Terbongkarnya Demokrasi SARA di Pilkada 2018

Tak kalah pentingnya pada Pilkada 2018 juga membongkar praktik Isu SARA. Terbentukya koalisi antara Partai pendukung Jokowi (Pilpres 2014) dan Ahok (Pilkada DKI 2017) dengan partai kontra Jokowi atau Ahok dibeberapa daerah pada Pilkada 2018 ini juga membongkar permainan isu SARA dalam berdemokrasi akhir2 ini mengancam keutuhan NKRI serta kerukunan berbangsa bernegara.Sebagaimana kita ketahui bersama, Jokowi dan Ahok serta partai pendukungnya diserang oleh lawan politik mereka dengan isu SARA yang dilakukan secera sistematis, terstruktur dan masif. Kelompok tersebut terkenal dengan sebutan Alumni 212 yang pernah menggalang aksi berjilid2 mengunakan sentimen SARA untuk membangun kebencian kepada Ahok pada Pilkada 2017 kemarin dan pembunuhan karakter Jokowi yang masih terus berlangsung pada saat sekarang ini.
Pada Pilkada 2018, PKS dan Gerindra memberikan dukungan pada Drs. H Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno yang diusung oleh PDIP. Hal itu menimbulkan kekecewaan kelompok 212 atas rekomendasi mereka yang tak digubris oleh tiga parpol, yaitu Gerindra, PKS dan PAN dimana satu di antaranya, rekomendasi untuk mengusung La Nyalla Mahmud Matalitti pada Pilkada Jawa Timur 2018Selain di Jawa Timur juga mengusung satu paslon di Sulawesi Tenggara. Di tingkat kabupaten/kota, keempat partai tersebut berkoalisi di 16 wilayah, seperti misalnya di Magetan, Lebak, Tangerang, dan Kota Tangerang. PDIP sendiri berkoalisi dengan PKS di 33 wilayah, Gerindra di 48 wilayah dan PAN di 58 wilayah.
Kelompok tersebut berharap bahwa Koalisi Partai 212 (PKS, PAN, Gerindra dan PBB) tetap solid dan tidak berkoalisi dengan partai yang mereka tuding sebagai partai pendukung Penista Agama dan PERPPU ormas.Dalam jumpa pers bersama La Nyalla Mattalitti di sebuah restoran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2018, Al Khaththath Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam membongkar keterlibatan Alumni 212 di dalam politik praktis dengan mengunakan isu Islam. Dalam keterangan Al Khaththath bahwa kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tak lepas dari peran para ulama 212. Dia menganggap para ulama tersebut sudah memperjuangkan dengan pengerahan aksi bela Islam 212 berjilid2 dengan semangat 212 dan semangat Al Maidah 51. Al Khaththath mengatakan bahwa Habib Rizieq berpesan kepada ketiga ketum (Gerindra, PKS dan PAN) adalah partai-partai mereka menggunakan metode yang sama untuk mencapai kemenangan di Pilgub DKI. Rizieq ingin agar metode tersebut ditiru di pilkada-pilkada lainnya.
Jadi, jelas sudah dari keterangan Al Khaththath tersebut bahwa isu SARA begitu vulgarnya dimainkan dalam demokrasi sekarang. Negara seperti membiarkannya. Kepolisian seperti gamang menyeret kelompok tersebut atas praktik SARA yang melanggar hukum.
Negara tidak boleh lengah atas kejahatan berdemokrasi tersebut karena dapat memporak-porandakan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta memicu konflik berdarah massal. Negara tidak bisa sekedar melakukan himbauan moral saja atau melalui pendekatan politik maupun cara persuasif. Negara harus mempersiapkan produk hukum yang keras tanpa kompromis dan membentuk lembaga khusus menindak praktek tersebut.Jika kasus isu SARA dipercayakan pada prosedur hukum yang berlaku dan perangkat yang ada sekarang tidak mustahil berapa lama lagi Indonesia mengalami kehancuran. Jika sistem berdemokrasi berbiaya tinggi, alangkah tololnya rakyat hidup di negara penuh tipa-tipu politik berwajah malaikat tetapi mengkorup dan menindas bangsa ini.




Sign In or Register to comment.

Welcome to FORUM!

If you want to take part in the discussions, sign in or apply for membership below!