MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT JEMBER LEWAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM

Profesi advokat lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang di dorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supermisi hukum untuk semua aspek kehidupan. Profesi advokat/penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (offium nobile), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (officar’s of the court) dimana dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang. Jika profesi advokat telah diatur dengan suatu UU maka agar jelas kiprah dan fungsi serta perannya ditengah lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan hal ini dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

Advokat setiap nafasnya, harus tanggap dan berjiwa besar terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dengan membela keadilan dan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin atau kaya dan lain-lain pemberibantuan hukum setiap saat, demi tegaknya hukum keadilan. Advokat/penasehat hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodou) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang-orang yang disangka/didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma. Dalam memberikan bantuan secara cuma-Cuma maka dibentuklah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk golongan miskin dan dapat ditafsirkan sebagai salah satu usaha agar hukum dapat berperan sebagai pengisi kemajuan pembangunan (dengan sasaran keadaan yang lebih tertib dan pasti untuk lancarnya usaha pembangunan). Perlu dikembangkan suatu cara bantuan hukum yang efektif dan melembaga bagi yang tersangkut perkara, terutama sifat untuk golongan masyarakat yang kurang mampu. LBH merupakan sebuah lembaga yang non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum Jember

Di Jember sendiri ada banyak sekali lembaga bantuan hukum yang melayani masyarakat, namun hanya ada 6 Lembaga Bantuan Hukum yang ter akreditasi. Lembaga Bantuan Hukum Tersebut kemudian disebut dengan istilah Organisasi Bantuan Hukum (OBH). OBH sendiri merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang telah diverivikasi dan Terakreditasi oleh Kemenkumham. OBH tersebut telah dinilai oleh pemerintah karena kelayakannya memberi pelayanan kepada masyarakat baik secara litigasi maupun secara non-litigasi.

Bantuan Hukum telah diatur berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
  2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
  3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

6 Organsiasi yang telah dijelaskan diatas antara lain YAYASAN IKADIN JEMBER, PPAPL TAKAWIDA, APSI IAIN JEMBER, BPBH UNEJ, OBH PGRI JEMBER, PAHAM JEMBER.

salah satu OBH Bantuan Hukum Jember yang telah kami teliti, yaitu PPAPL TAKAWIDA Jember menerangkan bahwa syarat untuk mengajukan bantuan hukumJember bagi seseorang yang dinyatakan kurang mampu secara ekonomi adalah dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan maupun lembaga yang dinyatakan berwenang menurut Undang-Undang.

Dengan adanya Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi diharapkan pelayanan hukum di Jember dapat dilaksanakan secara optimal demi tegaknya Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan akan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu

Sign In or Register to comment.