Contact Us

Srategi Pemerintah Memutus Rantai Kebencian, Terorisme, dan Rasa Kemanusiaan


Abu Bakar Baasyir yang kini berstatus sebagai tahanan karena dinilai bertanggung jawab dalam kasus Bom Bali dan juga peledakan bom di hotel JW Marriot, kini mulai banyak diperbincangkan kembali. Hal tersebut terkait kebijakan presiden yang berniat memberikan keringanan hukuman pada ustad Abu Bakar Baasyir. Keputusan jokowi tersebut mengalami pro dan kontra, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mata dunia internasional.Terkait keputusan presiden memberikan grasi kepada ustad Abu Bakar Ba’asyir, banyak pakar hukum yang berpendapat mengenai kasus tersebut. Salah satunya guru besar hukum dari UNS, Profesor Adi Sulistiyono.
Adi menilai, keputusan presiden ini telah dipertimbangkan dengan matang. Meskipun pemerintah menganggap bahwa kasus teroris adalah sebuah kejahatan besar, namun dengan alasan kemanusiaan grasi itu bisa tetap diberikan. Dilihat dari usianya yang tengah memasuki 80 tahun dan juga sering sakit, kebijakan mengenai pemberian grasi kepada Abu Bakar Ba’asyirtersebut tepat karena mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Menurut Adi, langkah yang ditempuh presiden tersebut tidak bertentangan dengan hukum.Menurut menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan ide menjadikan Abu Bakar Ba’asyir sebagai tahanan rumah datang dari presiden Jokowi. Pertimbangannya adalah karena usia Ba’asyir yang sudah semakin sepuh dan kesehatannya yang menurun. Menurutnya tahanan rumah merupakan kebijakan yang ideal, sebab Ba’asyir belum bisa mendapatkan kebebasan. Karena membebaskan ba’asyir untuk sekarang ini masih berisiko sedangkan tahanan rumah dinilai lebih manusiawi dan keberadaanya masih bisa dalam pengawasan pemerintah.
Terkait dengan pemindahan Abu Bakar Ba’asyir ke lapas Klaten, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten Budi Priyanto mengatakan apabila Ba’asyir dipindahkan, maka akan menempati ruang poliklinik. Untuk saat ini belum ada persiapan khusus dari pihak lapas Klaten terkait rencana pemindahan Abu Bakar Ba’asyir. Jika memang pemerintah pusat tetap ingin memindahkan Ba’asyir, dirinya akan berkoordinasi dengan kepolisian resor klaten serta Komando Distrik Militer Klaten.
Melihat dari kasus Abu Bakar Ba’asyir ini, tidak hanya di kalangan pemerintah yang pro dan kontra. Tapi juga di kalangan publik. Kasus terorisme merupakan kasus besar sama halnya seperti korupsi dan narkoba. Tentu dari pihak korban, akan ada ketidaksetujuan apabila Ba’asyir dibebaskan atau diperingan hukumanya. Namun, sudah saatnya pemerintah memutus rantai kebencian. Melihat ke arah depan. Dan saat ini, sisi kemanusiaan memang menjadi yang paling krusial.

Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori