Contact Us

Ancaman Bahaya Isu SARA di Tahun Politik

Indonesia adalah Negara kepulauan dan memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa daerah, dan golongan serta beberapa agama yang diperbolehkan berkembang di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, Indonesia memang negara yang besar karena mampu merdeka dan bersatu dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan tersebut. Isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) menjadi salah satu sorotan dari dinamika politik beberapa tahun terakhir.SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.Isu semacam ini dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu kelompok sehingga secara perlahan akan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Politik seharusnya menjadi sarana moderator (penengah) suatu konflik, namun kenyataannya isu politik SARA ini malah mempertajam konflik, dengan menyeret-serta massa dalam konflik perebutan kekuasaan. Belum lagi peran media massa yang juga terus memberitakan hal-hal semacam ini agar mendapat keuntungan semata tanpa melihat dampak penyebaran berita semacam ini. Hal ini juga diperparah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang kurang bisa membedakan antara opini berisi ujaran kebencian dan SARA dengan fakta yang beredar di ruang publik.

Isu SARA dan Bhinneka Tunggal Ika
Penggunaan Isu SARA akhir-akhir ini menjelang tahun-tahun politik tak lain merupakan sebuah upaya dari sekelompok oknum yang memiliki kepentingan dalam tahun-tahun politik. Mereka akan mencoba membuat lawan mereka buruk bagi suatu kelompok masyarakat sehingga mereka mendapat keuntungan tanpa memikirkan keadaan situasi dan kondisi di masyarakat nantinya. Isu SARA pada nyatanya, lebih berbahaya daripada politik uang karena berdampak panjang. Disinilah masyarakat Indonesia harus mulai paham bahwa sebenarnya isu-isu SARA akhir-akhir ini sebenarnya dimanfaatkan oleh sekelompok oknum-oknum politik untuk mencapai tujuannya. Padahalkenyataannya, kitabangsa Indonesia dulu merdeka hingga hari ini adalah karena mengesampingkan SARA dan bersatu atau dikenal dengan slogan “Bhinneka Tunggal Ika”. Seakan kontras akan semboyan yang selama ini selalu kita bicarakan, kejadian yang ada di lapangan justru jauh dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Banyaknya konflik yang terjadi karena keberagaman suku, agama, atau apapun itu adalah indikasi bahwa tidak semua orang paham akan makna semboyan negara kita tersebut. Jika mereka mengaku paham akan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mereka justru akan memahami perbedaan tersebut sebagai keberagaman yang akan memperkaya negeri mereka. Tetapi yang terjadi adalah keberagaman tersebut dijadikan alasan untuk menonjolkan perbedaan prinsip dan pendapat antar kelompok dan golongan. Jika ditelaah sedikit saja, sangatlah jelas bahwa isu-isu SARA ini adalah isu buatan sekelompok oknum politik yang memiliki suatu kepentingan dan tujuan menjelang tahun-tahun politik mendatang dan secara tidak langsung mulai merusak kebersamaan dan persatuan di Indonesia. Mereka membuat isu-isu ini seolah sebagai hal yang lumrah dan dibuat seolahadalah suatu bentuk membela kepercayaannya. Sehingga apabila hal semacam ini dibiarkan maka dimasa mendatang dapat menjadi sebuah proses dinamika politik yang tidak sehat.

Isu-isu SARA mirip dengan Devide et impera nya Belanda
Banyaknya masyarakat indonesia yang terprovokasi oleh isu-isu SARA menunjukkan bahwa kemampuan dan kesadaran bangsa dalam menyikapi perbedaan SARA yang berkembang di wilayah nusantara sebagai kekayaan dan potensi bangsa masih sangat kurang. Banyak masyarakat Indonesia yang gagal membandingkan opini dan fakta. Antara pemberitaan dan penyebarluasan kabar bohong lewat konstruksi seolah itu adalah berita. Pada kenyataannya, selama 350 tahun Belanda berhasil menjajah Indonesia. Menurut sejarah, keberhasilan Belanda dalam menaklukan Nusantara tidak terlepas dari strategi devide et impera atau yang lebih dikenal dengan politik pecah belah. Secara definitif devide et impera atau politik pecah belah adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam arti lain, devide et impera juga merupakan upaya pencegahan kelompok–kelompok kecil untuk bersatu membentuk kelompok besar yang lebih kuat. Tidak akan ada suatu kebijakan politik yang berhasil tanpa ada unsur pendukungnya, bagaimana pun baiknya suatu kebijakan politik kalau tanpa partisipasi politik maka akan gagal total dan sebaliknya sejelek-jeleknya kebijakan politik tetapi kalau ada unsur pendukung yang menusukseskannya tentunya kebijakan tersebut akan berjalan dengan sendirinya. Belanda tidak akan berhasil menjalankan strategi devide et impera jika tidak ada pihak orang-orang bodoh yang mudah dipropaganda dan pihak haus harta dan kekuasaan untuk diajak bekerja sama dalam menjajah penduduk Nusantara. Penjajahan oleh Kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia menjadi bodoh, miskin, dan terbelakang.

Dengan kebodohan dan kemiskinan rakyat membuat Pemerintah Belanda semakin mudah dalam mempengaruhi dan mempropaganda rakyat untuk melancarkan strategi devide et impera, memecah belah persatuan bangsa sehingga mereka menjadi tercerai berai menjadi kelompok-kelompok kecil dan lemah kedudukannya, sehingga sangat mudah bagi Pemerintah Belanda untuk menaklukan Nusantara dan mencapai tujuannya. Jika kita pahami sedikit, devide et impera milik Belanda ini memiliki dampak yang mirip dengan maraknya penggunaan isu-isu sara belakangan ini. Banyaknya masyarakat Indonesia yang termakan isu ini seolah menjadikan Indonesia terkotak kotak oleh SARA. Sehingga kita dapat pahami bahwa strategi keji divide et impera masih dipraktikan oleh sekelompok oknum politik yang berkepentingan, mereka menggunakan isu SARA untuk memecah belah kesatuan bangsa Indonesia dan mengambil manfaat dari situasi tersebut. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia, sudah saatnya untuk mulai membudayakan membaca banyak buku soal kenegaraan dan bersifat dingin terhadap isu-isu SARA. Jangan mau dengan mudah dijadikan alat politik, di provokasi, bahkan digerakkan dan dikotak-kotakkan oleh isu-isu SARA untuk tujuan politik. Karena pada nyatanya para pendahulu kita sudah menunjukkan bagaimana cara berbhinneka tunggal ika yang baik.

Komentar

  • Selama beberapa tahun terakhir Indonesia selalu dibuat geger oleh informasi-informasi bermuatan hoax dan berbau provokasi SARA. Sebagai contoh kita bisa lihat bagaimana ada kasus saracen hingga Pilkada Jakarta yang jika kita lihat sangatlah kental dengan isu-isu SARA. Informasi-informasi berbau SARA ini kemudian menimbulkan kebencian pada suatu kelompok masyarakat sehingga membuat seolah Indonesia menjadi terkotak-kotak. Isu-isu semacam ini sengaja dibentuk tentunya dengan suatu tujuan dari oknum-oknumnya. Misalnya soal Saracen, Kasubag Ops Satgas Patroli Siber Polri, AKBP Susatyo Purnowo pernah mengatakan bahwa para tersangka Saracen mematok harga dalam bentuk proposal mulai dari 75 juta sampai 100 juta rupiah. Dengan kata lain, ada orang yang sengaja membayar kelompok kriminal ini untuk menyebarkan informasi-informasi yang bersifat hoax dan menyerang dari sisi SARA. Di era digital ini, suatu informasi dapat menyebar dengan cepat tanpa melihat jarak dan waktu. Banyak media-media sosial yang dapat digunakan untuk berbagi informasi dan sarana bertukar pikiran. Di satu sisi, hal ini memang terlihat positif, namun jika informasi tersebut ternyata adalah informasi hoax atau provokasi isu SARA, maka akan sangat berbahaya. Berita yang semacam ini jika disebarluaskan maka pastinya akan dapat menimbulkan banyak kegaduhan dan stigma (cap) buruk pada suatu kelompok sehingga perlahan akan mulai muncul sikap kebencian. Inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat dan kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang berkepentingan. Tahun 2018 seperti yang kita ketahui bersama merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini akan dihelat suatu acara pesta rakyat pilkada serentak. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) serentak 2018 ini akan dilaksanakan di 17 provinsi. Hal ini akan menjadi riskan mengingat dalam politik akan sangat rentan dilakukan hal-hal negatif guna menjatuhkan lawan politiknya. Sehingga menjelang Pilkada serentak ini dikhawatirkan akan marak kembali informasi-informasi yang bersifat hoax ataupun provokasi sara guna menjatuhkan lawan politiknya.

    Ancaman pidana penyebar informasi berbau SARA dan kebencian
    Dalam hal penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam konteks SARA, sudah ada regulasi atau dasar hukum yang siap menjerat pelakunya. Dasar hukum yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih kita kenal dengan UU ITE. Didalam Undang-undang ini sudah secara jelas dan gamblang menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang menyebarkan informasi-informasi yang dapat menimbulkan kebencian dalam konteks SARA. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Dimana pasal ini berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA”. Dengan kata lain, maka siapa pun yang membantu menyebarkan informasi-informasi bermuatan kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas SARA, maka dapat dijerat pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE ini, ancaman pidananya terdapat pada pasal Pasal 45 ayat (2) nya yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.” Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) antara lain:
    - Setiap orang
    - Sengaja menyebarkan informasi
    - Menimbulkan kebencian Berdasarkan SARA
    Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah jelas bahwa sekedar ikut-ikutan menyebarkan informasi berbau kebencian berdasarkan SARA sama saja dengan mengantarkan diri anda pada jeratan UU ITE. Bukan hanya ancaman bui yang menanti akan tetapi denda pun siap menunggu.

    Masyarakat Indonesia harus waspada
    Ancaman pidana yang tinggi bagi para penyebar informasi-informasi pemicu kebencian berdasarkan SARA ini adalah hal yang wajar. Hal ini dikarenakan dengan pesatnya kemajuan teknologi di era digital ini tentunya akan membuat informasi-informasi bernuansa SARA ini menyebar dengan sangat cepat. Informasi yang tadinya berasal dari 1 orang kemudian dikirim ke beberapa orang, kemudian beberapa orang mengirimkan lagi sehingga terus meluas. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam skala besar jika dibiarkan. Sehingga inilah alasan UU ITE dibentuk, yaitu harus mampu menjadi regulasi agar jumlah pelaku-pelaku kejahatan semacam ini dapat ditekan. Tujuan dari adanya peraturan semacam ini adalah agar masyarakat tidak semerta merta menelan dan menyebarkan informasi-informasi berbau SARA apalagi meneruskan menyebarluaskannya. Karena sebenarnnya, ikut menyebarkannya pun dapat terjerat UU ITE. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik harus mulai sadar akan hal ini. Warga negara Indonesia harus bersifat dingin dan tenang agar tidak terprovokasi jika mendapatkan informasi-informasi yang bermuatan SARA. Dekatnya kita hari ini dengan Pilkada serentak harus menjadikan kita sebagai warga negara indonesia lebih sadar dan waspada terhadap merebaknya kembali isu-isu SARA. Kita harus sadar, jika kita terprovokasi dan termakan isu-isu semacam ini maka hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politik. Ingatlah, di era digital ini bukan lagi mulutmu harimaumu tapi jarimu juga harimaumu.
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori