Current time: 23 Apr 2014, 23:42 Hello There, Guest! LoginRegister
ForumBebas.com / ACI, Aku Cinta Indonesia / Keluarga Sadar Hukum / Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia



REPLY 
 
Thread Rating:
  • 161 Votes - 2.83 Average


  
big2besar
18 Jan 2010 13:23  (Edit: 18 Jan 2010 13:24 by big2besar.)    #1

Mayjen

Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.


- Ketetapan MPR
Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.


- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

a. undang-undang dalam arti materiel :
Peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. undang-undang dalam arti formal :
Keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.


- Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.


- Keputusan Presiden
UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.


- Peraturan pelaksana lainnya
Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


- Convention (Konvensi Ketatanegaraan)
Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.


- Traktat
Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).


Smile
signature
[size=medium][color=blue]“Putus Cinta Sudah Biasa, Putus Rem Matilah Kita”[/color][/size]

Cool
banner
perugiana_fachri
19 Jan 2010 22:50    #2

Letjen

jadi makin pinter aja nich ilmu hukumku Top
banner
sapigila
20 Jan 2010 20:02    #3

Letkol

apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..
banner
perugiana_fachri
22 Jan 2010 21:02    #4

Letjen

(20 Jan 2010 20:02)sapigila Wrote:
 
apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top
banner
roy2010
25 Jan 2010 10:02    #5

Lettu

makasih infonya ndan.....mau tanya letak fatwa di manakah dalam hukum indonesia?

regards
banner
perugiana_fachri
25 Jan 2010 15:20    #6

Letjen

(25 Jan 2010 10:02)roy2010 Wrote:
 
makasih infonya ndan.....mau tanya letak fatwa di manakah dalam hukum indonesia?

regards

fatwa bukan merupakan sumber hukum,tapi dia dapat dijadikan dasar hukum pada situasi tertentu saja....tidak semua keadaan Top
contoh fatwa :
-pemberian label halal pada produk makanan.
banner
RizalF
1 Jun 2010 21:34    #7

KHARF

(22 Jan 2010 21:02)perugiana_fachri Wrote:
 
(20 Jan 2010 20:02)sapigila Wrote:
 
apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;
signature
[color=#0000CD][size=small]Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji) [/size][/color]
banner
perugiana_fachri
7 Aug 2010 16:58    #8

Letjen

(1 Jun 2010 21:34)hujan deras Wrote:
 
(22 Jan 2010 21:02)perugiana_fachri Wrote:
 
(20 Jan 2010 20:02)sapigila Wrote:
 
apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks
banner
emiryamin
10 Aug 2010 15:22    #9

Peltu

(7 Aug 2010 16:58)perugiana_fachri Wrote:
 
(1 Jun 2010 21:34)hujan deras Wrote:
 
(22 Jan 2010 21:02)perugiana_fachri Wrote:
 
(20 Jan 2010 20:02)sapigila Wrote:
 
apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks

Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

Namun yang dimaksud sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden.
Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.
Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

hal ini dapat kita lihat di penjelasan Pasal 7 ayat (5), yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setia jenis peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh melapaui peraturan yang lebih tinggi. dengan adanya penjelasan ini maka dapat kita simpulkan, bila suatu bentuk peraturan tidak ada atau diluar dari garis hierarki yang dimaksud maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.
Dan kembali kita dapat mengacu ke Pasal 1 angka (4), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Disini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hanya dibuat oleh Presiden, bukan MPR.

Atas dasar diatas, maka saya meyakini bahwa TAP MPR dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.


Mengenai status TAP MPR;
Saat ini MPR hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).


Terima kasih
signature
[font=Trebuchet MS][size=medium][b][color=#FF0000]Darkness Is Destined To Lift In The End[/color][/b][/size][/font]
banner
RizalF
19 Aug 2010 15:17  (Edit: 19 Aug 2010 15:19 by RizalF.)    #10

KHARF

(10 Aug 2010 15:22)emiryamin Wrote:
 
(7 Aug 2010 16:58)perugiana_fachri Wrote:
 
(1 Jun 2010 21:34)hujan deras Wrote:
 
(22 Jan 2010 21:02)perugiana_fachri Wrote:
 
(20 Jan 2010 20:02)sapigila Wrote:
 
apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks

Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

meskipun status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. TAP MPR masih tetap berlaku (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004) hanya saja MPR tidak bisa lagi membuat produk berupa TAP MPR sejak diberlakukannya amandemen IV UUD 1945 dan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004

pertanyaan saya jika saja TAP MPR tidak diberlakukan lagi, bagaimana dengan:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
apakah TAP MPR ini sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi????
signature
[color=#0000CD][size=small]Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji) [/size][/color]
banner
perugiana_fachri
19 Aug 2010 22:24    #11

Letjen

info yang menarik ndan Top
banner
emiryamin
23 Aug 2010 09:35    #12

Peltu

(19 Aug 2010 15:17)hujan deras Wrote:
 
(10 Aug 2010 15:22)emiryamin Wrote:
 
(7 Aug 2010 16:58)perugiana_fachri Wrote:
 
(1 Jun 2010 21:34)hujan deras Wrote:
 
(22 Jan 2010 21:02)perugiana_fachri Wrote:
 
tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks

Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

meskipun status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. TAP MPR masih tetap berlaku (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004) hanya saja MPR tidak bisa lagi membuat produk berupa TAP MPR sejak diberlakukannya amandemen IV UUD 1945 dan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004

pertanyaan saya jika saja TAP MPR tidak diberlakukan lagi, bagaimana dengan:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
apakah TAP MPR ini sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi????

coba dibaca dulu pasal-perpasal dari UU yang dimaksud, karena kita tidak bisa menjawab suatu konten dari peraturan bila kita hanya baca satu-persatu. apakah dalam UU No. 10 Tahun 2004 ada yang menyebutkan mengenai TAP MPR? kalau tidak ada, bagaimana kita bisa berkesimpulan bahwa TAP MPR masih berlaku?.
ya, TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi. namun mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua itu sekarang disebut sebagai asas good governance.
trims
signature
[font=Trebuchet MS][size=medium][b][color=#FF0000]Darkness Is Destined To Lift In The End[/color][/b][/size][/font]
banner
RizalF
23 Aug 2010 14:53    #13

KHARF

(23 Aug 2010 09:35)emiryamin Wrote:
 
(19 Aug 2010 15:17)hujan deras Wrote:
 
(10 Aug 2010 15:22)emiryamin Wrote:
 
(7 Aug 2010 16:58)perugiana_fachri Wrote:
 
(1 Jun 2010 21:34)hujan deras Wrote:
 
saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks

Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

meskipun status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. TAP MPR masih tetap berlaku (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004) hanya saja MPR tidak bisa lagi membuat produk berupa TAP MPR sejak diberlakukannya amandemen IV UUD 1945 dan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004

pertanyaan saya jika saja TAP MPR tidak diberlakukan lagi, bagaimana dengan:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
apakah TAP MPR ini sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi????

coba dibaca dulu pasal-perpasal dari UU yang dimaksud, karena kita tidak bisa menjawab suatu konten dari peraturan bila kita hanya baca satu-persatu. apakah dalam UU No. 10 Tahun 2004 ada yang menyebutkan mengenai TAP MPR? kalau tidak ada, bagaimana kita bisa berkesimpulan bahwa TAP MPR masih berlaku?.
ya, TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi. namun mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua itu sekarang disebut sebagai asas good governance.
trims

saya ngerti apa yang ndan maksud,,,,,,coba ndan baca (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004)
banyak ndan peraturan2 perundang-undangan yang gak masuk hierarki tapi toh tetap berlaku seperti Instruksi Presiden,Keputusan MPR, Keptusan Dirjen, Keputusan Gubernur BI, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati....semua itu tidak termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.10 Tahun 2004....tapi baca Pasal 7 ayat 4 nya....yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi. itu berarti semua peraturan perundangan2an diluar ketentuan Pasal 7 ayat1 tersebut diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang2an yang lebih tinggi!!!!

klik
yang muda belum boleh bicara CryCryCry
signature
[color=#0000CD][size=small]Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji) [/size][/color]
banner
emiryamin
25 Aug 2010 13:26    #14

Peltu

mungkin sedikit [penjelasan dari yang muda: Tongue

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (selanjutnya disingkat TAP MPR No.I/MPR/2003) yang berisi peninjauan kembali (legislative review) terhadap lebih dari 130 TAP MPR (S) dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut dikatakan bahwa antara lain : TAP MPR No. III/MPR/2000 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Menjadi pertanyaan kita UU apa yang akan menggantikannya. Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas, maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu : UU tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003) dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 (UU No. 10/2004). Setelah lahirnya UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP MPR No. III/MPR/2000, maka berdasarkan Pasal 7 UU-P3 dan Penjelasannya ditambah juga interpretasi seperti diatas, maka jenis dan tata urutan/susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut :
1. UUD-RI (tanpa embel-embel 1945, karena esensinya sudah berubah sama sekali setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali dibandingkan dengan UUD 1945, dan perubahan yang terjadi lebih dari 90%, sehingga menurut Penulis lebih baik disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, disingkat (UUD-RI);
2. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain : Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial,
5. Peraturan Menteri (Permen) sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.
6. Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan/atau Peraturan Ditjen suatu Departemen, sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;
7. Peraturan Daerah Propinsi;
8. Peraturan Gubernur Propinsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati/Walikota;
11. Peraturan Desa (Perdesa).

Mohon catatannya, TAP MPR hanya berlaku sampai dengan terbentuknya suatu UU yang menggantikan status hukum dari TAP MPR tersebut. <-- atas dasar ini saya menyatakan bahwa TAP MPR sudah tidak berlaku karena status hukumnya akan digantikan oleh UU.

Jadi kata siapa Keptusan Dirjen, Keputusan Gubernur BI, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan?

CMIIW
signature
[font=Trebuchet MS][size=medium][b][color=#FF0000]Darkness Is Destined To Lift In The End[/color][/b][/size][/font]
banner
RizalF
26 Aug 2010 13:18    #15

KHARF

(25 Aug 2010 13:26)emiryamin Wrote:
 
mungkin sedikit [penjelasan dari yang muda: Tongue

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (selanjutnya disingkat TAP MPR No.I/MPR/2003) yang berisi peninjauan kembali (legislative review) terhadap lebih dari 130 TAP MPR (S) dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut dikatakan bahwa antara lain : TAP MPR No. III/MPR/2000 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Menjadi pertanyaan kita UU apa yang akan menggantikannya. Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas, maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu : UU tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003) dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 (UU No. 10/2004). Setelah lahirnya UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP MPR No. III/MPR/2000
TS berpendapat bahwa UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP.MPR No. III TAHUN 2000, pertanyaannya ketika suatu peraturan perundang-undangan belum dicabut apakah peraturan peruundangan itu tidak berlaku lagi...

Pasal 2 TAP.MPR No. III TAHUN 2000 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur;
7. Peraturan Daerah.

setelah itu muncul UU No. 10 Tahun 2004

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

kemunculan UU ini justru menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal ada azas bahwa yang bisa mencabut/mengganti suatu peraturan perundang-undangan adalah paling tidak peraturan yang sejajar atau lebih tinggi dari peraturan yang mencabut/menggantinya tersebut???

pertanyaannya....posisi undang-undang dulunya dibawah TAP MPR (TAP MPR III/2000) kok UU No. 10 Tahun 2004 menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal UU kan dibawah TAP MPR???
signature
[color=#0000CD][size=small]Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji) [/size][/color]
banner
REPLY 


Home | Go Top | Text Mode | RSS
Powered By MyBB, © 2002-2014