Contact Us
News
Follow TELEGRAM Channel ForumBebas.com di alamat T.ME/FORUMBEBAS atau Facebook Fan Page dan Twitter Forumbebas .

Forum Bebas Indonesia

Urgensi Mencegah Perkembangan Radikalisme di Tanah Air

Radikalisme akhir-akhir menjadi momok menakutkan bagi keberagaman di tanah air. DIREKTUR Wahid Fondation, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman atau yang kadib disapa Yenny Wahid, menyampaikan data suram hasil penelitian pihaknya di acara Simposium Nasional Peran Ibu untuk Perdamaian, terkait dengan radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Menurut Yenny, hasil survei antara Wahid Foundation dan Lingkar Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 0,4% muslim Indonesia pernah terlibat dalam radikalisme. Survei bersama LSI itu diklaim valid dan mampu dipertanggungjawabkan. "Kami ingin hasil survei yang kredibel dan hasilnya sebanyak 0,4% mengaku pernah terlibat radikal, baik ikut terlibat aktif maupun yang menyumbang dana pada ge-rakan radikal dan intoleran," kata Yenny di Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut dia, angka tersebut sangat fantastis karena itu artinya sebanyak 600 ribu orang Indonesia pernah terlibat gerakan radikalisme. "Jika diambil dari jumlah penduduk di Indonesia, ditemukan angka 600 ribu orang pernah terlibat. Ini kan sangat mengkhawatirkan." Hasil survei itu juga meng-ungkapkan fakta sebanyak 7,7% orang Indonesia berpotensi terlibat gerakan radikalisme jika ada kesempatan. "Atau sebanyak 11 juta orang Indonesia jika dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia," terangnya. Meski itu terbilang mengkhawatirkan, Yenny mengaku lega karena berdasarkan survei tersebut sebanyak 72% responden menolak aksi dan tindakan radikal. Menurutnya, itu merupakan peluang untuk mencegah berkembangnya paham dan gerakan kelompok radikal, termasuk pihak-pihak yang berpotensi untuk terlibat. "Jadi ada ratusan juta yang menolak tindakan radikal.Bagusnya adalah kita bisa melakukan tindakan pencegahan gerakan radikal. Mumpung masih 0,4% kita lakukan tindakan untuk memperkecil dan agar tidak semakin melebar," imbuhnya.

Lakukan pendekatan
Yenny mengingatkan orangtua khususnya ibu untuk aktif melakukan pedekatan dan pendidikan terhadap anak-anaknya masing-masing, termasuk dalam berbagai lini kegiatan anak-anak mereka baik di organisasi kampus maupun luar kampus. "Ke depan kita harus didik anak-anak kita dengan baik, kita didik dengan toleransi, agar bisa lebih dekat dengan kita," paparnya. Menurutnya, pendidikan tinggi, status sosial yang baik, dan kondisi ekonomi yang baik tidak menjadi jaminan bahwa seseorang terhindar dari gerakan radikalisme. "Contoh Bahrun Naim, orang Indonesia yang (terlibat) Islamic State. Dia itu S-2 dan keturunan orang mampu, tapi dia aktif merekrut anak-anak untuk masuk IS," terang dia.

Di sisi lain, Polri sedang menyelidiki kabar yang menyebutkan Bahrun telah tewas. "Sedang didalami," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul. Untuk mendalami informasi tersebut, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Atase Kepolisian di Turki, dan Interpol. Upaya itu mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. "Infonya baru dari pemberitaan. Jadi mungkin pihak kepolisian mesti segera cek kebenarannya," kata Meutya. Bahrun merupakan pentolan IS untuk wilayah Indonesia dan disebut-sebut sebagai dalang aksi teror bom Thamrin, Jakarta Pusat, pada Januari 2016. Radikalisme harus dilawan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah, dengan sinergitas keduanya akan mengurangi perkembangan radikalisme di Indonesia.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/135145/cegah-perkembangan-radikalisme/2017-12-05

Komentar

  • UJIAN dan tantangan terus menerpa bangsa ini di tengah dinamika global yang terus berlangsung beberapa tahun terakhir. Lunturnya nasionalisme, maraknya penggunaan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kehidupan sosial-politik, menjamurnya radikalisme dan sektarianisme, serta mewabahnya korupsi dan terorisme ialah beberapa di antara gejala yang berkembang di tengah ketimpangan sosial dan ekonomi Indonesia.Dalam situasi semacam itu, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 yang berlangsung di Pondok Pesantren Darul Qur'an Bengkel, Lombok Barat, NTB, pekan lalu, kita nilai tepat sekali momentumnya. Tepat karena persoalan yang terkait dengan maraknya penggunaan sentimen SARA, berkembangnya isu radikalisme, dan politisasi isu agama dalam berbagai perhelatan sosial dan politik, yang kita prihatinkan selama ini, belum juga sepenuhnya mereda.

    Lebih dari itu, kita juga mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut yang merekomendasikan sejumlah hal untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan kita. Salah satu dari rekomendasi yang kita garis bawahi ialah agar pemerintah menjadikan pendidikan sebagai garda depan pencegahan radikalisme.Hal itu, misalnya, dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter berwawasan moderatisme dalam implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi. Rekomendasi lain yang juga penting ditujukan kepada partai politik.

    Bahwa kalangan partai politik diminta lebih selektif dan tidak menggunakan sentimen agama dalam kontestasi politik, baik dalam ajang pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita tentu sepakat dan bahkan sangat sepakat dengan rekomendasi yang merupakan hasil dari forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 tersebut.Di tengah maraknya kegaduhan dan merebaknya ujaran kebencian dalam masyarakat yang terus beredar melalui media sosial, rekomendasi tersebut sangatlah tepat dan relevan. Demikian pula dengan imbauan untuk tidak menggunakan sentimen keagamaan dalam pentas politik, sangat sesuai dengan momentumnya mengingat tahun depan kita memasuki tahun politik, yakni pilkada dan persiapan pemilihan legislatif dan pilpres serentak.

    Kita sependapat dengan pandangan bahwa radikalisme agama saat ini merupakan kecenderungan global yang terjadi bukan hanya pada masyarakat Islam, tetapi pada berbagai agama. Politik populisme atau kecenderungan kelompok mayoritas yang menuntut privilese atas posisi mayoritas berlangsung di seluruh penjuru dunia.Kita mencermati di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, ada kelompok white supremacist yang mengklaim lebih berhak atas negara daripada kelompok lainnya. Di Indonesia, gejala yang sama bukan kecenderungan yang mustahil. Celakanya, bila hal itu dibiarkan dan menjadi arus utama bangsa, bangunan Indonesia sebagai bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika niscaya terancam.Karena itu, kita terus mendorong agar ormas-ormas keagamaan menjauhkan diri dari semangat populisme yang menjurus eksklusivisme. Kita ingin negeri ini terus menyuburkan moderatisme dan inklusivisme.

    Sumber: http://mediaindonesia.com/editorial/read/1227/menyuburkan-moderatisme/2017-11-27
  • KTT Ke-31 ASEAN yang berlangsung bulan November silam di Manila, Filipina, menyoroti soal terorisme, radikalisme, dan ekstremisme karena berkaitan dengan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam pidato pembukaan KTT yang berlangsung di Philippines International Convention Center Manila, menyerukan kepada pemimpin negara-negara ASEAN dan mitra untuk bertindak sungguh-sungguh melawan terorisme yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ia memaparkan pendudukan Kota Marawi selama lima bulan oleh kelompok teroris berusaha merebut kota berpenduduk mayoritas muslim itu secara umum terinspirasi dari kelompok ISIS di Irak dan Suriah. Kelompok teroris berupaya membangun sebuah kubu di Filipina dan di kawasan Asia Tenggara. Sebelum terhambat dan berkembang di Indonesia, mari kita antisipasi dan lawan aksi tabi’at kelompok radikal dan teror terlebih menjelang natal dan tahun baru yang acapkali dijadikan momen paling tepat untuk melancarkan aksi “amaliyah”.

    Mengantisipasi Bibit Teror Sejak Dini
    Pembahasan perihal terorisme berarti berkaitan erat dengan pembahasan ideologi seseorang. Terorisme yang dewasa ini berkembang masif dan bersifat sporadis menunjukan bahwa terorisme cenderung bersifat tertutup dan tertuju pada kepercayaan seseorang, dimana untuk aspek ini, faktor pendidikan merupakan kunci nyatanya.Memang dapat dibenarkan bahwa perilaku terorisme bermula kepada pemikiran-pemikiran yang ekstrim dan radikal atau mengakar yang keberadaannya didominasi oleh kelompok anak usia muda atau teenager.Namun, pemikiran radikal dan ekstrim yang seharusnya dapat menciptakan inovasi dan berdampak positif untuk orang-orang disekitarnya, justru malah berbanding terbalik bahkan cenderung bersifat kontra produktif akibat kurangnya ilmu dari pemahaman sesuatu hal.Tak ayal bahwa pemahaman dan ilmu yang kurang dimiliki oleh anak muda, acapkali dimanfaatkan oleh kelompok jaringan terorisme, untuk menyelewengkan pemahanan hingga merekrut anak-anak muda Indonesia, untuk dijadikan “pengantin” pada rencana aksi teror yang telah diskenariokan. Hal yang wajar apabila dalam koridor ini, selaku orang terdekat dan memiliki peran andil yang besar, orang tua merupakan media awal yang dapat memberikan pengertian sekaligus pendidikan bagi anak-anaknya perihal bahayanya kegiatan atau aksi yang mengarah ke aksi teror. Namun bukan berarti pola perilaku anak untuk bergaul dan bermain malah justru dibatasi, berikan mereka kebebasan berkespresi namun tetap diperhatikan serta tak lupa memberikan pembelajaran.

    Tertib Adminstrasi
    Tak cuma orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat yang memiliki posisi dan bargaining position diinternal masyarakat, juga berperan penting dalam menghalau derasnya perkembangan ideologi terorisme. Cukup dengan menggalakan budaya sosialisasi dan mengenal penduduk disekitar, serta tak lupa melakukan pendataan secara aktif terhadap mobilisasi sekaligus dinamika penduduk dimasyarakat. Memang untuk kalangan masyarakat kota seperti Jakarta, Yogyakarta ataupun Surabaya memiliki kesulitan tersendiri untuk melakukan tertib administrasi dalam melakukan pendataan penduduknya, namun tidak ada salahnya apabila slogan “Tamu, Wajib Lapor 24 Jam” di core terkecil masyarakat yakni RT/RW harus terus digalakan.

    Menjaga Persatuan dan Kesatuan
    Pernyataan perihal Indonesia merupakan negara yang majemuk atau heterogen memang layak disandangkan kepada ibu pertiwi. Namun bukan berarti dengan banyaknya warna di internal masyarakat Indonesia, hal tersebut malah justru menjadi bumerang sehingga dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan diantara kita yang telah berjalan sekitar 71 tahun.Menyikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana, merupakan sifat termudah yang harus dimiliki oleh masyarakat indonesia.Sentimentil atau rasa intoleransi yang semakin menggrogoti kehidupan berbangsa dan bermasyarakat harus lah secara perlahan mulai diredusir dan dihilangkan.Perlu diingat bahwa berdirinya bangsa indonesia bukan atas dasar satu suku, satu golongan atau satu agama tertentu. Namun perlu diingat bahwa, berdiri kokohnya bangsa Indonesia saat ini merupakan peran dari sebuah suku, golongan dan agama diseluruh penjuru negeri yang bersatu padu melawan penjajah, sehingga berdiri bangsa ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Pancasila Selaku Filter
    Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi dan moderenisasi di era masyarakat Indonesia sekarang berdampak langsung terhadap mudahnya akses informasi dan komunikasi di internal penduduk dalam negeri.Penggunaan smartphone dan internet yang merajarela, tak ayal membuat mayarakat Indonesia secara dominan diperbudak oleh kemajuan media elektronik.Wajar saja apabila perkembangan informasi baik yang bersifat edukatif hingga bersifat destruktif, mudah untuk diakses dan ditemui di media elektronik zaman sekarang. Berita dari berbagai penjuru negeri berkumpul menjadi satu yang dapat diibaratkan sebagai pusaran angin topan yang secara massif dapat menarik orang-orang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki basic pengetahuan dalam memahami apalagi menyerap informasi.Dapat dibenarkan bahwa secara riset statistik, pengetahuan radikal dan ekstrim yang terbangun di internal masyarakat 85 persen berasal dari informasi media sosial. Oleh karena itu, kecerdasan dalam memilah dan memilih informasi serta meletakkan Pancasila selaku filter utama untuk menyerap informasi, diharapkan dapat meminimalisir pemikiran hingga konsep pemahaman ekstrimis yang dapat membahayakan NKRI

    Deradikalisasi Integratif
    Mengutip salah satu pernyataan tokoh pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati, bahwa penangangan terhadap aktifitas dan kegiatan terorisme tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua subjek saja. Namun peranan TNI, Polri, BIN, serta ke-17 Kementerian terkait lainnya memang dibutuhkan untuk membuat konsep dan penanganan terorisme yang bersifat holistik dan integratif. Sehingga penanganan perihal terorisme tidak hanya “mentok” pada bagian surface atau permukaan saja, namun pemikran radikal dan ekstrimis memang juga harus dibasmi dengan pendekatan yang radikal dan mengakar kepada masyarakat. Wajar apabila Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat terorisme saat ini. Karena tanpa adanya peranan dari seluruh aspek dan golongan diinternal masyarakat, mimpi untuk membasmi kegiatan teror di bumi Pancasila hanya akan menjadi sebuah konsep dan pemikiran yang bersifat utopis semata.
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori