Contact Us

Radikalisme Bisa Dicegah Bila Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Pada 2 Februari 2016 di Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),  Saud Usman Nasution, menyatakan bahwa terdapat 19 pondok pesantren (ponpes) yang berpotensi memunculkan radikalisme, beberapa diantaranya yaitu Ponpes Islam Amanah di Poso (Terkait Jemaah Islamiyah), Ponpes Nurul Hadid di Cirebon (Terkait Jemaah Islamiyah dan Jemaah Anshorut Tauhid), dan Ponpes Al-Abqory di Serang (Terkait Jabhat Al-Nusra)  hal ini didasarkan pada data santrinya yang terlibat terorisme. Bahkan Saud Usman menambahkan bahwa jumlah dari pesantren yang berpotensi memunculkan radikalisme tersebut dapat bertambah maupun berkurang, karena tolak ukur awalnya adalah keterlibatan dari santri-santrinya, tenaga pengajar di ponpes, serta kolaborasi dengan kelompok radikalisme yang telah diproses hukum. Pernyataan ini pun seketika menjadi polemik di kalangan masyarakat Indonesia, terlihat dari munculnya berbagai sikap yang pro maupun kontra atas pernyataan dari BNPT tersebut.  Sebenarnya polemik atas pernyataan dari Kepala BNPT tersebut tidak perlu di besar-besarkan. Mengingat jumlah ponpes yang terindikasi mengajarkan radikalisme hanya sedikit dibandingkan jumlah pesantren yang ada diseluruh Indonesia yang mencapai hampir 50 ribu pesantren. 

[align=justify]Pernyataan Kepala BNPT tersebut seharusnya dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pencegahan terorisme. Sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme, BNPT memang harus melakukan program pencegahan di segala sektor sebagai bentuk penanggulangan terorisme di Indonesia, termasuk dari sektor potensi berkembanya embrio terorisme itu sendiri. Dalam kasus ini bukan hanya pada lembaga pondok pesantren melainkan lembaga-lembaga lainnya yang berpotensi disusupi oleh paham-paham dan oknum-oknum yang berupaya melakukan radikalisasi. [/align]

[align=justify]Upaya-upaya untuk meradikalkan generasi penerus bangsa melalui lembaga pendidikan seperti ini penting untuk diantisipasi, mengingat sektor pendidikan ini sangat rawan untuk disusupi paham-paham radikal. Karena radikalisme itu muncul akibat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman individu terhadap ajaran agama, sehingga dapat dengan mudah dibelokkan dari kebenaran yang seharusnya. Apabila pemahaman-pemahaman yang salah ditanamkan kedalam sektor pendidikan yang notabennya pendidikan tersebut untuk generasi muda penerus bangsa, maka bukan tidak mungkin kedepannya jika para generasi muda ini dengan kompaknya menyerukan ideologi radikal dan memperbolehkan kekerasan untuk menegakkan ideologi tersebut. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk memberikan peringatan (warning) terhadap sektor-sektor yang dapat atau berpotensi untuk disusupi oleh paham radikal sudah tepat. Selain itu, perlu juga diiringi dengan upaya-upaya untuk mengawasi berbagai sektor terutama sektor pendidikan seperti kurikulumnya agar sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara. [/align]

Pendekatan-pendekatan preventif dan soft approach seperti ini kedepannya memang perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam rangka mencegah berkembangya terorisme di Indonesia. Namun memang perlu dilakukan pengkategorisasian dalam menetapkan pondok pesantren yang terindikasi radikal. Sehingga BNPT tidak salah dalam mengantisipasi dan menangkal paham radikal di lembaga pendidikan Islam tersebut. Bahkan dalam melakukan pengkategorisasian tersebut, BNPT juga perlu melibatkan lembaga-lembaga atau institusi terkait agar tidak salah dalam menentukan acuan dasar dalam memberikan kategorisasi pada ponpes-ponpes maupun lembaga pendidikan lainnya. Bagaimanapun terorisme merupakan kejahatan terhadap negara yang perlu ditanggulangi sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah memang perlu melakukan akselerasi pada langkah preventifnya terhadap tindakan teror. Dalam hal ini, peran sektor pendidikan sangat diperlukan untuk menyeleksi dan mengeliminir paham-paham radikal di kalangan generasi muda. Selain itu, permasalahan terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman serta peran aktif dari masyarakat untuk mencegah munculnya embrio terorisme di Tanah Air tercinta.
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Iklan & Promosi Anda


Order ads here. Click me to get price quotation! Monthly & Unlimited click!

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori