Pilkada Bebas Isu SARA, Pesantren harus Ikut Mencegahnya


“PESTA politik” pun dimulai. Para pasangan calon, baik walikota/bupati dan gubernur di seluruh Indonesia beriringan mendaftar melalui Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. Gejala-gejala konflik mulai terasa sejak masa pendaftaran lantaran beberapa pasangan calon tersingkir. Di beberapa daerah mulai nampak emosi para pendukung pasangan calon dengan menyertakan ratusan bahkan ribuan massa menggeruduk kantor KPU. Sebagian masyarakat kita, terutama di perdesaan masih belum bisa menghargai aspirasi yang berbeda. Pada pemilihan kuwu (kepala desa) misalnya, seringkali terjadi tawuran yang berakibat terjadinya korban luka-luka bahkan tewas. Persoalan-persoalan yang remeh temeh pun bisa berubah menjadi perselisihan yang panjang dan membuahkan dendam. Pengalaman penulis yang pernah menjadi Ketua RW dan Ketua Panitia Pemilihan Kuwu pada awal tahun 2000an di sebuah desa di Kabupaten Cirebon bisa dijadikan pengalaman, betapa sebagian masyarakat masih belum bisa diajak berkompromi dalam menerima perbedaan pendapat. Akar kekerasan memunculkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Fenomena ini, nampaknya akan terus berlanjut jika tidak ditangani secara serius. Sumber konflik banyak terindikasi, karena persoalan sepele memunculkan tindakan anarkis Salah satunya, tawuran antardesa yang belakangan terjadi di beberapa daerah yang terindikasi rawan konflik. Dari berbagai konflik yang muncul lebih disebabkan karena krisis kepercayaan di kalangan anak muda. Di samping faktor ekonomi masyarakat yang kian sulit dikendalikan. Untuk menanamkan kepercayaan akan pentingnya keimanan mereka perlu dibekali pengetahuan agama yang kuat. Dengan bekal itu, diharapkan, mereka akan lebih menyadari terhadap kemungkinan perbuatan yang dilakukan. Bekal agama menjadi hal yang penting sebagai tameng dalam pengendalian emosi. Di samping faktor tadi, ada indikasi lain yang mengarah pada kemerosotan mental serta akhlak kalangan pemuda dengan munculnya alat komunikasi canggih seperti internet dan gedget. Hal ini, cukup berpengaruh terhadap tananan kehidupan mereka yang diindikasikan bersebarangan dengan tatanan kehidupan mereka dan mampu menyerap berbagai informasi kurang baik, termasuk informasi hoaks. Secara represif, mereka merasakan sesudah terjadi. Ini artinya, berbagai pengaruh yang muncul akan dapat dirasakan di kemudian hari. Untuk mengatasinya, perlu tindakan preventif pihak terkait, yang secara langsung memberi dampak positif bagi mereka.

Nilai Dasar
Sikap masyarakat terhadap pluralisme sesungguhnya mencakup nilai dasar masyarakat itu sendiri. Kemajemukan yang diajarkan dalam Islam jelas tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 13. Dalam surat tersebut Allah menyeru kepada seluruh manusia (ya ayyuhannas), bahwa manusia semula diciptakan dari lelaki dan perempuan, kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Semuanya sederajat di mata Allah, kecuali bagi mereka yang bertakwa. Sekitar tujuhratus tahun setelah Allah SWT menurunkan firman tersebut, pada abad ke-14 Empu Tantular dari Majapahit menemukan formula nilai dasar bagi bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Keyakinan untuk bisa “hidup damai dalam perbedaan” sesungguhnya telah dimiliki bangsa ini sejaklama. Nilai dasar inilah yang kemudian membentuk kemajemukan di berbagai daerah, karena sejak lama pula kita sadar, bahwa di daerah mana pun di Tanah Air akan diisi oleh masyarakat yang majemuk dari berbagai SARA. Karena itu wajar pula, jika di setiap daerah lahir filosofi dasar masyarakat, seperti gemah ripah loh jinawi (Kota Cirebon), rame ing gawe, suci ing pamrih (Kabupaten Cirebon), Majalengka Sugih Mukti (Majalengka) dan berbagai filosofi lainnya yang senilai tapi tak sama dalam kata-kata. Nilai dasar tersebut lahir berbarengan dengan setelah diproklamasikannya Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian lahirnya nilai dasar tersebut, sama sekali tidak berkaitan dengan rezim Orde Lama maupun Orde Baru.
Nilai dasar ini merupakan ruh yang dinamis. Dibangun dari instisari berbagai filosofi agama, budaya, politik, sosial dan ekonomi. Dalam kata lain, nilai dasar ini mampu mengakomodasi berbagai kepentingan suku, agama, ras dan golongan. Namun kini nilai dasar yang telah menjadi “ruh kemajemukan” masyarakat itu hampir berubah menjadi “kembang plastik” yang tak memiliki jiwa sama sekali. Ia hanya menjadi kata-kata kering yang dipajang pada setiap emblem pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Imbas berikutnya memunculkan penyakit kemajemukan lainnya, yakni komunalisme sektarian. Pada kasus ini masing-masing SARA lebih menajamkan pengotakan pada arah sektarian. Persoalan “putra daerah” dan “bukan putra daerah” atau “pribumi” dan “non pribumi” merupakan salah satu indikasi dari komunalisme sektarian. Cara pandang semacam inilah yang kemudian meniadakan sikap kelompok masyarakat lainnya yang berpandangan pada komunalisme libertarian. Salah satu bentuk kemajemukan (pluralitas) atas dasar hidup damai dalam perbedaan.

Peran Pesantren
Pesantren memiliki peran penting dalam menyejukkan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Pesantren merupakan gumpalan energi yang mampu mengarahkan masyarakat menuju pikiran-pikiran yang positif. Pesantren bukan hanya menorehkan warna pada sejarah Indonesia di masa lalu saja, tetapi juga pada masa kini. Para santri zaman “now” tentu memiliki peran yang berbeda. Pada masa milenial ini tantangan-tantangan kita makin berat, masalah sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan dan politik muncul sebagai kekuatan penggerak (driving force) yang bisa membawa arah bangsa ini ke arah negatif maupun positif. Pesantren, bagaimanapun juga, masih menjaga fungsi-fungsi sosial dan kultural yang asli di tengah-tengah masyarakat indonesia sebagai bagian inheren dari tugas dan tanggung jawab historis. Oleh karena itu, pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan dapat menjadi suatu budaya tandingan yang produktif terhadap elemen-elemen budaya modern yang merendahkan nilai sosial dan idealitas spiritual. Fungsi sosio-kultural bermakna bahwa eksistensi pesantren dapat menjadi “center of significance”. Pesantren bersama dengan alatnya dapat menjadi model pengetahuan dan sekolah kehidupan yang non-dualistik seperti sebuah simbol kohesi (keterikatan, pen) sosial dan juga instrumen profetik dalam berhubungan dengan perubahan sosial di dunia modern. Elemen-elemen modern seperti pengetahuan yang mendalam, dualisme, materialisme, ideologi perkembangan tentunya bertentangan dengan pandangan hidup holistik pesantren. Termasuk menangkal berita-berita hoaks yang muncul di berbagai media-sosial. Penelitian Center for Religion and Cross Cultural Studies (CRCS, 2015) menyimpulkan Undang-Undang Pemilu bukanlah satu-satunya perangkat hukum yang bisa digunakan untuk mencegah politik SARA. KUHP pasal 156 dan 156a secara jelas melarang pernyataan yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan karena ras dan agama. Dalam konteks Pilkada yang kerap diwarnai oleh mobilisasi elektoral berdasarkan sentimen SARA undang-undang ini bisa mencegah kampanye SARA terutama yang seringkali justru dilakukan oleh aktor-aktor yang secara formal tidak berhubungan langsung dengan peserta Pilkada, meskipun berkepentingan dengan peserta.
Sign In or Register to comment.