Menteri yang seperti ini tidak akan dipakai lagi dalam kabinet Indonesia :(
Tidak akan disukai pejabat-pejabat lain, karena dianggap merusak "gengsi"..
Karena jabatan menteri menjadi rebutan partai-partai..
yang dituntut untuk memberikan dana kepada partainya..
Bukan secara tunai tetapi 'jatah' proyek yang bisa dijadikan sumber dana
Padahal demi proyek semua pihak bersedia memberikan imbalan..
Memang hak prerogatif menteri ada pada presiden..
Tapi.. di Indonesia presidennya takut pada partai.. :
Ibarat sulitnya menambal karung beras yang sudah bocor dimana-mana..
Jika hanya satu tambalan, bocornya tetap saja.
