NETRALITAS POLRI DI TAHUN POLITIK

Kapolri jangan pernah terlihat bermain api menjelang tahun politik, kedekatan dengan salah satu kandidat pilkada 2018 adalah bukti netralitas polri sedang di uji. Kapolri harus sebisa mungkin untuk menjaga jarak dengan para kandidat kepala daerah dan tidak terlihat seperti ada hubungan spesial dengan salah satu kandidat kepala daerah tertentu.Jika itu dilakukan tampa mengindahkan dan menghiraukan aturan atau pedoman netralitas kapolri menjelang tahun politik, maka netralitas kapolri pada tahun-tahun menjelang politik pun di pertanyakan. Sebab, kapolri merupakan salah satu institusi yang mempunyai pedoman netralitas dan tentunya tidak boleh dekati salah satu kandidat kepala daerah menjelang tahun politik. Kapolri juga tidak boleh bersikap seperti sedang membangun hubungan spesial dan hubungan tertentu menjelang tahun politik, apalagi bila orang-orang yang didekati tersebut merupakan kandidat kepala daerah dan kandidat lainnya.
Ada 13 pedoman netralitas polri yang mesti dilaksanakan oleh segenap polri yakni;
1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala, wakil kepala daerah, atau calon legislatif.
2. Dilarang menerima, meminta, atau mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, pasangan calon, dan tim sukses pada kegiatan Pemilu atau Pemilukada.
3. Dilarang menggunakan, memesan, menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan atau bergambar parpol, caleg, dan pasangan calon.
4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala maupun wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.
6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala, wakil kepala daerah, atau caleg.
7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakkan dalam bentuk apapun kepada calon kepala, wakil kepala daerah, caleg, maupun tim sukses.
8. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses paslon atau caleg dalam Pemilu dan Pemilukada.
9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon atau caleg dalam kegiatan Pemilu maupun Pemilukada.
10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon presiden atau wakil presiden pada masa kampanye.
11. Dilarang melakukan kampanye hitam terhadap paslon serta dilarang menganjurkan masyarakat untuk menjadi golput.
12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/ atau Pemilukada.
13. Dilarang menjadi panitia pemilihan umum, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.
Dari 13 pedoman netralitas tersebut, mesti di laksanakan dengan baik oleh pihak kapolri. Sebab, bila tidak, maka kacaulah institusi kepolisian dan proses pemilu akan penuh dengan kecurigaan antara calon.

Comments

Sign In or Register to comment.

Welcome to FORUM!

If you want to take part in the discussions, sign in or apply for membership below!