbagai golongan' dan ini berasal dari anda lho ! Makanya saya tanyakan hal ini kepada anda bukan ? :(

Saran saya kalau menulis sesuatu harus JELAS dan bisa dipertanggung jawabkan, jangan asal OMDO (seperti selama ini ya !).

: : HA-HA-HA-HA

mungkin ini pertanyaan yang paling lucu yang pernah saya dengar tentang keptusan mentri.

Darimana sumbernya anda mengatakan bahwa keputusan bersama mentri tsb mendapat masukan dari berbagai golongan :

Jawaban saya

apa mungkin seorang mentri ketika memutuskan sesuatu tdk bertanya dulu kepada staf ahlinya ?

Kalau pun keputusan ttg aturan tsb salah kan ada Presiden yang menegurnya (kan mentri Pembantu Presiden) dimana seorang Presiden pasti punya staf ahli juga yang terdiri dari berbagai golongan.

Kalaupun keputusan bersama mentri ini salah juga kan ada DPR yang memantaunya.

Ini pakai logika sederhana loh utk menjawabnya

Makanya saya berani mengatakan keputusan tsb pasti sudah dapat masukan dari berbagai golongan.

Bener juga kata ndan and you

spt anak kecil jadinya pertanyaan anda

Hari saya mengalami macet di jalan tapi lihat pertanyaan ini jadi hilang rasa capek akibat macet melihat suatu pertanyaan yang sangat lucuuuuuuuu sekali.

Nah khan 'ngeles' lagi ? :

Yang saya tanyakan adalah Siapa golongan / atau perwakilan-perwakilan agama yang dimintai pertimbangannya ?

(Coba baca kembali tulisan-tulisan anda diatas . . . toh ini anda sendiri yang menulis demikian makanya saya ingin tahu . . . ) Itu saja kok

Fikir aja secara logika paling sederhana apakah mungkin seorang mentri ketika mengambil keputusan utk membuat aturan tdk pakai staf ahli ? :

novalnd

Global, FAITH-nya kerasa, Tolerance-nya yang ngak sama sekali :

ciek

Global, FAITH-nya kerasa, Tolerance-nya yang ngak sama sekali :

lumayan masih dua pertiga :

padahal yang terakhir yang penting

andyou

atau bisa saja bung ciek GKi selama ini nggak ada stf ahlinya sehingga semua keputusan diambil menurut hati nurani pemimpinnya, BTW GKI dan lembaga lembaga keagamaan lainnya dinaungi di bawah kementrian agama tidak ya?????

ricoricardo

Untuk Ndan Ciek ,

Ok deh kalau begitu !

Terima kasih untuk diskusi yang baik dan comment-commentnya . . . SALAM PERSAHABATAN dari saya ::::::

« Previous Page Next Page »