Kebijakan Subsidi Harus "Bijaksana"

crazyfay

by: fay, jkt-2-7-10

Thread ini terinspirasi dari tulisan NDAN BLUE BOSGENDON yang berjudul "Pembatasan Subsidi BBM Berlaku September" dan tulisan NDAN smee_lekete yang berjudul "Naikkan Tarif Listrik, SBY Minta Pengertian Rakyat".

Melalui coretan di FBI ini, TS ingin menyampaikan pemikiran TS dari sudut pandang yang mungkin akan sangat berbeda dengan komandan-komandan semua. Intinya, TS lebih setuju kalau subsidi BBM benar-benar dihapuskan secara total. Sedangkan untuk listrik, menurut TS perlu dikaji secara sangat mendalam. Penjelasannya sebagai berikut:

BBM

Untuk BBM, menurut TS adalah sebuah komoditi yang sangat rawan akan penyelewengan. Misalnya, dengan diberlakukannya pembatasan subsidi, orang-orang yang tidak berhak atas subsidipun akan tetap bisa mereguk subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil dengan banyak sekali cara. Penimbunan, adalah kejahatan yang menurut TS berpotensi timbul atas program pembatasan subsidi tersebut, yang tentu saja sangat sulit untuk dicegah. Belum lagi praktek penyaluran BBM secara ilegal. Sungguh sulit untuk mencegah penyelewengan subsidi BBM. Jadi, sebaiknya dicabut saja daripada nanti cuma jadi lahan foya-foya penjahat subsidi.

Stimulus

Selain itu, pencabutan subsidi menurut TS perlu dilakukan untuk merangsang Pertamina untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Karena, dengan dicabutnya subsidi ini, Pertamina tentu sudah tidak bisa lagi bersaing dari segi harga dengan perusahaan asing seperti Shell maupun Petronas. Dengan demikian, bila Pertamina ingin menjaga eksistensi pasarnya, mereka harus bersaing dalam hal kualitas layanan.

Alokasi

Mengenai dana subsidi yang sudah dicabut tersebut, bisa disalurkan ke pemenuhan listrik misalnya. Atau yang lebih urgent, dapat disalurkan ke anggaran kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan dan pendidikan, TS tidak akan bahas disini. Mudah-mudahan ada komandan yang membahasnya dengan lebih tajam.Mengenai listrik, kebijakan menaikkan TDL menurut TS harus diperhitungkan secara sangat mendalam. Alasannya, masih banyak masyarakat dengan kategori menengah kebawah yang masih perlu subsidi listrik ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari listrik.

Reward and Punishment

TS sangat setuju bila pemerintah menaikkan TDL untuk kelas daya yang terkategori besar, hal ini tentu harus dikaji lebih mendalam. Kemudian pemerintah juga harus memberikan reward terhadap masyarakat yang mampu menghemat penggunaan listrik. Penghematan ini tentunya dapat dilihat dari jumlah kwh yang telah dikonsumsi selama sebulan. Reward tersebut bisa berupa penerapan tarif yang lebih rendah dari tarif normal, atau kompensasi terhadap tagihan bulan berikutnya. Selanjutnya, punishment atau mungkin lebih bisa disebut awarenes perlu juga diberikan. Yaitu untuk masyarakat yag tidak bisa melakukan penghematan, hal ini juga dapat dilihat dari jumlah kwh yang telah dikonsumsi selama sebulan. Tentunya dengan terlebih dahulu menetapkan limit pemakaian listrik normal. Hal inilah yang menurut TS perlu dikaji secara mendalam, yang meskipun sebenarnya tidak sulit.

Kalau analisa tersebut sudah dilakukan secara mendalam, TS rasa sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk merasa keberatan atas kebijakan subsidi pemerintah.Setuju atau tidak, TS harap komandan sekalian sudi memberikan comment pada thread ini, agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas bagi TS.

anvhil

menyimak dulu ndan :

kariagekun

menarik opininya.. :)

bagaimana kalo kajiannya dimulai dari Undang undang RI no.2 tahun 2010 tentang perubahan atas UU no.47 tahun 2009 tentang APBN tahun anggaran 2010....> ato lebih ngetren disebut UU APBN-P 2010.

siapa yang salah..? pemerintah atau wakil rakyat alias DPR yang menyetujuinya..?

jangan anda percaya pada anggota DPR yang teriak2, contohnya menentang kenaikan TDL, padahal mereka telah menyetujuinya lewat pengesahan UU APBN-P 2010.

sandiwara saja semua itu..

salam :)

crazyfay

menarik opininya.. :)

bagaimana kalo kajiannya dimulai dari Undang undang RI no.2 tahun 2010 tentang perubahan atas UU no.47 tahun 2009 tentang APBN tahun anggaran 2010....> ato lebih ngetren disebut UU APBN-P 2010.

siapa yang salah..? pemerintah atau wakil rakyat alias DPR yang menyetujuinya..?

jangan anda percaya pada anggota DPR yang teriak2, contohnya menentang kenaikan TDL, padahal mereka telah menyetujuinya lewat pengesahan UU APBN-P 2010.

sandiwara saja semua itu..

salam :)

betul buanget kata ndan kariage....mereka memang sebenarnya BUKAN "wakil rakyat", tetapi HANYA "orang" yang "mengatasnamakan rakyat" atas segala perbuatan dan ucapanya....

anvhil

menyimak dulu ndan :

kariagekun

menarik opininya.. :)

bagaimana kalo kajiannya dimulai dari Undang undang RI no.2 tahun 2010 tentang perubahan atas UU no.47 tahun 2009 tentang APBN tahun anggaran 2010....> ato lebih ngetren disebut UU APBN-P 2010.

siapa yang salah..? pemerintah atau wakil rakyat alias DPR yang menyetujuinya..?

jangan anda percaya pada anggota DPR yang teriak2, contohnya menentang kenaikan TDL, padahal mereka telah menyetujuinya lewat pengesahan UU APBN-P 2010.

sandiwara saja semua itu..

salam :)

crazyfay

menarik opininya.. :)

bagaimana kalo kajiannya dimulai dari Undang undang RI no.2 tahun 2010 tentang perubahan atas UU no.47 tahun 2009 tentang APBN tahun anggaran 2010....> ato lebih ngetren disebut UU APBN-P 2010.

siapa yang salah..? pemerintah atau wakil rakyat alias DPR yang menyetujuinya..?

jangan anda percaya pada anggota DPR yang teriak2, contohnya menentang kenaikan TDL, padahal mereka telah menyetujuinya lewat pengesahan UU APBN-P 2010.

sandiwara saja semua itu..

salam :)

betul buanget kata ndan kariage....mereka memang sebenarnya BUKAN "wakil rakyat", tetapi HANYA "orang" yang "mengatasnamakan rakyat" atas segala perbuatan dan ucapanya....