Resolusi Bangsa di Pilkada 2018


Pada Pilkada 2018 sekarang membongkar permainan 3 hal yang saya uraikan diatas. Terbongkarnya skandal tersebut sebenarnya bukan hal yang aneh adanya mahar politik. Tapi sayang tidak pernah diproses alias patah dijalan.
La Nyala Mattalitti membongkar mahar politik yang terjadi selama ini dan sekaligus tingginya biaya politik berkompetisi dalam Pilkada.
La Nyala kader Gerindra dan seorang pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 menyatakan bahwa dia dimintai uang Rp40 miliar untuk uang saksi yang harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Kalau tidak bisa La Nyalla tidak akan direkomendasikan sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan pengakuan La Nyala saat bertemu dengan Prabowo, dia ditanyakan kesiapan untuk uang saksi. Satu saksi Rp 200.000. Di tiap TPS ada dua saksi. Jumlah TPS mencapai 68.000 TPS. Dengan hitungan itu maka La Nyalla harus menyiapkan Rp 28 miliar untuk saksi. Tapi, kata La Nyalla, yang diminta justru Rp 48 miliar. Uang itu harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017.Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya dan lalu membatalkan pencalonannya.
Munculnya kasus politik berbiaya tinggi yang dibongkar La Nyalla Matalitti dan kejujuran Al Khaththath membuka pengunaan isu SARA dalan berdemokrasi seharusnya menjadi kajian kita bersama membangun tatanan negara yang melindungi segenap bangsa dan persatuan Indonesia serta menjamin terlaksananya demokrasi yang membuka kesempatan kepada putera-puteri Indonesia untuk mengabdi dalam pemerintahan tanpa beban biaya.
Negara tidak boleh lengah atas kejahatan berdemokrasi tersebut karena dapat memporak-porandakan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta memicu konflik berdarah massal. Negara tidak bisa sekedar melakukan himbauan moral saja atau melalui pendekatan politik maupun cara persuasif. Negara harus mempersiapkan produk hukum yang keras tanpa kompromis dan membentuk lembaga khusus menindak praktek tersebut.
Jika kasus isu SARA dipercayakan pada prosedur hukum yang berlaku dan perangkat yang ada sekarang tidak mustahil berapa lama lagi Indonesia mengalami kehancuran. Jika sistem berdemokrasi berbiaya tinggi, alangkah tololnya rakyat hidup di negara penuh tipa-tipu politik berwajah malaikat tetapi mengkorup dan menindas bangsa ini.
Tulisan ini hanya sebuah kegusaran seorang anak bangsa atas kondisi berbangsa bernegara dan demokrasi yang terjadi. Mohon maaf jika ada salah.
Sign In or Register to comment.

Welcome to FORUM!

If you want to take part in the discussions, sign in or apply for membership below!