Hati - Hati Berita Hoax Menjelang Pilkada 2018


Hoax terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai kejahatan demokrasi yang luar biasa. Sebab, informasi yang diserap masyarakat dimanipulasi oleh hoax."Itu kejahatan demokrasi yang luar biasa, karena memanipulasi informasi yang seharusnya diserap publik," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam acara diskusi Weekly Forum bertema Pilkada Tanpa Hoax dan Launching Kanal Pilkada Serentak 2018
Menurutnya, semua pihak memiliki kepentingan untuk memerangi hoax secara bersama-sama. "Tantangannya luar biasa, saya yakin tidak hanya KPU yang punya kewajiban memerangi ini," katanya.
Dia memaparkan, belum lama ini KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk memerangi hoax dalam pilkada.
"Nota aksi bersama bagaimana menangani informasi hoax, dengan melibatkan 10 platform, penanganannya akan kita efektifkan."
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa perbuatan menyebarkan informasi yang tidak valid atau hoax adalah berdosa. Karena itu Lukman berharap masyarakat yang menerima kabar maupun pesan yang tak jelas asal-usulnya agar tidak meneruskannya kepada orang lain. Ditambahkannya, bangsa Indonesia sekarang tengah menjadi generasi emas. Generasi ini, menurutnya, harus menata bangsa dengan aura positif. “Bukan hujatan, bukan fitnah, atau caci maki,” ujarnya.
Sign In or Register to comment.

Welcome to FORUM!

If you want to take part in the discussions, sign in or apply for membership below!