SUMBER
Tulisan ini terinspirasi langsung oleh editorial di metrotv yang berjudul sama dengan judul tulisan ini. Adapun intisari yang dapat TS tangkap adalah adanya budaya pembentukan beraneka macam lembaga dengan beraneka tugas pula.
Sudah seperti orang latah saja, ketika ada satu persoalan publik digulirkan, dengan serta merta pemerintah membentuk berbagai lembaga/badan untuk merespons persoalan tersebut. Yang bahkan seolah-olah tidak memperhatikan efisiensi dan efektifitas dari pembentukan lembaga/badan tersebut.
Dalam editorial tersebut, disebutkan ada 2 lembaga yang diduga terbentuk karena pemerintah menderita penyakit "latah" : Komite Ekonomi Nasional yang disingkat KEN dan Komite Inovasi Nasional atau KIN. Komite tersebut bertugas menelaah kebijakan dan memberikan kebijakan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi dan inovasi.
Yang dikhawatirkan adalah, sederet tugas wah tersebut amat mungkin bakal menjadi macan kertas yang disimpan dalam laci. Seperti yang sudah-sudah, rekomendasi lembaga pasti akan 'dipertimbangkan', tapi bukan untuk dieksekusi. Kalau sudah begini, lembaga baru hanya akan menjadi lemak baru dalam struktur birokrasi kepresidenan. Sebab presiden sudah memiliki Wantimpres bidang perekonomian, menko perekonomian, dan menteri keuangan. Alih-alih menyehatkan, kehadiran lembaga baru itu justru bakal menghasilkan kolesterol jahat. Apalagi jika motif politik membonceng pembentukan komite itu.
Dan satu hal yang sebenarnya sudah sangat TS khawatirkan sebelum munculnya editorial ini, yaitu virus latah akut yang sepertinya sudah mulai menunjukkan gejala-gejalanya di Dewan terhormat (DPR). Salah satu gejala yang TS berhasil tangkap adalah semakin merebaknya Pansus di tubuh Lembaga Tinggi Negara yang notabene "katanya" merupakan kepanjangan tangan dan lidah rakyat. Dan nampaknya Pansus-pansus ini telah menyebar ke sekujur tubuh DPR bagaikan "Panu di musim hujan".
