Contact Us

JAMINAN FIDUSIA

Q : Apa sih JAMINAN FIDUASIA itu ?
A : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Q : Benda apa saja yang dapat dijadikan JAMINAN FIDUSIA ?
A : Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
Q : Bagaimana kalau saya membeli mobil dan kemudian saya terlambat membayar lalu mobil di rampas di jalan oleh Penagih ( Debt Collector)?
A : Mari kta diskusikan bersama dengan mengacu pada UU Jamina Fidusia, UU Perlindungan Konsumen dan UU lainnya yang terkait.
Jadi bila rekan-rekan mem[unyai masalah-masalah yang berkaitan dengan Jaminan yang tidak dapat dibebabni dengan hak tanggungan, nah berarti menggunkan Jaminan Fidusia sebagai bentuk pengalihan sementara, mari kita berdiskusi untuk mencari solusi OK.
[align=center]:blah::help:[/align]
«1

Komentar

  • Q : Benda apa saja yang dapat dijadikan JAMINAN FIDUSIA ?
    A : Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

    Yang dimaksud dg BENDA YANG TIDAK BERWUJUD itu apa Bro. :D
  • Pasal 1
    Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
    1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
    2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
    3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
    4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
    5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
    6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
    7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
    8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
    9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
    10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  • Menimbang:
    a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan dadanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
    b. Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
    c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia;
    d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia.

    Mengingat:
    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1). dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
  • @ heru fbi : benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). benda tidak berwujud yaitu Penilaian Aktiva tetap.
    Semoga bermanfaat.
  • Kalau jaminan untuk hidup itu apa namanya bro? Maaf, saya nggak ngerti masalah hukum. Terimakasih.
  • Kalau jaminan untuk hidup itu apa namanya bro? Maaf, saya nggak ngerti masalah hukum. Terimakasih.
  • @ SIBAGARIANG : Jaminan untuk hidup diatur dalam UU HAM, bukan di UU Jaminan Fiducia, emangnya hidup kamu mau dijaminkan ???. Bacalah penjelasan / devinisinya dari atas kawan.
  • BAB II
    RUANG LINGKUP

    Pasal 2
    Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

    Pasal 3
    Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:
    a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
    b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
    c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
    d. Gadai.

    BAB III
    PEMBEBANAN, PENDAFTARAN,PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

    Bagian Pertama
    Pembebanan Jaminan Fidusia

    Pasal 4
    Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

    Pasal 5
    1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
    2. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 6
    Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
    a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
    b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
    c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
    d. nilai penjaminan; dan
    e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

    Pasal 7
    Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
    a. utang yang telah ada;
    b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
    c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

    Pasal 8
    Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

    Pasal 9
    (1). Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda,termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
    (2). Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

    Pasal 10
    Kecuali diperjanjikan lain:
    a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
    b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.
  • Bagian Kedua
    Pendaftaran Jaminan Fidusia

    Pasal 11
    (1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
    (2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

    Pasal 12
    (1). Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
    (2). Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
    (3). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
    (4). Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.
    Pasal 13
    (1). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
    (2). Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
    a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
    b. tanggal,nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
    c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
    d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
    e. nilai penjaminan; dan
    f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
    (3). Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
    (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 14
    (1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
    (2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
    (3). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

    Pasal 15
    (1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
    (2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    (3). Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

    Pasal 16
    (1). Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
    (2). Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

    Pasal 17
    Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

    Pasal 18
    Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.
  • Bagian Ketiga
    Pengalihan Jaminan Fidusia

    Pasal 19
    (1). Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
    (2). Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

    Pasal 20
    Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

    Pasal 21
    (1). Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
    (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
    (3). Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara.
    (4). Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.
    Pasal 22
    Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

    Pasal 23
    (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan,mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan fidusia.
    (2). Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

    Pasal 24
    Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
  • Bagian Keempat
    Hapusnya Jaminan Fidusia

    Pasal 25
    (1). Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
    a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
    b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
    c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
    (2). Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b.
    (3). Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

    Pasal 26
    (1). Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
    (2). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
  • BAB IV
    HAK MENDAHULUI

    Pasal 27
    (1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
    (2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
    (3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

    Pasal 28
    Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia,maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

    Pasal 29
    (1). Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
    a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
    b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
    c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
    (2). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

    Pasal 30
    Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
    Pasal 31
    Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 32
    Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.

    Pasal 33
    Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

    Pasal 34
    (1). Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
    (2). Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.
  • BAB VI
    KETENTUAN PIDANA

    Pasal 35
    Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

    Pasal 36
    Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • BAB VII
    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 37
    (1). Pembebanan Benda yang menjamin obyek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
    (2). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
    (3). Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

    Pasal 38
    Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

    BAB VIII
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 39
    Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

    Pasal 40
    Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

    Pasal 41
    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
    Disahkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 30 September 1999
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE





    Diundangkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 30 September 1999
    MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    MULADI




    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168
  • jadi ingat kasus pertama fidusia..antara pengusaha restoran dengan bos beer heneiken..:D

    nice post, Om.
  • PENJELASAN
    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 42 TAHUN 1999
    TENTANG
    JAMINAN FIDUSIA

    I. UMUM
    1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945. dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan,para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.
    2. Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband.
    Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah,dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.
    Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana,mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.
    Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan,untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
    3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
    Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.
    Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan,piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.
    Dalam Undang-undang ini,diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan,maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.
  • II. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1
    Cukup jelas

    Pasal 2
    Cukup jelas

    Pasal 3
    Huruf a
    Berdasarkan ketentuan ini,bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan,dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia.
    Huruf b
    Cukup jelas
    Huruf c
    Cukup jelas
    Huruf d
    Cukup jelas

    Pasal 4
    Yang dimaksud dengan " prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

    Pasal 5
    Ayat (1)
    Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam)pembuatan akta tersebut.
    Ayat (2)
    Cukup jelas

    Pasal 6
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan"identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama,tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,status perkawinan, dan pekerjaan.
    Huruf b
    Yang dimaksud dengan"data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
    Huruf c
    Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
    Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.
    Huruf d
    Cukup jelas
    Huruf e
    Cukup jelas
  • Pasal 7
    Huruf a
    Cukup jelas
    Huruf b
    Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
    Huruf c
    Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

    Pasal 8
    Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
    Yang dimaksud dengan"kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.
    Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

    Pasal 9
    Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

    Pasal 10
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan"hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.
    Huruf b
    Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia.

    Pasal 11
    Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia
  • Pasal 12
    Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.
    Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
    Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.
    Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

    Pasal 13
    Ayat (1)
    Cukup jelas
    Ayat (2)
    Cukup jelas
    Ayat (3)
    Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
    Ayat (4)
    Cukup jelas

    Pasal 14
    Ayat (1)
    Cukup jelas
    Ayat (2)
    Cukup jelas
    Ayat (3)
    Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud lainnya.

    Pasal 15
    Ayat (1)
    Cukup jelas
    Ayat (2)
    Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
    Ayat (3)
    Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.
  • Pasal 16
    Ayat (1)
    Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.
    Ayat (2)
    Cukup jelas

    Pasal 17
    Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

    Pasal 18
    Cukup jelas

    Pasal 19
    "Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie"yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beraih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

    Pasal 20
    Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan(in rem).

    Pasal 21
    Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara.
    Yang dimaksudkan dengan"mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.
    Yang dimaksud dengan"setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.
  • Pasal 22
    Yang dimaksud dengan"harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

    Pasal 23
    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan"menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut.
    Yang dimaksud dengan"mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
    Ayat (2)
    Yang dimaksud dengan"benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

    Pasal 24
    Cukup jelas

    Pasal 25
    Ayat (1)
    Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.
    Yang dimaksud dengan"hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.
    Ayat (2)
    Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.
    Ayat (3)
    Cukup jelas
  • Pasal 26
    Cukup jelas

    Pasal 27
    Ayat (1)
    Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
    Ayat (2)
    Cukup jelas
    Ayat (3)
    Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

    Pasal 28
    Cukup jelas

    Pasal 29
    Cukup jelas

    Pasal 30
    Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

    Pasal 31
    Cukup jelas

    Pasal 32
    Cukup jelas

    Pasal 33
    Cukup jelas

    Pasal 34
    Cukup jelas

    Pasal 35
    Cukup jelas
  • Pasal 36
    Cukup jelas

    Pasal 37
    Ayat (1)
    Cukup jelas
    Ayat (2)
    Cukup jelas
    Ayat (3)
    Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

    Pasal 38
    Cukup jelas

    Pasal 39
    Cukup jelas

    Pasal 40
    Cukup jelas

    Pasal 41
    Cukup jelas


    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBIK INDONESIA NOMOR 3889
  • KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 139 TAHUN 2000
    TENTANG
    PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang:
    a. bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia untuk pertama kali ditetapkan di Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
    b. bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

    Mengingat:
    1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005).

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan:
    KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    Pasal 1
    Membentuk Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia.

    Pasal 2
    Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

    Pasal 3
    Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan.

    Pasal 4
    Dengan dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk masing-masing propinsi dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di propinsi yang bersangkutan.

    Pasal 5
    Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai melakukan penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

    Pasal 6
    Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

    Pasal 7
    Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




    Ditetapkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 30 September 2000
    a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 87 TAHUN 2000
    TENTANG
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang:
    bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Perlu merubah Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

    Mengingat:
    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945;
    2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara nomor 3687);
    3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Nomor 3889);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005).

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan:
    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN


    Pasal 1
    Mengubah Lampiran Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 3837), dengan menambah 3 (tiga) jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang ditempatkan dalam urutan angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga lampiran Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

    ''TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

    JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
    I. Pelayanan Jasa Hukum

    1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum:
    a. Pengesahan akta pendirian atau Persetujuan atau laporan Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Per akta Rp 200.000,00
    b. Pengesahan akta pendirian atau Perubahan anggaran Dasar Perkumpulan. Per akta Rp 100.000,00
    2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga. Per orang Rp 150.000,00
    3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:
    a. Pengangkatan Notaris. Per orang Rp 200.000,00
    b. Pengangkatan Notaris Pindahan. Per orang Rp 200.000,00
    4. Legalisasi,yaitu melegalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen. Per dokumen Rp 5.000,00
    5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat. Per wasiat Rp 50.000,00
    6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari.
    a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi. Per orang Rp 1.000,00
    b. pengambilan sidik jari dengan peralatan dari daktiloskopi Per orang Rp 5.000,00
    c. permintaan sidik jari insidentil Per orang Rp 50.000,00
    7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI. Per dokumen Rp 50.000,00
    8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI. Per mohon Rp 100.000,00
    9. Uang pewarganegaraan/naturalisasi. Per mohon 25 % dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
    10. Biaya pendaftaran jaminan Fidusia:
    a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Per akta Rp 25.000,00
    b. untuk nilai penjaminan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Per akta Rp 50.000,00
    11. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan Fidusia. Per permohonan Rp 10.000,00
    12. Biaya permohonan penggantian sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:
    a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Per akta Rp 25.000,00
    b. untuk nilai penjaminan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Per akta Rp 50.000,00

    Pasal II
    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



    Ditetapkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 30 September 2000
    a.n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



    Diundangkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 30 September 2000
    Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    MARSILLAM SIMANJUNTAK




    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 171
  • MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA
    KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR M.01. UM.01.06 TAHUN 2000
    TENTANG,
    BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA
    PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

    MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;

    Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran laminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

    3. Keputusan Presiden Nomor 234/ M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet;

    4. Keputusan Menteri Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA.

    Pasal 1

    Setiap pendaftaran Jaminan Fidusia wajib mengisi formulir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
  • Pasal 2

    (1) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
    a. Formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
    b. Formulir Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia;

    (2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terbagi atas:
    a. Formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya dibuat setelah tanggal 30 September 2000;
    b. Formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya dibuat sebelum tanggal 30 September 2000.

    (3) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I.

    (4) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II.

    (5) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Ill.

    Pasal 3

    (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

    (2) Penggunaan formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
    a. Lembar pertama untuk pemohon;
    b. Lembar kedua dilampirkan pada Buku Daftar Fidusia; dan
    c. lembar ketiga untuk arsip Kantor Pendaftaran Fidusia.

    Pasal 4

    (1) Pemohonan pendaftaran Jaminan Fidusia disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.

    (2) Pejabat pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.

    (3) Kelengkapan persyaratan sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kelengkapan dokumen yang ditetapkan dan ketepatan dalam mengisi formulir sesuai dengan data yang diperlukan.

    Pasal 5

    Dalam hal permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus segera dan langsung mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon.
  • Pasal 6

    (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), pejabat harus rnembubuhkan nomor, tanggal, dan jam penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia pada formulir pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

    (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) mencatat semua data yang berkaitan dengan pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

    (3) Nomor, tanggal, dan jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan nomor, tanggal, dan jam yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut.

    Pasal 7

    Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau pejabat yang ditunjuk.

    Pasal 8

    Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan membubuhkan tanda bukti penyerahan sertifikat pada formulir pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

    Pasal 9

    Tata cara pengajuan permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan pengajuan permohonan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

    Pasal 10

    Kantor mencatat perubahan sertifikat dalam Buku Daftar Fidusia dan mengeluarkan surat pernyataan perubahan yang dilampirkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

    Pasal 11

    Surat pernyataan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pencatatan permohonan perubahan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

    Pasal 12

    Penyerahan Sertifikat yang telah dilampiri Surat Pernyataan Perubahan kepada pemohon dilakukan dengan membubuhkan tanda bukti penyerahan pada formulir permohonan Pernyataan Perubahan.
  • Pasal 13

    (1) Permohonan untuk Sertifikat Perbaikan atau Sertifikat Pengganti diajukan oleh pemohon kepada Menteri.
    (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diajukan oleh pemohon melalui Kantor Pendaftaran Fidusia dengan ketentuan:
    a. Permohonan Sertifikat Perbaikan karena kesalahan petugas dalam mengisi data dapat diajukan dengan melampirkan Sertifikat yang akan diperbaiki dengan menjelaskan data yang harus diperbaiki dalam sertifikat.
    b. Permohonan Sertifikat Pengganti untuk Sertifikat yang rusak pemohon wajib rnelampirkan sertifikat yang rusak tersebut untuk diganti.
    c. Permohonan Sertifikat Pengganti untuk sertifikat yang hilang pemohon wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian yang asli dan mengisi Surat Pernyataan Pendaftaran ulang dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

    Pasal 14

    (1) Dalam hal jaminan Fidusia hapus, penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelunasan hutang.

    (2) Petugas setelah menerima pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) melakukan pencoretan pada Buku Daftar Fidusia dan Sertifikat Fidusia.

    (3) Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi pada tanggal yang sama dengan surat pemberitahuan.

    Pasal 15

    Dalam hal Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya di buat sebelum dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia maka Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Pemohon dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

    Pasal 16

    (1) Dalam hal Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya dibuat setelah dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia maka penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.


    (2) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) ditentukan sebagai berikut :
    a. Bagi permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dicatat pada jam 08.30 -12.00 BBWI, penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia, dilakukan padajam 15.00 -16.00 BBWI.
    b. Bagi Permohonan Jaminan Fidusia yang dicatat pada jam 13.00 -15.00 BBWI, penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia, dilakukan pada hari berikutnya paling lambat jam 12.00 BBWI.

    Pasal 17

    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 30 Oktober 2000

    MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

    Ttd.

    PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA
  • MENTER! KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA
    KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR M.08.PR.07.01 TAHUN 2000
    TENTANG
    PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

    MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman;

    4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota Propinsi diwilayah Negara Republik Indonesia;

    5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/ M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet;

    6. Keputusan Menteri Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Perundang-undangan;

    7. Keputusan Menteri Nomor M.0I.UM.0I.06 tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran .Jaminan Fidusia;
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Iklan & Promosi Anda


Order ads here. Click me to get price quotation! Monthly & Unlimited click!

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori