Contact Us
News
Follow TELEGRAM Channel ForumBebas.com di alamat T.ME/FORUMBEBAS atau Facebook Fan Page dan Twitter Forumbebas .

Forum Bebas Indonesia

Pemerintah Sangat Fokus dan Gencar Membagun Papua

Provinsi Papua ketika waktu dulu bernama Irian Jaya telah diincar oleh negara negara asing yang sangat berkepentingan dengan wilayah itu. Irian Jaya sudah sangat terkenal di seluruh dunia hal ini dikarenakan Irian Jaya mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, khususnya hasil bumi dalam pertambangan. Freeport adalah salah satu perusahaan tambang dari Amerika yang berhasil menginjakan kakinya di tanah Irian Jaya untuk mengoperasikan bisnisnya di tanah Irian Jaya. Tetapi walaupun Freeport di ijinkan untuk melakukan operasi pertambangan di Irian Jaya, ternyata tidak memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Irian Jaya. Masyarakat Irian Jaya masih jauh dari kata sejahtera dan juga melek pendidikan. Sementara itu di sisi lain pembangunan infrastruktur tidak berjalan sebagaimana yang di rencanakan. Di sisi lain pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Suharto lebih fokus kepada pembangunan di wilayah Timor Timur karena desakan masyarakat internasional. Padahal Timor Timur tidak mempunyai kekayaan alam seperti tanah Irian Jaya. Tapi semi citra pemerintah Indonesia di mata dunia untuk mengurangi tekanan politik internasional maka pemerintah lebih fokus kepada wilayah Timor Timur. Ketika era reformasi mengubah wajah sistem politik Indonesia, memasuki sebuah era baru yaitu pemerintahan sipil dan menegakan sistem demokrasi. Kyai Abdurrahman Wahid yang populer di sapa dengan Gus Dur kemudian berhasil terpilih menjadi presiden Indonesia. Tetapi isu mengenai Irian Barat terus menguat di dunia internasional. Presiden Wahid kemudian mengadakan kunjungan internasional ke banyak negara dengan menyampaikan pesan yang jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh di dunia internasional. Presiden Wahid kemudian berkunjung ke Irian Jaya dan secara simbolik mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua seperti permintaan masyarakat di sana.

Para aktivis internasional terus saja membawa isu Papua ke forum internasional untuk dijadikan sebagai topik internasional untuk menekan pemerintah Indonesia. Para aktivis internasional menciptakan isu hangat mengenai masalah HAM dan keganasan militer Indonesia di era suharto yang banyak membunuh masyarakat lokal. Mereka terus berjuang diberbagai kesempatan dan juga terus mendukung gerakan papua merdeka dengan memberikan dana untuk operasi kepada para pejuang anti Indonesia, termasuk juga bantuan dana untuk membeli persenjataan. Tujuan mereka satu yaitu Papua dapat lepas dari Indonesia dan menjadi negara yang merdeka. Jika tujuan mereka tercapai tentu mereka akan meminta hak mereka sebagai sebuah imbalan dari ongkos politik. Yaitu eksplotasi sumber daya alam. Hal ini sama seperti yang terjadi di Timor Timur di mana negara tersebut sangat dirugikan atas perjanjian celah Timor yang kaya akan minyak dan hanya perusahaan asing yang mempunyai perjanjian politik dan bisnis yang bisa mendapatkan kekuasaan untuk mengeksplotasi kekayaan alam.

Tekanan yang besar sampai saat ini juga dilakukan oleh organisasi internasional Human Right Watch yang telah mendokumentasikan pelanggaran HAM di Papua dan terus menyudutkan pemerintah Indonesia di dunia internasional atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Salah satu tokoh yang kritis adalah Maria Leadbetter seorang juru bicara untuk West Papua Action Auckland mengatakan bahwa dia menyoroti masalah HAM di Papua khususnya mengenai masalah pelatihan program pelatihan untuk polisi di Papua untuk peningkatan skill keamanan. Maria Leadbetter telah di kenal sebagai aktivis yang keras dan terus mengkritisi perkembangan situasi di Papua. Tetapi harus di ingat bahwa wilayah Papua adalah wilayah Indonesia. Tindakan yang di lakukan oleh Maria Leadbetter termasuk sebuah cara yang ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Apalagi dia berbicara sebagai juru bicara untuk West Papua Action Auckland di Selandia Baru. Tindakan tersebut adalah termasuk intervensi asing. Pemerintah Indonesia berhak memprotes aksinya karena dia berbicara aebagai seorang provokator yang ingin menciptakan ketidakstabilan di wilayah Papua dan juga Indonesia.

Masih banyak tekanan internasional yang harus kita hadapi mengenai masalah Papua. Solusinya adalah kita harus menyiapkan para diplomat yang handal untuk menanggapi isu Papua. Isu tersebut mulai dari tuntutan Papua merdeka, masalah HAM yang sama sekali belum terselesaikan, kontrol media yang dilakukan oleh para aktivis internasional yang selalu ingin Papua menjadi topik internasional yang harus diselesaikan oleh dunia internasional. Tekanan internasional akan semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk mendorong masalah Papua menjadi topik internasional dan ini sangat berbahaya. Para diplomat Indonesia harus bergerak aktif, berbicara kepada media internasional bahwa di bawah pemerintahan baru presiden Jokowi masalah Papua telah terselesaikan dengan baik dan pembangunan infrastruktur di Papua meningkat dengan tajam. Pemerintah Indonesia harus berkampanye mengenai pesatnya pembangunan di Papua. Pemerintah Indonesia bisa mengupload video tentang kemajuan pembangunan di Papua dan perbaikan mengenai masalah HAM di video jaringan sosial Youtube dan terus mempromosikannya sehingga kita bisa menggiring opini publik internasional tentang pesatnya pembangunan infrastruktur di Papua yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Apalagi salah satu program yang berhasil dilakukan adalah harga BBN di Jawa dan di Papua sama. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Masyarakat internasional harus mengetahui mengenai hal itu karrna itu merupakan prestasi besar pemerintah Indonesia untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Intinya adalah Papua adakah wilayah Indonesia dan tidak boleh ada intervensi asing baik itu dilakukan okeh sebuah negara, sebuah lembaga internasional atau oleh individu pribadi yang mengatasnamakan kemerdekaan untuk Papua harus kita lawan semuanya. Indonesia yang berdaulat adalah kekuatan kita. Papua selamanya bagian integral yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komentar

  • Tanah Papua selama ini kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Padahal jika dilihat lebih dalam, sumber kekayaan alam yang di tanah Papua begitu banyak dan jika dikelola dengan baik pasti akan sangat menungtungkan bagi Indonesia. Kondisi tersebut tidak secara jeli dilihat oleh pemerintah-pemerintah sebelum era kepemimpinan Jokowi. Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, Presiden Jokowi melihat peluang tersebut untuk mengembangkan potensi besar yang ada di tanah Papua. Berbagai kebijakan dikeluarkan Presiden Jokowi untuk menyukseskan pembangunan di tanah mutiara hitam tersebut. Pembangunan pemerintah Jokowi di tanah Papua bukan hanya wacana saja, tidak tanggung-tanggung pada tahun lalu saja Presiden Jokowi mengalokasikan sebesar 85,7 triliun melalui dana otonomi khusus dan dana transfer daerah untuk membangun tanah Papua. Pembangunan besar-besaran di tanah Papua tersebut sekaligus mempresentasikan wujud kepedulian pemerintah Jokowi dalam pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pembangunan di Papua selama ini terhambat oleh banyak hal baik dari segi birokrasi, akomodasi, politik dan sebagainya sehingga Papua semakin tertinggal dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

    Pembangunan tanah Papua ala Jokowi dimulai dengan melakukan percepatan pembangunan Trans Papua. Jokowi bagaikan simbol pembangunan Indonesia memiliki ambisi untuk menyambungkan jalan-jalan yang ada di pelosok daerah hingga ke kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalan Trans Papua saat ini telah tersambung dengan total panjang 3.800 kilometer dari total panjang yang mencapai 4.330 kilometer. Jalan Trans Papua tersebut merupakan jalan yang sejajar dengan garis batas negara Indonesia dan Papua Nugini yang berada di sisi timur Pulau Papua. Selain itu, pembangunan jalan Trans Papua juga masih terus dibangun yang rencananya akan menghubukan antara Papua dan Papua Barat. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan” pemerintah mempunyai dasar hukum dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Yakni, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional”.

    Sebelumnya, pembangunan jalan Trans Papua telah direncanakan sejak zaman Presiden Habibie, namun pembangunan Trans Papua mulai massif dilakukan di era pemerintahan Jokowi. Total sebanyak 70% pembangunan jalan Trans Pupua yang ada saat ini merupakan hasil buah kinerja Presiden Jokowi. Bahkan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi kembali mengecek sejauh mana pembangunan jalan Trans Papua bersama Panglima TNI dan beberapa menterinya dengan menggunakan motor cross. Pembangunan jalan Trans Papua tersebut memberikan harapan bagi masyarakat Papua untuk memajukan daerahnya. Selain itu pembangunan jalan Trans Papua juga diharapkan dapat menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan pendapatan serta kesenjangan antar wilayah di tanah Papua.

    Selain pembangunan jalan, salah satu kebijakan fenomenal yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah menurunkan harga BBM di tanah Papua sampai sama dengan harga BBM di Pulau Jawa. Kebijakan tersebut tentu merupakan bukti keseriusan pemerintah Jokowi dalam mensejahterakan masyarakat Papua. Adanya kebijakan penyetaraan BBM tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, serta dapat mengejar ketertinggalan yang saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Papua. Adapun pembangunan yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi cukup banyak di tanah Papua yang tentunya saat ini sedang dikerjaan sehingga bukan hanya sekedar rencana. Sedikitnya ada 9 program unggulan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun tanah Papua yaitu:
    1. Peresmian 6 proyek kelistrikan di Papua
    2. Target 90 persen elektrifikasi di Papua
    3. Membangun Bandara Nop Goliat di Yahukimo
    4. Menyiapkan pembangunan dermaga sungai dan depot pertamina di Kamung Mumugu
    5. Pembangunan infrastruktur pariwisata di Raja Ampat
    6. Pembukaan sawah satu juta hectar di Marauke
    7. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada
    8. Kebijakan satu harga BBM di Indonesia (termasuk di Papua)
    9. Melakukan percepatan pembangunan jalan Trans Papua
    Dari sekian banyak pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi di masa kepemimpinannya, membuktikan keseriusannya dalam membangun Papua. Berdasarkankan survey dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan di Papua pada 23 Maret-2 April 2017, mayoritas warga Papua puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dalam survey tersebut angka kepuasan masyarakat mencapai 90 persen. Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu mengatakan masyarakat Papua harus mengapresiasi dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua. Selain itu, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Papua juga seirama dengan Pusat untuk bersama-sama meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua. Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga situasi kondusif sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

    Sumber: https://forum.suara.com/nasional/terbuktinya-kerja-presiden-jokowi-memajukan-provinsi-papua/msg449800/#msg449800
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori