Menjawab Tudingan Achmad Ali

kalomang

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menkeh HAM)

Kalau setiap penyidik dapat begitu saja menetapkan seseorang menjadi tersangka, tanpa mengindahkan kewenangan yang melekat pada struktur birokrasi, maka Kejaksaan Agung akan menjadi sarang penyamun.

Setiap saat penyidik yang ada di sana dapat semaunya sendiri menetapkan seseorang jadi tersangka, memanggil dan memeriksa bahkan menahan dan mencekal orang tanpa kontrol dari atasannya.

Tidak ada hal yang perlu disayangkan Achmad Ali terhadap sikap saya yang sekarang melawan secara frontal kepada Pemerintah, sekiranya dia memahami persoalan yang saya hadapi. Setelah membaca tulisannya dalam Gatra 15-21 Juli 2010, baru sekarang saya tahu kalau Achmad ternyata hanya seorang muqallid kepada teori criminal justice system yang sudah usang.

Dia masih percaya aparatur penegak hukum di negeri ini seolah steril dari berbagai kepentingan. Tidaklah demikian. Sebagian dari mereka bahkan tanpa malu-malu menyalahgunakan kekuasaan dan menerima sogok untuk memenjarakan atau membebaskan seseorang.

Sungguh mencengangkan kalau Achmad hanya mengerti hukum acara berkaitan dengan penyidik, tapi tak mengerti hukum administrasi negara yang juga terkait masalah itu.

Dari manakah penyidik yang disebut di dalam Pasal 112 KUHAP yang dikutip Achamd itu memperoleh keabsahan untuk bertindak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik? Bagaimanakah proses dan tahapan penyidikan dilakukan dalam konteks birokrasi pemerintahan?

Jaksa, yang menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi, tidaklah bekerja sendirian sebagaimana kesan yang dipahami Achmad ketika membaca pasal-pasal hukum acara.

Jaksa adalah pegawai negeri sipil. Kendatipun berstatus pejabat fungsional, jaksa tunduk pada hierarki dalam struktur birokrasi kejaksaan, ada atasan ada bawahan, karena lembaga ini adalah lembaga pemerintahan seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kalau hanya membaca KUHAP dan berpegang pada teori criminal justice system yang abstrak, sampai tua seperti sekarangpun pun Achmad tetap kebingungan dan takkan pernah memahami cara kerja penyidik dalam struktur birokrasi.

Supaya tidak menjadi profesor berkaca mata kuda, dia harus membaca dengan cermat UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, membaca berbagai peraturan pelaksananya dan mengkaji bagaimana semua peraturan itu dijalankan dalam praktik di lingkungan kejaksaan.

Sebelum penyidik menggunakan kewenangan menyidik seperti disebutkan di dalam Pasal 112 KUHAP, terlebih dahulu harus ditetapkan siapa tersangkanya. Kalau belum ditetapkan, bagaimana caranya penyidik itu dapat memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai tersangka?

Achmad wajib mengetahui bahwa kewenangan menetapkan tersangka tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung bukanlah penyidik, tetapi Jaksa Agung. Setelah Jaksa Agung menetapkan tersangka, maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan kepada penyidik yang ditandatangani Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Barulah kemudian surat panggilan dilayangkan kepada tersangka. Surat panggilan di atas ditandatangani Direktur Penyidikan selaku penyidik.

Kalau setiap penyidik dapat begitu saja menetapkan seseorang menjadi tersangka, tanpa mengindahkan kewenangan yang melekat pada struktur birokrasi, maka Kejaksaan Agung akan menjadi sarang penyamun.

Setiap saat penyidik yang ada di sana dapat semaunya sendiri menetapkan seseorang jadi tersangka, memanggil dan memeriksa bahkan menahan dan mencekal orang tanpa kontrol dari atasannya. Kalau ada penyidik yang nekat, bisa saja dia tetapkan, dia panggil dan periksa, lalu dia tahan Wapres Boediono sebagai tersangka tindak pidana korupsi kasus Bank Century.

Bisakah dia bertindak demikian tanpa sepengetahuan Direktur Penyidikan, Jampidsus dan Jaksa Agung? Dalam sekejap penyidik itu akan langsung diperiksa Jamwas dengan tuduhan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.

bersambung.....

kalomang

Kalau hal-hal elementer berkaitan birokrasi kejaksaan semacam ini tidak dipahami Achmad, maka saya bersyukur sedalam- dalamnya ke hadirat Allah swt karena cita-cita Achmad menjadi Jaksa Agung sejak muda hingga uzur sekarang ini, tak pernah kesampaian. Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana, manusia seperti Achmad ini memang tak pantas jadi Jaksa Agung. Kalau dia jadi Jaksa Agung, maka malapetakalah yang akan menimpa bangsa ini.

Saya heran mengapa Achmad berkata saya yang "menolak" diperiksa, malah menyerang Jaksa Agung, sehingga saya diolok-olok seperti orang dungu "lain gatal, lain digaruk". Kalau saya ditetapkan menjadi tersangka oleh Jaksa Agung, dan saya berdasarkan ilmu dan berbagai dokumen yang saya miliki,

mengetahui dengan haqqul yaqin bahwa Jaksa Agung yang menetapkan itu tidak sah, maka salahkah saya "menolak" untuk diperiksa? Baiklah kalau kita bertikai mengenai kewenangan menetapkan dan memanggil saya menjadi tersangka, namun bagaimana dengan kewenangan untuk mencekal saya?

Dalam semua peraturan perundang-undangan yang ada, kewenanangan mencekal bukanlah kewenangan penyidik. Kewenangan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 35 huruf f UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan jo Pasal 11 ayat (1) huruf c UU No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, adalah kewenangan khusus yang dimiliki Jaksa Agung.

Atas dasar pasal-pasal inilah, Jaksa Agung melalui sebuah surat keputusan telah melakukan pencegahan agar saya tidak meninggalkan wilayah negara RI. Apakah kalau saya menolak pencekalan dari Jaksa Agung yang tidak sah, harus juga diolok-olok sebagai "lain gatal, lain digaruk?"

Hendarman memang benar, ketika dia berkata bahwa ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan dirinya. "Yusril bilang tidak sah, tetapi Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan sah," katanya. Daripada debat di jalanan tanpa wasit, lebih baik debat di pengadilan biar ada yang memutuskan, tambah Hendarman.

Ibarat kata berjawab dan gayung bersambut, tantangan Hendarman itu saya jawab dalam kata seloroh Preman Betawi "Ente Jual, Ane Beli. Ente Nantang, Ane Ladeni". Esoknya permohonan uji materil tentang UU Nomor 16 Tahun 2004, saya layangkan ke Mahkamah Konstitusi.

Biar MK memutuskan penafsiran mana yang sejalan konstitusi: sah atau tidaknya kedudukan Hendarman. Karena itu saya mohon kepada Presiden, sudilah kiranya menunjuk Hendarman dan/atau Sudi Silalahi menjadi kuasa hukumnya, agar saya bisa berdebat dengan mereka di pengadilan.

Saya tidak akan memakai kuasa hukum biar saya berdebat langsung dengan mereka. Dalam permohonan itu, wajar saja kalau saya meminta putusan provisi, agar MK memerintahkan kepada "Jaksa Agung" untuk menunda segala keputusan dan tindakannya terhadap saya, sampai MK memutuskan apakah kedudukan Hendarman sah atau tidak.

Bisa saja Hendarman tidak fair, ketika saya menyambut tantangannya berdebat di pengadilan, tiba-tiba dia menggunakan "kewenangannya" memerintahkan kepada penyidik agar saya ditahan kejaksaan.

Saya yang justru patut lebih menyesalkan pernyataan Achmad, yang menyayangkan saya "bukannya menjadi contoh keteladanan seorang yang taat hukum, melainkan melakukan tindakan apa yang saya istilahkan 'lain gatal lain digaruk'.

Achmad ingin menggurui rakyat untuk taat membabi buta terhadap aparatur negara yang bertindak tidak sah, padahal dia mengetahuinya. Saya justru memberikan contoh kepada rakyat bahwa janganlah begitu saja menuruti segala perintah aparatur pemerintah, kalau mereka tidak yakin keabsahan mereka dalam bertindak.

Rakyat berhak mempertanyakan keabsahan itu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal HAM PBB serta berbagai kovenannya.

Sebagai anak watan Negeri Melayu, saya kasi tahu bahwa para leluhur saya selalu diajar untuk taat setia kepada raja. Tetapi ada ketaatan model Hang Tuah dan ada ketaatan model Hang Jebat. Hang Tuah mencontohkan ketaatan membabi buta kepada "segala titah perintah" sang raja.

Disuruh bunuh orang dia kerjakan, disuruh bunuh diripun dia patuh. Apapun "titah perintah Duli Yang Maha Mulia akan patik junjung tinggi" tanpa bertanya, apalagi membantah. Tapi Hang Jebat tidak. Meskipun dia juga taat setia kepada raja, tetapi kalau dia tahu raja merebut takhta secara tidak sah, dan perintah raja adalah salah, Hang Jebat akan membangkang kepada raja.

"Lebih baik patik mati berdiri daripada membungkuk kepada Yang Mulia" demikian kata Hang Jebat. Dari dulu saya megikuti jejak Hang Jebat, yang akan menabuh genderang perang mengangkat senjata melawan raja lalim dan tidak sah. Bagaimana Anda, Achmad Ali, masihkah anda ayam jantan dari Makassar seperti dulu, ataukah sekarang Anda berubah menjadi bebek dari Ujung Pandang? (*)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=99034

dhiham

Beginilah kalau eks pemerintahan, begitu jatuh dan tidak berada di pemerintahan, tersandung kasus, mencoba melawan dengan dalill-dalilnya. Kita lihat aja nanti gimana akhir ceritanya. Happy Ending or ... :

ketua

Telat.... wis kasep...