Contact Us

Pilkada 2018 harus Jadi Momentum Demokrasi Sesuai Pancasila

TAHUN 2018 disebut sebagai tahun politik, karena di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten) di Indonesia akan diselenggarakan pilkada serentak. Dengan irisan kepentingan menyongsong Pemilu 2019, parpol, elite politik, simpatisan, calon kepala daerah sudah tentu berlomba mati-matian untuk meraih kemenangan politik dengan pelbagai strategi dan manuver. Secara ideal, para politisi yang memiliki dukungan prestasi, modal dan basis massa yang bagus berpeluang besar menggenggam suara rakyat. Namun, di lain sisi, kita khawatir kompetisi yang sengit dan cenderung liberal itu hanya bertumpu pada strategi menghalalkan segala cara. Sudah lama Charles Darwin (Inggris 1809-1882) melahirkan teori klasiknya, tidak semua spesies cukup 'fit' untuk bisa survive dalam seleksi alam. Ini setidaknya memberi dua pengertian. Pertama, bahwa dalam masyarakat secara general selalu ada kelompok dominan dan kelompok minoritas sebagai konsekuensi mutlak ketika ada jumlah anggota yang lebih banyak dan kekuatan kelompok itu juga lebih besar. Dalam bahasa segregatif, ada kelompok berkuasa dan ada yang dikuasai. Kedua, untuk mengakses struktur elitis-dominan dimaksud, kelompok itu punya kemampuan mengapitalisasi segala kelebihan dalam dirinya demi mencapai posisi mayoritas itu. Sayangnya dalam konteks seleksi politik, kuasa dominasi itu selalu berkonsekuensi melahirkan kelompok minoritas, atau rakyat kecil yang dijadikan objek komoditifikasi politik. Sekadar alat penggiringan kehendak kelompok elite yang berkuasa untuk tujuan-tujuan pragmatis dan parokial.

Titik ancaman
Rakyat kerap dibentur-benturkan, diprovokasi dengan ide dan berita bohong bahkan menyesatkan, dengan isu primordialisme sempit untuk saling menegasi di antara mereka. Praktik penggunaan bumbu SARA untuk kepentingan elektoral pilkada, misalnya, justru dipakai parpol yang selama ini tidak konsisten membangun kaderisasi, melakukan internalisasi dan penajaman ideologi kepada kadernya lewat kurikulum yang berisi nilai-nilai patriotisme-kewarganegaraan. Parpol lebih terhipnosis menunggu di hilir dengan menunggang situasi sosial yang rentan terbelah untuk mencapai intensi kemenangan politik pragmatisnya dengan menekan biaya politik seminim mungkin, meskipun pada akhirnya rakyatlah yang menjadi tumbal. Sejauh ini, harus kita akui tubuh parpol sedang dilanda demam fungsionalnya. Alih-alih menjadi wadah mencetak bibit-bibit pemimpin yang berkualitas, memiliki penguasaan ideologi, partai justru menjadi sekadar rental yang bebas disewa oknum-oknum ‘politisi penggarap’ untuk mencapai target pragmatis. Disebut politisi penggarap karena mereka hanya numpang mengibarkan bendera partai demi mendapat perahu kemenangan tanpa memiliki ikatan batin dengan jiwa parpol. Partai dengan ambisi seperti itu, tidak lagi menjadikan ideologi perjuangannya sebagai filter untuk menginternalisasi prinsip-prinsip kejuangan nilai-nilai loyalitas kepada kadernya. Partai menurunkan standar rekruitmen politiknya ke dalam pilihan transaksional yang sarat dengan kepentingan partikular, jangka pendek.

Padahal menurut Hannah Arendt, mengutip Demokritos (ca. 460-ca. 370 M), politik sejatinya ialah sesuatu yang mulia. Politik baginya selalu mengajarkan manusia bagaimana cara menggelar apa yang hebat dan cemerlang yang berkonsekuensi bahwa politik itu membutuhkan orang-orang yang hebat, cemerlang, bukan mereka yang sekadar berkelas medioker, asalkan banyak fulus. Sebagai masyarakat Asia, kita sebenarnya punya derivat sejarah yang potensial untuk membangun politik yang berkelas, hebat, dan unggul.

Parpol restoration
Menurut Francis Fukuyama (2011: 134-136, 222, 228), selagi kerajaan-kerajaan di Eropa masih diselenggarakan secara kekeluargaan, Tiongkok sudah lebih dahulu menjalankan pemerintahan dengan menggunakan sistem politik-birokrasi impersonal yang bekerja berdasarkan meritokratis. Dalam abad ke-2 SM, Dinasti Han sudah mengharuskan orang terlebih dahulu menempuh pendidikan dan lulus ujian negara untuk menduduki pegawai politik dan pemerintahan. Karena itu Tiongkok dikenal sebagai negara pertama di dunia yang membangun birokrasi modern. Sistem perpolitikan kita harus belajar bagaimana Kaisar Jepang Meiji Tennoo (182-1912) ketika dihina Commodore Matthew Perry (Amerika (1794-1858) dengan armadanya di Pelabuhan Edo, Tokyo, maka dengan penuh keberanian dan optimistis ia pun melahirkan apa yang disebut sebagai Restorasi Meiji yang dilaksanakan sejak 1868 dan hasilnya dapat dilihat sampai sekarang.

Contoh lain, di Muangthai Raja Rama V (Chulalongcorn, 1853-1910) berhasil menangkal ambisi kolonial Inggris dan Prancis dan berhasil melakukan reformasi terhadap stelsel kerajaan Muangthai antara lain dengan melakukan modernisasi pendidikan dengan mengirim anak-anak mudanya belajar ke Eropa, di mana hasilnya terlihat sampai kini. Kalau di Jepang ada Restorasi Meiji, kenapa di kita tidak ada bupati restoration atau gubernur restoration yang dimulai dari parpol restoration, yang intinya menginjeksi semangat perubahan ke dalam sistem dan kultur parpol. Nilai-nilai meritokratis, integritas, jejak rekam prestasi, profesionalisme dan wawasan ideologis menjadi kunci utama dalam proses seleksi politik. Kalau parpol mau memulai semangat restorasi itu, sebenarnya parpol setidaknya melakukan dua hal penting. Pertama, menjadikan spirit kaderisasi dan rekruitmen berbasis keunggulan dan kompetensi sebagai budaya khas parpol yang menghidupkan roh fungsionalisasi partai dalam mengkanalisasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedua, parpol telah berhasil ikut menjangkarkan investasi politik paling beradab dalam jagat demokrasi RI. Menjadikan spirit modernisasi partai sebagai virus yang menularkan perubahan serupa ke lembaga-lembaga lain seperti birokrasi, DPR(D) dan lembaga pelayanan publik lainnya.

Sumber: http://mediaindonesia.com/news/read/138909/pilkada-dan-restorasi-parpol/2018-01-03
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori