Contact Us

Pungutan Liat adalah Pemerasan yang harus Diberantas

PRAKTIK pungutan liar yang terjadi di sektor pelayanan publik di sejumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah hingga tingkat desa, korporasi, dan lembaga independen tidak boleh disimpulkan sebagai pelanggaran pidana korupsi. Kasus tersebut cenderung dilakukan satu pihak dan dapat dikategorikan sebagai pemerasan atau melanggar Pasal 368 KUHP. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai sangat tidak adil apabila hukuman terkait kejahatan pungli diberikan setara antara pemberi dan penerima.

Ia menilai pemberian sejumlah uang oleh masyarakat kepada petugas pelayanan bukan terjadi lantaran sukarela, melainkan karena terpaksa. "Kalau pungli, yang aktif adalah pihak yang meminta. Namun, kalau dikatakan pungli masuk kategori korupsi, pihak pemberi harus dikenai pertanggungjawaban pidana. Apakah itu adil?" ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (9/1).

Selain itu, sambung dia, penanganan kasus pungli yang disebut pidana korupsi justru menimbulkan persoalan bagi jajaran Korps Adhyaksa, khususnya menyangkut biaya operasional. Pasalnya, saat ini penyelesaian kasus korupsi di daerah harus dilakukan di Pengadilan Tipikor yang ada di beberapa provinsi dan bukan di pengadil-an negeri. Sebagai contoh, apabila ditemukan kasus pungli di Merauke dengan barang bukti Rp60 ribu, persidangannya dilaksanakan di Jayapura.

Begitu pula dengan temuan barang bukti pungli Rp500 ribu di Cilacap yang disidangkan di Semarang, serta pungli Rp1 juta di Nias yang persidangannya di Medan. "Kalau perkara sapu bersih pungli dinyatakan sebagai korupsi, saya tidak tahu bagaimana penyelesaiannya nanti ketika jumlahnya cukup banyak. Ini menjadi persoalan bagi kejaksaan saat harus membawa perkara ke tahap penuntutan," lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, sejak Satgas Saber Pungli dibentuk pada 28 Oktober 2016, tercatat ada 31.110 laporan pengaduan masyarakat. Pengaduan terbanyak berada pada sektor pelayanan masyarakat (36%) dan berikutnya bidang hukum 26%, pendidikan 18%, perizinan 12%, dan kepegawaian 8%. Satgas dan UPP juga berhasil melakukan 917 kegiatan operasi penangkapan (OTT), mengamankan 1.834 tersangka di berbagai instansi, serta mengamankan barang bukti Rp17.623.205.500.

Sumber: http://mediaindonesia.com/news/read/140067/pungli-bukan-korupsi-melainkan-pemerasan/2018-01-10
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori