Pilkada Tanpa SARA


Di tingkat parpol, problemnya, kurang sekali kesadaran para pemimpin partai atas daya rusak kompetisi pilkada yang diwarnai oleh politisasi berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini tercermin dari kehadiran sejumlah elite pemimpin parpol dalam ajang mobilisasi massa bernuasa SARA menjelang Pilkada Jakarta pada 2017 yang lalu. Mereka tidak menyadari bahwa luka politik dan sosial yang ditimbulkan oleh pembelahan politik berbasis SARA bukan hanya sulit disembuhkan, tetapi juga berpotensi diwariskan secara turun-temurun oleh para pendukung dan loyalis partai di tingkat akar rumput.
Pada tingkat masyarakat, para elite dan pemimpin masyarakat juga perlu menyadari betapa luas, dalam, dan masif potensi kerusakan yang dialami bangsa kita jika pilkada dan pemilu memfasilitasi konflik berbasis sentimen SARA. Tidak ada kerusakan yang melebihi kerusakan dan kehancuran yang diakibatkan oleh konflik berbasis SARA. Kehancuran yang dialami oleh Suriah dan Irak di Timur Tengah akibat perjuangan mereka yang menamakan diri sebagai ISIS merupakan contoh telanjang betapa dahsyat kebinasaan yang diakibatkan konflik berbasis SARA.
Oleh karena itu tantangan terbesar bangsa kita dalam menyongsong pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 bukan sekadar mencari dan memilih pemimpin terbaik, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lebih jauh dari itu, tidak kalah penting adalah bagaimana agar proses mencari pemimpin terbaik tersebut dilakukan secara damai, bermartabat, dan tanpa intervensi sentimen berbasis SARA.
Apalagi sangat jelas, Republik yang disepakati para pendiri bangsa di masa lalu bukanlah negara berbasis agama, suku, ras, atau golongan tertentu, melainkan negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Tentu menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk turut merawat keberagaman dalam rangka memperkokoh Indonesia.
Sign In or Register to comment.

Welcome to FORUM!

If you want to take part in the discussions, sign in or apply for membership below!