Bantuan Hukum

Bankum atau Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma - cuma kepada penerima bantuan hukum, berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang No. 42 Tahun 2013 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum


Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pemberi bantuan hukum biasanya adalah lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi.


Ada dua jenis pelayanan bantuan hukum, yaitu Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi. Bantuan Hukum Litigasi meliputi Bantuan Hukum untuk Perkara Pidana, Bantuan Hukum untuk Perkara Perdata, dan Bantuan Hukum untuk Perkara Tata Usaha Negara. Sedangkan Bantuan Hukum Non Litigasi, meliputi Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Hukum, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Drafting Dokumen Hukum, dan Pemdampingan Di Luar Pengadilan  


 Bantuan Hukum Jember

  

Di Kabupaten Jember, lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya, adalah Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia TAKAWIDA. 

Sign In or Register to comment.