Contact Us
News
Follow TELEGRAM Channel ForumBebas.com di alamat T.ME/FORUMBEBAS atau Facebook Fan Page dan Twitter Forumbebas .

Forum Bebas Indonesia

Perppu Ormas sebagai Garda Terdepan Pelindung Pancasila

Jaman seperti sekarang, perkembangan teknologi komunikasi dan administrasi di era reformasi
ini berkembang sangat pesat. Karena hal ini lah kita tak bisa menghindar dari kontak antar suku, agama, budaya, dan bahasa. Perkembangan ini semakin membutuhkan kesadaran setiap manusia terhadap adanya unsur pembeda dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dapat terwujud dengan baik. Rakyat perlu mengerti bahwa Indonesia yang bersatu dalam satu keyakinan terhadap Pancasila merupakan suatu keharusan. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Pancasila dan dibentuklah Perppu Ormas. Kemudian apa yang salah dengan diterbitkannya Perppu Ormas yang pada Sidang Paripurna 24 Oktober lalu disahkan menjadi Undang-undang? Banyak kalangan yang menilai bahwa Perppu Ormas merupakan jalan pintas bagi Pemerintah dalam membubarkan HTI. Bahkan beberapa golongan menilai dengan adanya Perppu Ormas, aturan tersebut bukan hanya bertujuan untuk membubarkan HTI melainkan untuk membubarkan ormas-ormas lainnya yang dinilai separatis dan tidak Pancasilais seperti organisasi yang memperjuangkan keadilan bagi daerahnya atau kelompok minoritas. Selain itu, berdasarkan pasal penodaan agama yang dimasukkan dalam Perppu tepatnya di pasal 59A ayat 3 poin a dan b yang pidananya diatur dalam pasal 60 ayat 2 dengan ancaman pembubaran organisasi dan pasal 83A ayat 2 dengan ancaman pidana bagi anggota dengan hukuman seumur hidup atau minimal 5 dan maksimal 20 tahun, memberikan senjata baru bagi kelompok intoleran atau radikal untuk semakin mengkriminalisasi kelompok yang dinilai bersebarangan.

Perlu disadari bahwa apa yang sebenarnya diatur dalam Perppu Ormas merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila. Aturan ini mengatur mengenai penerapan asas hukum administrasi contrario actus. Asas tersebut menyatakan, lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan ormas memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan izin tersebut. Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dilakukan terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara, penjelasan Pasal 59 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, aturan ini tidak seperti yang masyarakat pikirkan yaitu untuk memojokkan organisasi Islam. Hal ini justru merupakan langkah Pemerintah untuk menertibkan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Melalui aturan tersebut, Pemerintah memperluas definisi mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Safii Maarif juga menegaskan bahwa yang diperlukan Indonesia untuk menyelamatkan Pancasila dari gerusan ideologi-ideologi lain yaitu dengan melakukan tindakan berani melalui Perppu Ormas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dianggap sudah tidak memadai lagi untuk menghadapi munculnya kelompok ideologi di luar Pancasila, sehingga penerbitan Perppu Ormas merupakan langkah yang sangat tepat. Menurut pria yang kini dipercaya menjadi Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) tersebut, pemerintah memang harus hadir dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan terkait persatuan bangsa, Pemerintah juga perlu memberikan perintah asalkan masih sesuai di dalam koridor hukum.

Sedangkan kekhawatiran akan digunakannya aturan tersebut yang mengarah pada abuse of power merupakan kekhawatiran yang kurang berdasar. Indonesia sebagai negara hukum selalu bertindak berdasarkan payung hukum yang berlaku. Begitu pula bagi kelompok atau ormas yang tidak terima dibubarkan juga dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Merupakan langkah yang tepat bagi kelompok yang mengajukan gugatan uji materi (judicial review) Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat materi yang dinilai tidak tepat. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, hal tersebut merupakan langkah hukum yang positif dan patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran hukum yang terpuji dan sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, mengingat hiruk pikuk penyebaran paham-paham anti Pancasila yang semakin menyasar seluruh elemen masyarakat, menjadi penyesalan tersendiri bahwa aturan penertiban organisasi kemasyarakat yang lebih spesifik seperti ini tidak disusun sejak bertahun-tahun lalu. Seiring perkembangan zaman, Indonesia yang kaya akan perbedaan justru semakin miskin persatuan. Bukan hanya karena tekanan-tekanan dari asing, gempuran itu justru datang dari Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi akibat aktifnya sebagian masyarakat dalam menyebarkan paham-pahamnya dan memaksakan ambisinya demi mengubah Pancasila bahkan mengecam upaya pemerintah untuk memperbaiki organisasi di Indonesia sehingga tidak semakin salah kaprah. Oleh sebab itu, upaya pelurusan kembali ke ajaran Pancasila perlu untuk mendapat dukungan, karena jika bukan masyarakat Indonesia, lantas siapa lagi?

Komentar

  • Semenjak disahkannya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi sebuah Undang-Undang telah menimbulkan berbagai diskursus baik pro dan kontra di kalangan akar rumput maupun masyarakat elit kelas atas. Di negara demokrasi, pro dan kontra adalah hal yang wajar, sehingga tidak perlu diperuncing menjadi konflik. Kita tidak perlu banyak berdebat tentang UU Ormas yang difitnah sebagai cara sebuah rezim diktator untuk melanggengkan kekuasannya, kini saatnya kita mulai memahami bahwa setiap UU yang dikeluarkan sejatinya memang untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk negara ini kedepannya. Latar belakang UU tersebut diciptakan karenakondisi realitas ideologi Pancasila mulai terancam dengan munculnya ideologi-ideologi yang diimpor dari negara lain. Komunisme sebagai salah satu ideologi yang pernah mengancam Pancasila sampai saat ini sudah tidak dapat berkutik karena telah terbendung TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Namun perkembangannya, saat ini ideologi yang mengancam Pancasila tidak hanya komunisme, tetapi juga ideologi lain seperti Islam Fundamentalis yang mengusung Kekhalifahan untuk mengganti Pancasila. Dan ideologi itu belum dapat terbendung, justru tersebar dengan massif dan sistematis sampai disahkannya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

    Setiap masyarakat Indonesia sudah seharusnya sadar bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar tanpah arah yang justru akan menodai demokrasi itu sendiri. Yang justru menjadi sangat unik dan menariksaat ini adalah para pentolan sejumlah ormas Islam yang selama ini gencarmenentang demokrasi dan segala ‘tetek-bengeknya’(termasuk Presiden, DPR, dan MK)sambil menyuarakan tentang pentingnya "kedaulatan dan hukum Tuhan” dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara,secara tiba-tiba, setelah ormas-ormas mereka dibekukan oleh pemerintah, bersuara lantang membela demokrasi dan hak-hak kemanusiaan serta menuduh pemerintah tidak demokratis dan tidak menghargai spirit konstitusi UUD 1945 yang telah mereka haramkan itu. Seperti telah diketahui bahwa melalui UU Ormas permerintah telah memutuskan untuk membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang sebenarnya lebih cocok disebut sebagai organisasi politik. Pembubaran HTI tentu tidak asal-asalan tetapi dilalui dengan proses dan pertimbangan yang matang. HTI selama ini sudah sangat jelas ingin mendirikan sebuah Kekhilafahan dan menggantikan Pancasila dengan yang lain. Sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia pernah mendesak TNI untuk melakukan kudeta. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” demikian pernah dinyatakan Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di hadapan simpatisan HTI pada 2014 silam.

    Selain itu sebuah survei dari PPIM tentang intoleransi dengan responden 1200 perempuan dan laki-laki juga menunjukkan bahwa meskipun 76% sepakat dengan nilai-nilai Pancasila, dan 84.7% setuju NKRI berbasis Pancasila, tetapi Survei menemukan ada 22.8% sepakat inspirasi negara Islam. Survey ini juga menunjukkan persepsi buruk terhadap non muslim yaitu 62.7% tdk setuju jadi presiden, 64% setuju jadi guru di sekolah umum; 55.3% membolehkan acara kebaktian:42.2% tidak boleh,51.6% setuju membangun gereja: 45.8% tidak setuju. Berdirinya HTI dan kegiatannya selama ini tentu secara langsung maupun tidak langsung turut menyebabkan adanya angka-angka menyedihkan tersebut. UUNo. 2 Tahun 2017 itu sudah berada di jalur yang benar dan wajib kita semua dukung pelaksanaannya. Itu artinya, pembekuan ormas tersebut memang merupakan sebuah keharusan karena selama ini telah menodai dan merusak sendi-sendi kenegaraan serta nilai-nilai persaudaraan, keagamaan, pluralisme, dan kebangsaan. Beberapa ormas selama ini sudah sangat jelas melakukan berbagai tindakan radikalisme (termasuk terorisme), intoleransi, dan anti-kebhinekaan yang bukan hanya bertentangan dengan semangat Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 tetapi juga telah membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Ormas seperti Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI) yang juga terang-terangan mendiskreditkan ideologi Pancasila. Beberapa di antara mereka seperti HTI, JAT dan MMI bahkan menyerukan penggantian ideologi dan konstitusi negara serta sistem politik-pemerintahan dan fondasi kenegaraan.JAT dan MMI bahkan terlibat dalam gerakan dan jaringan terorisme global dan nasional.

    UU ini sudah sangat jelas hanya ditujukanuntuk ormas yang anti Pancasila. Ini artinya bahwa ormas yang dengan sengaja sejak awal pendiriannya sudah memiliki agenda mengganti negara Pancasila akan menjadi sasaran UU ini. Bagaimana kalau UU ditafsirkan berbeda dan dipakai menyerang minoritas lain? Jika terjadi maka tentu saja harus dikembalikan lagi kepada tujuan dan konteks dikeluarkannya UU ini. Selanjutnya perlu dilihat apakah organisasi kelompok minoritas tersebut memiliki agenda mengganti Pancasila. Jika tidak, maka tentu saja UU ini tidak berlaku. Meskipun kenyataannya kelompok minoritas masih terjerat tafsir penodaan dan penistaan agama. Tapi selama mereka tidak anti Pancasila, tentu saja tidak dalam konteks UU ini. Saat ini kita harus kompak mendukung UU Ormas tersebut dan mengatakan tidak pada segala bentuk radikalisme yang sedang mengancam negara kita. Memang diperlukan langkah-langkah berani untuk menjaga keutuhan Indonesia, dan itulah yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini. Pro dan kontra banyak pihak dalam melihat UU ini, perlu difasilitasi dan segala masukan yang konstruktif terhadap UU ini juga harus dipandang dengan baik, namun bukan untuk dijadikan sebagai bola panas yang akan dipakai oleh para pendukung radikalisme untuk mendelegitimasi posisi negara. Kita dukung dan dorong UU Ormas ini agar lebih melindungi dan menjaga Ideologi Pancasila dan rumah besar kita bernama Indonesia.
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori