BANTUAN HUKUM DI JEMBER

ppal-takawida.blogspot.com/2019/08/takawida.html#comment-formPertama kali istilah paralegal tercantum dalam peraturan perundang-undangan nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemkab Jember sendiri telah memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara gratis kepada warga Jember yang tidak mampu dalam menghadapi kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Ratno Cahyadi Sembodo kepada sejumlah wartawan.

Tata cara pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum bisa mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi atau lembaga bantuan hukum dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon.


Selain mengajukan permohonan bantuan hukum kepada organisasi bantuan hukum, pemohon atau orang miskin dapat mengajukan permohonan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Nantinya oleh bagian hukum akan difasilitasi untuk dapat menerima program bantuan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi mengenai identitas pemohon serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang akan dimohonkan bantuan hukum.
  2. Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara. 
  3. Pemohon melampirkan surat keterangan miskin dari pejabat setempat, seperti lurah atau pejabat desa lainnya.
  4. Jika Pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis,maka permohonan dapat diajukan juga secara lisan.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat untuk memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut meliputi :

  1. berbadan hukum
  2. terakreditasi berdasarkan undang-undang ini
  3. memiliki kantor atau sekertariat yang tetap
  4. memiliki pengurus, dan
  5. memiliki program bantuan hukum.

Namun perlu diperhatikan, tidak semua Paralegal (pemberi bantuan hukum) dapat memberikan bantuan hukum karena yang dibenarkan secara hukum memberikan legitasi di pengadilan, baik pengadilan pertama, pengadilan tingkat banding, maupun tingkat kasasi hanyalah advokat. Kendati demikian kehadiran paralegal di masyarakat sangatlah penting untuk memberi penyadaran hukum dan memantau tata kelola pemerintahan.

Sign In or Register to comment.