Current time: 23 Apr 2014, 13:52 Hello There, Guest! LoginRegister
ForumBebas.com / ACI / Keluarga Sadar Hukum / Proses Pembuatan Undang-undang



REPLY 
 
Thread Rating:
  • 235 Votes - 2.94 Average


  
Gun FBI
8 Mar 2008 21:43    #1

Letkol

Smile

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

[Image: dpr3fn5.jpg]


PROSES PEMBAHASAN RUU DARI PEMERINTAH DI DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD.

Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden.

[Image: dpr2hy8.jpg]


PROSES PEMBAHASAN RUU DARI DPD DI DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, kemudian dalamRapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR,Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.

[Image: dpr1lw7.jpg]

sumber http://www.dpr.go.id/tentang/proses.php
banner
herufbi
10 Mar 2008 19:10    #2

Kolonel

[Image: ty0703.jpg]
ATAS INFONYA
banner
dewahyu
25 Mar 2008 19:17    #3

Prajurit

panjang juga prosesnya kirain tinggal cemplungin bahan kedalam air mendidik aduk selama tiga menit,kemudian tiriskan,campurkan bumbu dan minyak sayur terakhir beri bawang goreng....
WAkakkkkk gw taunya cuma cara bikin indomi goreng doang!!
banner
tgondes
26 Mar 2008 14:30    #4

Kapten

bikin puyeng baca ruu.....
banner
big2besar
26 Mar 2008 15:06    #5

Mayjen

Proses pembahasan RUU tergantung Duit ndan...., mau lama atau sebentar, teorinya aza bikin mumet, apalagi aplikasinya.....
signature
[size=medium][color=blue]“Putus Cinta Sudah Biasa, Putus Rem Matilah Kita”[/color][/size]

Cool
banner
sutisna
27 Mar 2008 07:42    #6

Brigjen

pantesan jadi ajang DPR untuk cari duit tambahan................
signature
[size=medium]I know that I am not the best man in the world, I don't care.
[b]I just do my best[/b][/size]
banner
Gun FBI
11 Apr 2008 00:09    #7

Letkol

sutisna Wrote:pantesan jadi ajang DPR untuk cari duit tambahan................
Big Grin Peace
banner
henndri
2 Jul 2008 14:58    #8

Kolonel

nice info ..... Smile
signature
[color=#006400][size=medium][b]Kesehatan Bukanlah segalanya, Tapi tanpa kesehatan Segalanya menjadi Tak ada apa apanya.[/b][/size][/color]
banner
vincenzo
2 Jul 2008 16:27    #9

Peltu

whaw!!!

nice article!!!

sebagai tambahan ilmu
banner
ramalnasib
13 Apr 2009 20:46    #10

Letjen

nice info
Thanks
signature
[url=http://www.wikipedia.com/ramalnasib][b][color=#800000]Ramal Nasib[/color][/b][/url]
banner
bruang
12 Jun 2009 09:11    #11

Prajurit

trus seandainya ada rakyat yang ingin mengusulkan undang-undang atau mengusulkan perubahan undang-undang gmana?
banner
Sirius
12 Jun 2009 09:23    #12

Kolonel

Hatur Nuhun... Top Top
banner
teguhwur
30 Sep 2009 00:50    #13

Prajurit

RAKYAT INDONESIA ADALAH PEMILIK NEGARA INI
MAJU ATAU TIDAKNYA NEGERI INI, TERGANTUNG KEPADA RAKYAT INDONESIA SENDIRI
BUKAN TERGANTUNG KEPADA SIAPA PENGUASANYA

Kenapa di Indonesia menjadi sarangnya KKN, itu terjadi sebenarnya adalah kesalahan Kita, rakyat Indonesia sendiri karena Kita terlalu Pendiam dan masa bodoh. Segala permasalahan Kita bebankan kepada Pihak Pemerintah dan DPR, sedangkan Kita Rakyat Indonesia tidak mau berperan sedikitpun.

Saya ingin memberi Ide, Masukan dan Gambaran tentang “SANGSI SOSIAL”.

Jika seluruh rakyat Indonesia sadar dan ikut merasa memiliki negara ini, harusnya Kita sebagai Rakyat Indonesia belajar KRITIS ( Peduli ) terhadap kejadian-kejadian disekeliling kita, tidak boleh masa bodoh dan diam saja.

Contoh-contoh kasus ;
1]. Ada mobil dinas ( plat merah ) parkir pada hari Minggu di sebuah tempat rekreasi dan penumpangnya ada Nenek, Kakek, Istri, anak-anaknya serta pembantunya, dan pada saat yang bersamaan KITA ada disampingnya tapi KITA membiarkan mereka melakukan kesalahannya, menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.
2]. Suatu ketika saat Bulan Puasa ada 7 orang pegawai negeri ( 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan ) memakai pakaian seragam KORPRI komplit pada jam kerja ( kira-kira jam 10 pagi ), mereka dengan santainya berjalan-jalan di sebuah Plaza / Mal sambil bersenda gurau ( mungkin sedang cari baju dan kue untuk lebaran ), sedang KITA yang ada di sekitarnya diam saja seribu basa.
3]. Ada seorang ibu hamil didalam sebuah bis umum, disebelahnya ada orang setengah tua merokok dengan santainya. Sang ibu dengan terbatuk-batuk diam saja tak berkutik dan KITA yang ada di sekitarnya juga sama saja....masa bodoh.
4]. Saat Bis tadi mulai berjalan, ternyata sang Sopir menjalankan kendaraannya dengan ugal-ugalan, dia berhenti untuk ambil penumpang di depan rambu “dilarang berhenti” dan tidak mau minggir / menepi lagi, saat berjalan suka kebut-kebutan, serong sana serong sini katanya kejar setoran, sedang KITA semua yang ada di dalam sebagai penumpang mendiamkan dan membiarkannya.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu, yang menandakan KITA KURANG / TIDAK KRITIS ( tidak peduli ), itu disebabkan sebagian dari Kita memang TIDAK TAHU dan sebagian lainnya bahkan TIDAK PERDULI.

Sekarang bayangkan jika SELURUH RAKYAT INDONESIA sudah sangat KRITIS dan PEDULI seperti di NEGARA-NEGARA MAJU, dan jika para pelanggar-pelanggar tersebut di tegur ditempat oleh banyak orang, berarti SANGSI SOSIAL sudah berjalan, pasti para pelanggar tersebut akan merasa MALU dan JERA untuk mengulangi kesalahannya apalagi melakukan kesalahan lain.

Bayangkan jika SANGSI SOSIAL sudah memasyarakat ( dimasyarakatkan ), para Penegak Hukum, Aparat dan Pejabat yang berwenang akan lebih ringan pekerjaannya. Mereka cukup memfokuskan diri pada pekerjaan yang lebih besar dan akan pasti akan lebih produktif.

Pelanggar hukum yang besar kita lawan dengan SANGSI HUKUM YANG TEGAS
dan para pelanggar kecil bisa kita buat tak berkutik dengan SANGSI SOSIAL yang kita terapkan.

Untuk menjadikan rakyat Indonesia KRITIS dan PEDULI, adalah tugas Negara untuk mencerdaskan kehidupan seluruh Rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945, karena negaralah yang punya SARANA, KEKUATAN & DANA / ANGGARANNYA.

Agar Rakyat Indonesia bisa KRITIS dan PEDULI, ada dua jalan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah ; CARA JANGKA PENDEK dan CARA JANGKA PANJANG.

A. CARA JANGKA PENDEK ; membuat Iklan – Iklan dan Propaganda – Propaganda melalui media masa, baik Koran, Radio maupun Televisi, dengan kemasan yang menarik ( Komunikatif, sederhana, mudah dicerna dan Lucu ) dan topik – topik yang selalu berbeda-beda ( selalu segar & Up tu date ).

B. CARA JANGKA PANJANG ; bisa dimasukkan melalui kurikulum pendidikan nasional kita, mulai TK, SD, SMP, SMA maupun di perguruan Tinggi.

SEMAKIN KRITIS DAN PEDULI MASYARAKAT SUATU NEGARA,
SEMAKIN MAJULAH NEGARA TERSEBUT

Malang, 28 September 2009

teguhwuryanto@yahoo.co.id
teguhwur@gmail.com
teguhwur@hotmail.com
banner
analys
26 Oct 2009 22:12    #14

Prajurit

Semoga setiap RUU yang dibuat dan diajukan ke DPR bisa bertahan lebih dari 25 Tahun, jangan sampai proses pembuatannya lebih lama ketimbang usia berlakunya..Slamat bekerja wakilku..!!!
banner
Ketua
20 Dec 2009 21:45    #15

Godfather

Thx, nambah ilmu.
Proses pembuatan dan Konsistensi pelaksanaan UU adalah 2 hal yang sangat jauh berbeda.
signature
[b]Akhirat itu terlalu nyata
Kepada hati yang tidak buta
[/b]
banner
REPLY 


Home | Go Top | Text Mode | RSS
Powered By MyBB, © 2002-2014