Contact Us
News
Follow TELEGRAM Channel ForumBebas.com di alamat T.ME/FORUMBEBAS atau Facebook Fan Page dan Twitter Forumbebas .

Forum Bebas Indonesia

Belanda Sidangkan Kasus PKI atas HAM

[size=medium][size=medium]"Apa kita mau diajari soal HAM oleh negara yang melakukan pelanggaran HAM. Kita semua tahu berapa banyak rakyat kita yang dijadikan korban semasa Belanda menjajah Indonesia. Satu contoh saja, bagaimana soal pembantaian 40 ribu penduduk Sulawesi Selatan yang dilakukan Westerling itu. Mengapa mereka yang di Den Haag diam dan seolah tidak ada apa-apa. Pengadian HAM kasus 1965 di Denhaag itu jelas merupakan kebodohan sejarah,’’ kata Anhar Gonggong, ketika dihubungi [/size][size=medium]Republika.co.id[/size][size=medium], Rabu (11/11).[/size][/size]

[size=medium][size=medium]guru-besar-universitas-indonesia-prof-anhar-gonggong-_140704132748-873.jpg[/size][/size]

[size=medium]Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan, digelarnya pengadilan kasus 1965 di Den Haag merupakan kebodohan sejarah. Untuk itu, bila ada orang Indnesia yang ikut serta dalam pengadilan tersebut maka dia jelas bukan nasionalis.[/size]

[size=medium]Anhar mengatakan, fakta sejarah pun telah menyatakan perbuatan pelanggaran HAM yang serius, seperti pembunuhan, juga dilakukan oleh aktivis PKI pada periode 1960-1965. Kaum komunis pada saat itu juga  tercatat terus memprovokasi bangsa ini, khususnya umat Islam, seperti pembubaran organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, hendak mengambil tanah milik pesantren, dan berbagai aksi sepihak lainnya. "Sejarah mencatatnya. Kita semua tahu, tapi apakah yang menggelar pengadilan di Den Haag mau tahu,’’ ujarnya.[/size]


[size=medium]Menurut Anhar, harus disadari dengan sebaik-baiknya bahwa penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM terkait peristiwa sekitar 1965 dipastikan tak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, hanya akan menimbulkan persoalan baru dan perpecahan antarmasyarakat kembali terjadi.[/size]


[size=medium][size=medium]"Tidak ada sejarahnya pengadilan HAM akan menyelesaikan masalah. Tidak ada itu, maka pahamilah sejarah dengan baik. Jadi, sekali lagi, jangan lakukan kebodohan sejarah,’’ tegas Anhar Gonggong.[/size][/size]

[size=medium][size=medium]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxn7xw385-pengadilan-kasus-1965-di-den-haag-merupakan-kebodohan-sejarah[/size][/size]
never feel bother....

Komentar

  • [size=x-large][font=Arial, Helvetica, Arial, sans-serif]Guru Besar Unpad: Pidanakan WNI yang Ikut “Peradilan Internasional HAM 1965” di Belanda[/font][/size]
    [size=small][font=Arial, sans-serif]12 November 2015[/font][/size]

    [size=small][font=Arial, sans-serif]pki%2Bbelanda.jpg[/font][/size]

    [size=small][font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]Guru Besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita menegaskan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang ikut aktif dalam “International People’s Tribunal 1965” (IPT 1965) bisa didakwa dengan pasal 154 KUHP.[/font]
    [/font][/size]



    [align=justify][size=small][font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]“WNI yang ikut aktif gelar ‘PERADILAN INTERNASIONAL’ di Belanda berlaku asas nasional aktif dan dapat dikenakan pasal 154 KUHP. Pasal 154 KUHP: ‘menyatakan perasaan permusuhan, kebencian/ penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia…..,” tulis Romli di akun Twitter @romliatma.[/font][/font][/size][/align]



    [align=justify][size=small][font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]Romli mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap WNI yang ikut aktif di IPT 1965. “Seharusnya Pemerintah mengajukan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Belanda dan ambil langkah tegas terhadap WNI yang ikut aktif gelar tersebut,” tegas @romliatma.[/font][/font][/size][/align]


    [align=justify][size=small][font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]Seperti diungkapkan sejarawan Asvi Warman Adam, empat saksi dihadirkan dalam IPT 1965. Berdasarkan pertimbangan keselamatan diri para saksi, saksi-saksi tersebut dirahasiakan nama dan penampilannya di dalam persidangan. Salah satu saksi korban memberikan keterangan tentang penderitaan sebagai tahanan di Pulau Buru.[/font][/font][/size][/align]


    [align=justify][size=small][font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]Asvi sendiri dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa Orde Baru.[/font][/font][/size][/align]


    [align=justify][size=small][font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]“Saya bukan pengkhianat negara. Kesaksian saya ini berdasarkan tugas saya sebagai peneliti yang ditunjuk oleh Komnas HAM pada 2003 untuk meneliti pelanggaran HAM Orde Baru,” kata Asvi dikutip sejumlah media.[/font][/font][/size][/align]


    [size=small][font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]Pada 2003, Komnas HAM meminta Asvi untuk meneliti dan menginventarisasi kejahatan kemanusiaan apa saja yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Setelah menemukan bukti-bukti yang kuat, Asvi dan tim bersepakat untuk menjadikan kasus pemenjaraan paksa anggota dan simpatisan PKI di Pulau Buru sebagai kasus pelanggaran HAM berat. url=http://www.intelijen.co.id/guru-besar-unpad-pidanakan-wni-yang-ikut-peradilan-internasional-ham-1965-di-belanda/][color=#1b3682]itl[/color][/url[/font]
    [/font][/size]


    [size=small][font=Arial, sans-serif]http://www.posmetro.info/2015/11/guru-besar-unpad-pidanakan-wni-yang.html[/font][/size]
    never feel bother....
  • [size=medium][size=medium][size=xx-large][font=Currents-Regular-Sans, sans-serif]'Putusan Pengadilan Rakyat di Den Haag tak Punya Kekuatan Hukum'[/size][/size]
    [size=medium][size=x-small]Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Bayu Hermawan[/size]
    [/size]

    [/font][/size][size=medium]Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pelaksanaan International People's Tribunal (IPT) atau pengadilan rakyat 1965 di Den Haag, Belanda adalah hak masyarakat Indonesia.[/size]

    [size=medium]pengadilan-pki-digelar-di-belanda-selasa-10-11-_151110212508-173.jpg[/size][size=medium]Kegiatan yang diadakan sejak 10 hingga 13 November ini merupakan hak masyarakat untuk menggelar IPT kejahatan HAM Belanda terhadap Indonesia sepanjang masa penjahahan. Masyarakat Jepang, misalnya, juga berhak menggelar IPT pemboman Hirosima dan Nagasaki.[/size]
    [size=medium]Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution mengatakan forum digagas oleh pegiat HAM, keluarga korban dan praktisi hukum. Forum semacam IPT ini tidak terkait dengan lembaga resmi sepertiInternational Criminal Court (ICC) atau badan HAM tertentu di PBB.[/size]
    [size=medium]"Putusan pengadilan rakyat partikelir ini pun tidak punya kekuatan hukum mengikat, tapi bisa memperkuat advokasi, baik di level nasional maupun internasional," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (12/11).[/size]

    [size=medium][size=medium]Komnas HAM sesuai mandat undang-undangnya sudah menyelidiki 10 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ke-10 kasus tersebut adalah kasus Wasior, Wamena, Timor-Timur, Tanjung Priok, Talang sari, penghilangan orang secara paksa pada 1998, Petrus, peristiwa Semanggi, Trisaksi dan kasus 1965.[/size]

    [size=medium]Hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut sudah diserahkan ke negara, Kejaksaan Agung. Tiga kasus diantaranya, yakni Timor-Timur, Wasior, dan Wamena sudah diproses secara judicialmelalui pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan mekanisme hukum nasional.[/size]
    [/size]


    [size=medium][size=medium]Selebihnya, tujuh kasus lagi, sampai sekarang belum diselesaikan oleh negara. Posisi kelembagaan Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu, sesungguhnya mendorong negara utamanya pemerintah untuk menyelesaikan tujuh kasus itu sesuai mekanisme hukum nasional Indonesia sendiri.[/size]
    [/size]


    http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/12/nxojfn354-putusan-pengadilan-rakyat-di-den-haag-tak-punya-kekuatan-hukum
    never feel bother....
  • [size=medium][size=xx-large][font=Currents-Regular-Sans, sans-serif]Komnas HAM: Indonesia Bisa Gelar Sidang Rakyat Kejahatan Belanda[/size][/font][/size]
    [size=medium][size=x-small]Rep: Amri Amrullah/ Red: Erik Purnama Putra[/size]
    [/size]

    [size=medium][size=x-small]AP[/size]
    sidang-kasus-pki-di-den-haag-belanda-_151111115422-408.jpg
    [/size]

    [size=medium][size=x-small]Sidang kasus PKI di Den Haag, Belanda.[/size][/size]
    [size=medium]
    [size=medium]REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dinilai bisa melakukan hal serupa dengan persidangan rakyat internasional (international people's tribunal/IPT) di Den Haag, Belanda. Seperti dalam kasus 1965, sidang bisa digelar terutama untuk kasus pembantaian yang dilakukan penjajah Belanda terhadap penduduk di wilayah nusantara. 

    Menurut Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution bila pemerintah menginginkan, sidang rakyat atas kejahatan perang dan penghilangan nyawa rakyat di nusantara karena penjajahan Belanda juga bisa dilakukan. 

    "Adalah hak masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menggelar IPT atas kejahatan HAM Belanda terhadap Indonesia sepanjang masa penjahahan," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (12/11).[/size]
    [/size]


    [size=medium][size=medium]Hal itu terkait beberapa kasus pembantaian puluhan hingga ratusan ribu jiwa masyarakat pribumi semasa penjajahan Belanda. Termasuk salah satunya kasus pembantaian Westerling, oleh komandan pasukan khusus Belanda Kapten Raymond Pierre Paul Westerling di berbagai wilayah Indonesia antara 1946 dan 1947.[/size]
    [/size]


    [size=medium][size=medium]Karena IPT terkait kasus 1965 itu hanya forum 'pengadilan rakyat' yang digagas oleh beberapa pegiat HAM, praktisi hukum dan keluarga korban 1965. Ia menegaskan forum semacam IPT ini tdk terkait dg lembaga resmi seperti ICC (International Criminal Court) atau badan HAM tertentu di PBB[/size][/size]

    [size=medium][size=medium]utusan 'pengadilan rakyat' partikelir tersebut tidak punya kekuatan hukum mengikat, tapi bisa memperkuat advokasi, baik di level nasional maupun internasional. Jadi siapapun berhak mengadakan, termasuk masyarakat Jepang bisa menggelar IPT atas kasus pemboman Nagasaki dan Hirosima.[/size]
    [/size]


    [size=medium][size=medium]Sebelumnya beberapa aktivis HAM Indonesia melakukan sidang reradilan rakyat terkait pemberantasan PKI di Den Haag Belanda pada 10-13 November 2015. Sidang rakyat ini pun menuai protes dan kecaman termasuk dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.[/size][/size]

    [size=medium]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/nxojn6334-komnas-ham-indonesia-bisa-gelar-sidang-rakyat-kejahatan-belanda
    [/size]
    never feel bother....
  • [size=medium]Ketua Setara Institute Hendardi menilai pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pengadilan rakyat internasional (International People Tribunal) di Den Haag, Belanda, menunjukkan secara nyata kualitas kepemimpinan keduanya. Mereka dinilai antipengungkapan kebenaran kasus PKI 1965.[/size]

    [size=medium]ketua-setara-institute-hendardi-_151112074344-921.jpg

    "Keduanya adalah musuh humanisme, karena tidak memiliki keberpihakan sama sekali pada pengungkapan kebenaran," kata Hendardi kepada Republika.co.id pada Rabu (11/11) malam WIB. Baik Prasetyo dan Ryamizard sama-sama mempertanyakan, digelarnya pengadilan rakyat internasional yang membela PKI. 

    Hendardi juga menyerang Menteri kooordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan yang tidak mampu mengendalikan kedua anak buahnya tersebut untuk bekerja sesuai janji Presiden Jokowi yang ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Ketika pemerintah enggan menyelesaikan utang penyelesaian masa lalu, kata dia, maka berbagai inisiatif dari manapun termasuk dari luar negeri akan terus bermunculan menagih utang itu. 

    Menurut dia, pelanggaran HAM berat telah menjadi kepedulian universal. "Jangan bersikap picik, tidak mau menyelesaikan masalah, tapi sewot ketika pihak lain berbuat mengungkap kebenaran," kata Hendardi. (Baca:Hikmahanto: Belanda Gelar Sidang Kasus Pembantaian PKI)

    Momentum reshuffle Kabinet Kerja jilid II harus juga mengarah pada mereka yang nyata-nyata menghambat realisasi janji politik Jokowi. Selama menjabat Jaksa Agung, selain diduga terkait dengan kasus Rio Patrice Capella, tidak memiliki prestasi dan terobosan nyata.
    [/size]


    [size=medium]Demikian juga Ryamizard yang sama sekali tidak berpihak pada reformasi militer. "Banyak gagasan Menhan yang justru berlawanan dengan aspirasi reformasi," ujar Hendardi.[/size]

    [size=medium]http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/nxofcz334-hendardi-serang-jaksa-agung-dan-menhan-terkait-sidang-di-belanda
    [/size]
    never feel bother....
  • [size=medium] Pengamat hukum internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ade Maman Suherman mengatakan, pengajuan kasus pembantaian 1965 dalam persidangan internasional (International People's Tribunal) di Den Haag, Belanda, bisa saja untuk melegitimasi permintaan maaf negara kepada keluarga PKI.[/size]

    [size=medium]sidang-kasus-pki-di-den-haag-belanda-_151111115422-408.jpg
    [/size]
    [size=x-small]Sidang kasus PKI di Den Haag, Belanda.[/size]

    [size=medium]Pasalnya, tuntutan untuk menghukum pelaku sudah tak mungkin lantaran tak jelas pelakunya. "Ini merupakan sebuah alat agar masyarakat internasional mengakui bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan sehingga negara perlu meminta maaf pada keluarga PKI," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (11/10).[/size]

    [size=medium][size=medium]Menurut Maman, pengadilan internasional itu adalah buntut niat Pemerintah Indonesia yang ingin meminta maaf kepada keluarga PKI yang tidak terlaksana. Beberapa waktu lalu, masalah tersebut masih tarik-menarik antara pemerintah, keluarga TNI, dan keluarga PKI yang belum selesai.[/size]
    [/size]


    [size=medium][size=medium]Dia menyatakan, penggiat HAM pun ingin menunjukkan pada dunia bahwa setelah pembunuhan para jenderal, pun terjadi pembunuhan massal. Padahal, saat peristiwa G30S/PKI yang paling dirugikan adalah putra terbaik bangsa.[/size]
    [/size]


    http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxmxco334-sidang-di-belanda-karena-indonesia-tak-jadi-minta-maaf-ke-keluarga-pki
    never feel bother....
  • jadi bingung......

    kayak orang..... mukul duluan.... terus dipukul balik ampe pingsan.... dan akhirnya lapor polisi.....
    terus polisinya bilang yang salah yang yang balik mukul....

    jadi gagal faham....
  • Pemerintah diminta jangan minta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun pengadilan rakyat atau Internasional People's Tribunal di Den Haag, Belanda nantinya merekomendasikan Indonesia untuk meminta maaf.

    soal-minta-maaf-yapto-tanya-pki-di-mana-sekarang-aN5.jpg

    Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Yapto Soelistyo Soerjosemarno menegaskan, objek permintaan maaf harus jelas. Menurutnya, keberadaan PKI sekarang tidak jelas.

    "Minta maaf ke PKI kan tahun 65' itu? PKI nya di mana sekarang? Lho, kalau saya minta maaf, orangnya mana?‎" ujar Yapto di sela-sela rapat kerja nasional organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

    Dia menambahkan, selain tidak perlu meminta maaf, PKI juga dilarang berkembang di Indonesia. "Lho, kalau barangnya enggak ada, apa saya minta maaf sama setan? Ya karena yang sudah mati sudah jadi setan sekarang, gitu, ya kan," ucapnya.

    Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digelar di Den Haag, Belanda, mulai tanggal 10-13 November 2015. Sejumlah saksi yang menjadi korban peristiwa kelam saat itu memberikan keterangannya di pengadilan rakyat tersebut.

    source: http://nasional.sindonews.com/read/1061251/13/soal-minta-maaf-yapto-tanya-pki-di-mana-sekarang-1447392755
    never feel bother....
  • [size=x-large]BELANDA PERMALUKAN INDONESIA![/size]
    [size=small]KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 , 21:52:00 WIB[/size]
    [size=x-small]OLEH: DEREK MANANGKA[/size]

    [size=large]thumb_555981_10295512112015_adem.jpg
      
    [/size]

    [size=x-small]KAGET dan bingung, itu perasaan yang menggelayut setelah membaca postingan oleh beberapa teman tentang pengadilan di Belanda. Pengadilan Internasional yang mengadili Indonesia. Indonesia diadili karena kasus pembunuhan terhadap mereka yang dituduh anggota PKI. Peristiwa pembunuhannya terjadi 50 tahun lalu, tepatnya tahun 1965.

    Dan yang menjadi juru adil atau Ketua Jaksa, seorang putera Indonesia, Dr. Todung Mulya Lubis.

    Selain Todung, hadir di pengadilan itu sebagai "Koordinator", Nursabani Kantjasungkana, seorang aktifis perempuan dan kalau tidak keliru pernah menjadi anggota parlemen di awal reformasi. Kemudian peneliti LIPI Dr. Asvie Warman Adam.
    Kabarnya masih ada sejumlah WNI, tapi nama dan indentitas mereka untuk sementara dirahasiakan.

    Hanya saja karena tidak paham hukum, akhirnya saya cuma bisa diam memendam rasa kaget dan bingung. Bingung tapi penasaran ingin tahu, apa yang mendorong pengacara kawakan Todung Mulya Lubis mengadili negaranya sendiri di luar negeri? Apakah Todung Mulya Lubis benar-benar mau menegakan hukum dan keadilan? Atau ada alasan lain?

    Bingung, karena berita tersebut muncul secara tiba-tiba saja. Tidak ada semacam "pemanasan" bahwa dalam waktu dekat akan ada pengadilan internasional terhadap Indonesia.

    Padahal Todung Mulya Lubis yang terkenal cukup kenal dekat dengan pimpinan media, biasanya suka membagi informasi tentang apa yang akan dilakukannya, baik di dalam maupun luar negeri.

    Todung bukan hanya sekedar seorang ahli hukum, tetapi juga seorang komunikator yang baik. Lantas mengapa peran dia sebagai Juru Adil atas Indonesia, negaranya, tidak dia komunikasikan dengan orang yang patut diberinya informasi?

    Yang menimbulkan tanda tanya, perannya justru tidak menguntungkan Indonesia. Lha apa yang dia cari?

    Sementara itu saya cari rujukan termasuk reaksi dari pemerintah. Yang ada, reaksi Wapres Jusuf Kalla. Tetapi begitu membaca reaksi Wapres, di bawahnya ada komentar bahwa Jusuf Kalla salah kaprah.

    Semakin bingung lagi. Karena sejatinya Jusuf Kalla sedang membela Indonesia. Tapi mengapa Orang Nomor Dua di republik ini justru dibilang salah kaprah oleh seseorang yang statusnya hanya rakyat biasa?

    Ah, saya hanya bisa mendesah. Siapa sebenarnya saat ini yang bisa disebut "Orang Indonesia"?

    Kalau saja saya punya nomor HP Dr. Asvie sahabat saya bermain catur 30 tahun lalu, sudah saya telepon dia.

    Keberanian bereaksi, tepatnya menulis, baru muncul setelah Kamis pagi membaca postingan Pak Bambang Kesowo, mantan Menteri Sekretaris Kabinet di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pak Bambang secara tersirat mengecam apa yang dilakukan Todung Mulya Lubis di Pengadilan Rakyat Belanda.

    Bagi saya pendapat Pak Bambang Kesowo, seorang putera Indonesia yang separuh hidupnya dihabiskan di Sekretariat Negara RI dan paruh waktu untuk mengajar di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta cukup pantas.

    Dia paham apa yang baik dan perlu dilakukan WNI speerti Todung Mulya Lubis dan mana yang tidak.

    Selain itu pemgetahuannya tentang "hak dan kewajiban" warga negara Indonesia, cukup luas.

    Kalau tidak begitu Pak Bambang tak mungkin bisa menjadi semacam Sekretaris Kabinet Bayangan selama lebih dari 30 tahun.

    Pendapatnya cukup menjadi rujukan. Artinya saya merasa, kalau bersuara menentang pengadilan itu, tidak sendirian. Termasuk mengecam kehadiran Todung Mulya Lubis, seorang pengacara senior yang sekaligus seorang intelektual yang saya respek.

    Belum cukup puas dengan tanggapan Pak Bambang Kesowo, saya coba cari di google tentang apa itu IPI (International People's Tribunal) lembaga hukum yang mengadili Indonesia di Denhaag, Belanda saat ini.

    Temuan saya, tidak cukup memuaskan. Informasi yang diberikan google, tidak cukup memenuhi harapan.

    Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan "logika terbalik" tentang IPT dan orang-orang Indonesia yang hadir di pengadilan tersebut.

    IPT tidak lebih dari sebuah pengadilan yang tidak adil dibentuk pemerintah Belanda. Ada ketidak jujuran pemerintah Belanda terhadap Indonesia dan dunia HAM Internasional. Ada dendam kesumat yang masih melekat dalam diri negara eks penjajah ini.

    Mungkin Belanda berpikir, sebelum Indonesia mengadilinya, dia lebih dulu melakukannya. Sebab sejatinya yang harus diadili dalam pelanggaran HAM berat, justru Belanda. 

    Selain menjajah Indonesia selama 350 tahun, Belanda juga melakukan pembunuhan. Salah seorang pelakunya, Kapten Westerling, algojo yang mengaku membantai puluhan ribu warga Sulawesi Selatan. Satu di antara korbannya, putera asal Kawanua, Wolter Monginsidi.

    Selama menjajah Indonesia, Belanda juga melakukan pencurian hasil bumi. Hitung saja, berapa banyak yang dirampok VOC, badan yang mengurus perdagangan Belanda selama tiga setengah abad.

    Belanda sesungguhnya juga masih menyimpan dendam terhadap Indonesia, khususnya Presiden Soeharto. Sebab Soeharto-lah yang membubarkan IGGI - Inter Governmental Group on Indonesia, konsorsium internasional yang mengatur bantuan dan pinjaman luar negeri Indonesia di era Orde Baru.

    Bukan hanya membubarkan, Presiden Soeharto juga sekaligus memecat Menteri Belanda yang menjadi Ketua IGGI, Jan Pronk.

    Dalam kasus tewasnya aktifis HAM, Munir SH, Belanda juga merasa sakit hati. Karena sebetulnya pegiat HAM itu dikabarkan membawa sejumlah dokumen pelanggaran HAM berat, khususnya yang dilakukan oleh TNI. Belanda mengiming-imingi almarhum dengan bea siswa untuk mendapatkan gelar doktor, dengan bahan disertasi tentang pelanggaran HAM berat oleh TNI. Belanda ingin mendapatkan rahasia-rahasia kelas satu.

    Tragis bagi Munir, ia meninggal dunia dalam pesawat terbang Garuda yang belum mendarat di Amsterdam.

    Keakurasian atas informasi itu masih harus di-cross check. Tetapi saya tidak merasa berkepentingan melakukannya. Info atau rumor ini sudah beredar sejak tahun 2005, sekitar setahun setelah Munir meninggal di pesawat Garuda rute Jakarta-Amsterdam.
    Tetapi rumor ini tidak pernah saya didisiminasi, sekalipun sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan politik maupun pengamat intelijen.

    Namun melihat tingkah dan peran Belanda dalam Pengadilan Rakyat, muncul rasa kecewa terhadap bekas penjajah tersebut. Sebagai warga negara, saya punya tanggung jawab membela negara saya. Caranya dengan membuka apa yang saya dengar tentang - dokumen yang diharapkan Belanda dari almarhum Munir. Untuk saat ini relevansinya ada, sebab Belanda sedang mempermalukan Indonesia.

    Keputusan Belanda memberikan panggung kepada IPT termasuk Todung Mulya Lubis dan Nursyabani Kantjasukngkana, tak biasa dibiarkan. Tak boleh dianggap enteng.
    Pemerintah bahkan bila perlu mengeluarkan nota protes diplomatik. Belanda harus dilawan dengan cara-cara bermartabat.

    Kelakuan jahat Belanda dalam kasus Munir, bila perlu dibongkar. Bisa dibayangkan citra apa yang akan terjadi tentang Indonesia, jika semua dokumen tentang pelanggaran HAM berat oleh TNI menjadi karya ilmiah seorang ahli hukum.

    Tentu saja saya tidak setuju pelanggaran HAM berat di tanah air, siapapun yang melakukannya. Tetapi saya tidak setuju jika masalah internal itu harus diumbar ke dunia internasional.

    Apapun alasannya, masyarakat internasional, termasuk Belanda yang juga tidak bersih, tidak pantas mencampuri urusan dalam negeri kita. Biarlah kita sendiri yang menyelesaikannya.

    Sama dengan pembunuhan tahun 1965, walaupun pada waktu itu masih-anak, saya juga tidak setuju. Tetapi biarlah itu menjadi urusan internal bangsa Indonesia.
    Kalau saja saya ditanya pendapat, apa penilaianku terhadap putera-putera Indonesia yang membantu terselenggaranya Pengadilan Rakyat Denhaag itu, jawabanku lugas: "Ada pengkhianat bangsa!" Sebab bagi saya "right or wrong is my country". Benar ataupun salah, saya akan tetap bela negara saya!

    Tentang pengadilan peristiwa 1965, apa kompetensi Belanda mengadili Indonesia ? Mengapa kantor pengadilannya di Belanda?

    Jika IPT dan para hakim betul-betul jujur, untuk membongkar kasus pembunuhhan 50 tahun lalu itu, semestinya mereka juga menggunakan dokumen CIA yang sudah menjadi buku bebas di pasar. Buku itu menjelaskan tentang peranan Amerika Serikat dalam kekisruhan politik termasuk terjadinya pembunuhan apa yang dikatakan pembunuhan massal di Indonesia yang terjadi 50 tahun lalu.

    Menyoroti Pengadilan Rakyat Denhaag, saya terpaksa menggunakan logika terbaik.
    Mengapa para saksi yang dihadirkan di Pengadilan Rakyat Denhaag tersebut harus disembunyikan identitas mereka. Apakah untuk membuka semua kebenaran harus ada saksi yang disembunyikan identitas bahkan wajahnya?

    Naga-naganya pengadilan akan memvonis pemerintah. Ini berarti Presiden Joko Widodo yang harus bertanggung jawab. Nah masuk akalkah logika yang digunakan Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, kalau Joko Widodo yang tahun 1965 itu baru seorang Balita diminta pertanggung jawaban.

    Dari logika terbalik, muncul lagi kecurigaan. Pengadilan ini nampaknya mengincer Soeharto, jenderal yang kemudian muncul sebagai Presiden RI setelah peristiwa 1965.
    Nah apakah Soeharto yang sudah meninggal dunia, lalu harus dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pemerintah yang dipimpinnya?

    Sekali lagi saya memang bukan ahli hukum. Maka tolong jangan salahkan kalau dalam kasus Pengadilan Rakyat di Denhaag, Belanda ini, saya gunakan logika terbalik. Bukan logika hukum.[***] 
    [/size]


    [size=x-small]Sumber: http://www.rmol.co/read/2015/11/12/224337/Belanda-Permalukan-Indonesia!-[/size]
    never feel bother....
  • [size=x-large]LEO NABABAN SURUH TODUNG MULYA LUBIS PINDAH WARGA NEGARA[/size]
    [size=small]RABU, 11 NOVEMBER 2015 , 17:16:00 WIB[/size]
    [size=x-small]LAPORAN: RUSLAN TAMBAK[/size]

    [size=small]Politisi Partai Golkar Leo Nababan mempertanyakan maksud dan motivasi advokat Todung Mulya Lubis Cs yang hadir di Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal yang digelar di Belanda.[/size]

    [size=small]thumb_612508_05190011112015_leo_nababan1.jpg
    [/size]


    [size=small]"Apa maksud dan motivasinya Todung Cs di sana? Jangan-jangan ada udang di balik batu," Kata Leo di Jakarta, Rabu (11/11).[/size]

    [size=small]Menurut Leo, tindakan yang mengatasnamakan HAM di Belanda itu jangan memutar balik persoalan. Jangan sampai membangunkan macan tidur.[/size]

    [size=small]Pasalnya, seluruh kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan beragama mulai dari Ormas, Parpol, TNI, Polri akan siap menghadang.[/size]

    [size=small]"Bicara tentang HAM, sebelum tahun 1965 PKI membantai manusia di Madiun. Kemudian Belanda menindas dan memperkosa hak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Westerling yang dikenal sebagai 'algojo' yang melakukan pembantaian berkubang darah terutama di berbagai daerah Sulawesi Selatan. Jadi, bangsa kecil tidak usah mengajari bangsa besar mengenai HAM," geramnya.[/size]

    [size=small]"Todung Mulya Cs jangan merusak tatanan yang sudah berjalan dengan baik. Bila ingin merusak tatanan yang sudah ada lebih baik Todung Cs pindah warga negara saja," sindir Leo menambahkan.[/size]

    [size=small]Seperti diwartakan, ada enam pengacara asal Indonesia yang menjadi jaksa Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag untuk tragedi pembantaian massal 1965. Mereka adalah Todung Mulya Lubis, Agustinus Agung Wijaya, Sri Suparyati, Antarini Arna, Uli Parulian Sihombing, dan Bahrain Makmun. [/size][size=small][rus][/size]


    [size=small]Sumber: http://www.rmol.co/read/2015/11/11/224165/Leo-Nababan-Suruh-Todung-Mulya-Lubis-Pindah-Warga-Negara-[/size]
    never feel bother....
  • [size=small]Pengadilan rakyat yang digelar International People Tribunal memang tak langsung menuntut para jenderal yang terlibat dalam peristiwa itu. Para jenderal yang terlibat juga sudah meninggal dunia.[/size]

    [size=small]5f4b722fac4ec96a82777b9491f4902c.jpg
    [/size]

    [size=x-small]Poster pengadilan rakyat 1965 di Belanda. ©2015 Merdeka.com[/size]

    [size=small]Meski begitu, dari sejumlah jenderal, salah satu sasaran utamanya adalah Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo. Dia dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas tragedi yang memakan jutaan nyawa di Indonesia.[/size]

    [size=small]Setelah mengetahui pembunuhan terhadap sejumlah jenderal, Sarwo yang saat kejadian masih berpangkat Kolonel langsung menyatakan dukungannya kepada Pangkostrad Mayor Jenderal [/size][size=small]Soeharto[/size][size=small]. Dia pula yang langsung ditunjuk [/size][size=small]Soeharto[/size][size=small] untuk memimpin gerakan penumpasan.[/size]

    [size=small]Alasan Sarwo untuk terjun memimpin operasi dilakukan karena dia merasa marah atas tindakan G30S yang membunuh sahabat baiknya, Jenderal [/size][size=small]Ahmad Yani[/size][size=small]. Dia langsung memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD, sekarang Kopassus) bergerak ke daerah-daerah.[/size]

    [size=small]Lebih dari puluhan juta orang ditangkapi karena disinyalir PKI. Upaya pemberantasan melebar dari Pulau Jawa, Sumatera, Bali hingga Kalimantan. Saat memberikan laporan tanggung jawab, dia meyakini ada 3 juta orang yang menjadi korban.[/size]

    [size=small]Selain dia, masih ada Soeharto. Dia lah yang memberikan perintah untuk melaksanakan operasi penertiban dan penumpasan. Banyak yang meyakini Pak Harto adalah tokoh di balik G30S, namun tak banyak bukti yang bisa membuktikannya.[/size]

    [size=small]Setelah G30S berakhir, dia langsung naik ke dalam lingkaran kekuasaan. Dia yang ditunjuk Soekarno untuk melaksanakan operasi penertiban paska G30S oleh Soekarno.[/size]

    [size=small]Setelah operasi dinyatakan selesai, Soeharto lantas diangkat sebagai Presiden menggantikan Soekarno yang mulai sakit-sakitan.[/size]

    [size=small]http://www.merdeka.com/peristiwa/jenderal-tni-ini-sasaran-pengadilan-rakyat-soal-65-di-belanda-splitnews-2.html
    [/size]
    never feel bother....
  • [size=xx-large]Usai ungkap kesaksian korban 65, situs sidang rakyat sulit diakses
    [/size]
    logo-detail-www.png

    usai-ungkap-kesaksian-korban-65-situs-sidang-rakyat-sulit-diakses.jpg
    [size=x-small]Logo pengadilan rakyat 1965 di Belanda. ©2015 Merdeka.com[/size]


    [size=small]Merdeka.com - Situs 1965tribunal.org sejak hari ini, Kamis (12/11) pukul 15.00 WIB tidak bisa diakses dari Indonesia. Ketika merdeka.com mencoba mengaksesnya muncul tanda 'error 403', yang artinya ada upaya pihak tertentu menyensor konten situs tersebut, dengan membatasi akses Internet Protocol.[/size]
    [size=small]
    Kabar penyensoran ini disampaikan pertama kali oleh peserta sidang, Joss Wibisono melalui akun Facebook pribadinya. "Semoga situs 1965tribunal.org bisa dibuka di tanah air dan semoga diri ini teguh dan tabah mendengar kesaksian-kesaksian yang pasti menguras energi dan emosi," tulisnya.
    [/size]

    [size=small]
    Situs 1965tribunal.org ini selama tiga hari terakhir menyiarkan proses Sidang Rakyat 1965 (IPT) dengan metode streaming, membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat oleh pemerintah, tentara, dan ormas-ormas saat menghabisi terduga anggota Partai Komunis Indonesia. Tak hanya konten video, ada pula ikhtisar sidang maupun foto-foto selama pengadilan rakyat di Kota Den Haag, Belanda.
    [/size]

    [size=small]
    Salah satu pengguna Facebook, Junito Diaz, menduga pemblokiran situs ini dilakukan secara sengaja, langsung ke servernya. Pasalnya, beberapa pengguna Internet dari luar negeri juga mengalami kesulitan mengakses situs itu seperti di Tanah Air.
    "Aku rasa ini ada yang minta ke host servernya untuk ditutup. Jadi bukan block IP negara," tulis Diaz.
    Seandainya tidak diblokir, hari ini pemirsa dari Indonesia bisa menyaksikan jalannya sidang terkait penghilangan paksa terduga komunis, serta bukti adanya propaganda masif pemerintah Orde Baru mendiskreditkan keluarga tapol serta komunisme.
    Sebelum mengalami pemblokiran, situs sidang rakyat mengunggah data penyiksaan tapol perempuan dituding Gerwani. Tintin Rahaju, namanya disamarkan, menceritakan penyiksaan yang dia terima di Kantor Corps Polisi Militer, Yogyakarta.
    Tintin dituding anggota PKI padahal statusnya saat itu adalah mahasiswa aktivis PMKRI, ditelanjangi dan dipaksa melayani syahwat polisi militer yang menginterogasinya.
    [/size]

    [size=small]
    "Dalam keadaan telanjang itu, saya dipegang oleh dua orang. Mengarah ke setiap pemeriksa itu, saya disuruh menciumi kelamin mereka," kata saksi itu dalam sidang, yang diapresiasi Hakim Ketua Zak Yacoob karena bersedia merekonstruksi ulang peristiwa menyakitkan di masa lalu.
    [/size]

    [size=small]
    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia tidak menyambut baik pelaksanaan Sidang Rakyat 1965 di Belanda. JK menuding Pemerintah Belanda membantu IPT, kendati secara resmi penyelenggara sidang adalah upaya swadaya WNI di Belanda disokong pegiat HAM lintas negara.
    [/size]

    [size=small]
    "Kalau mau begitu (gelar pengadilan rakyat), kita adili Belanda juga (sebab) berapa yang dibunuh Belanda di sini (Indonesia). Lebih banyak lagi," kata Wapres Jusuf Kalla.
    [/size]

    [size=small]
    Senada dengan JK, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi sinis pelaksanaan sidang peradilan rakyat tersebut. Dia menyebut tahun 1965 rakyat bergerak karena lebih dulu merespon pergerakan pasukan diduga suruhan PKI yang menculik enam jenderal dan satu perwira TNI AD.
    [/size]

    [size=small]
    "Begini ya, tahun '65 itu yang duluan siapa? Kalau dulu tidak ada pemberontakan tidak ada masalah ini, jadi yang memulai duluan itu jelas melanggar HAM," tegas Ryamizard.
    [/size]


    [size=small]http://www.merdeka.com/dunia/usai-ungkap-kesaksian-korban-65-situs-sidang-rakyat-sulit-diakses.html[/size]
    never feel bother....
  • ketua-hakim-ipt-tunanetra-peduli-masa-depan-penegakan-ham-indonesia-sidang-rakyat-1965-di-belanda.jpg
    [size=x-small]Zak Yacoob (tengah) memimpin Sidang Rakyat Internasional 1965. ©2015 Merdeka.com[/size]

    [size=small]Merdeka.com - Sidang rakyat Internasional (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda, memasuki hari ketiga. Selain deretan kesaksian mengejutkan dari korban pelanggaran hak asasi berat akibat tindakan TNI membersihkan komunis, ada satu sosok menjadi pembicaraan peserta sidang. Dia adalah Zakeria Mohammed Yacoob, Ketua Sidang IPT, asal Afrika Selatan.[/size]
    [size=small]
    Pria akrab disapa Zac ini peyandang tunanetra sejak lahir. Keterbatasan fisik tidak mengurangi kemampuan sosok 67 tahun itu memimpin sidang IPT, termasuk menggali keterangan saksi-saksi.
    [/size]

    [size=small]
    Pengguna Facebook Sinta Ridwan, hari ini, Kamis (12/11), membagikan profil Zac yang sangat menginspirasi baginya. "Seorang yang sangat keren menurutku. Ia adalah Zac Yacoob dari Afrika Selatan dan ia buta. Ia melihat dengan mata hatinya langsung," tulisnya.
    Nurlan Daulay, sastrawan korban '65 yang lebih populer dengan nama pena Martin Aleida, juga menuliskan kekagumannya pada sosok Zac. Martin hadir sejak sidang hari pertama, menyaksikan sekaligus memberi kesaksian mengenai penahanan paksa serta penyiksaan terduga komunis selepas G30S.
    [/size]

    [size=small]
    "Perhatianku dirampasnya karena dia buta. Lulus sarjana hukum dari perguruan tinggi untuk orang buta. Aku terpesona memperhatikan gerak-gerik tubuhnya," tulis Martin dalam akunFacebook resminya.
    [/size]

    [size=small]
    Zac adalah keturunan India yang kemudian besar di Afrika Selatan. Kendati tak bisa melihat, Zac berhasil dalam pendidikan. Dia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Kwa-zulu Natal.
    [/size]

    [size=small]
    "(Zac) paling jelas melihat kejahatan di negeriku dibandingkan semua yang hadir," imbuh Martin.
    Pada masa mudanya, Zac sudah aktif menentang praktik rasisme Apartheid. Setelah Nelson Mandela menjadi presiden, Zac terlibat dalam pemerintahan. Sepanjang 1998-2013 dia menjabat Hakim Konstitusi Afrika Selatan. Selain pakar dalam urusan konstitusi, Zac kerap mengikuti konferensi mengenai kebutaan, perlindungan anak, serta demokrasi.
    [/size]

    [size=small]
    Hakim yang telah purna tugas ini sekarang terlibat dalam persidangan yang digelar pegiat HAM Indonesia demi membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan 50 tahun lalu akibat gonjang-ganjing politik.
    [/size]

    [size=small]
    Zac pula yang memimpin sidang yang menghadirkan Tintin Rahaju, guru sekaligus mahasiswa pegiat PMKRI yang dituding Gerwani. Dalam kesaksian menyayat tersebut, Tintin mengaku beberapa pekan setelah G30S, diculik paksa ke Kantor Corps Polisi Militer, Yogyakarta. Dia dituduh melakuken gerilya politik.
    [/size]

    [size=small]
    Karena merasa tak bersalah dan tidak mengaku, Tintin ditelanjangi dan dipaksa melayani syahwat polisi militer yang menginterogasinya.
    "Dalam keadaan telanjang itu, saya dipegang oleh dua orang. Mengarah ke setiap pemeriksa itu, saya disuruh menciumi kelamin mereka," kata saksi itu dalam sidang. Zak Yacoob menyempatkan memuji keberanian Tintin karena bersedia merekonstruksi ulang peristiwa menyakitkan di masa lalu.
    [/size]

    [size=small]
    Dalam sidang hari ketigaIPT membahas penghilangan paksa terduga komunis, serta bukti adanya propaganda masif pemerintah Orde Baru mendiskreditkan keluarga tapol serta komunisme.
    [/size]


    [size=small]http://www.merdeka.com/dunia/ketua-hakim-ipt-tunanetra-peduli-masa-depan-penegakan-ham-indonesia-sidang-rakyat-1965-di-belanda.html[/size]
    never feel bother....
  • [size=small][size=large][font=Georgia, 'Times New Roman', Times, serif][size=medium]Sidang Rakyat 1965 di Belanda[/size]
    [size=xx-large]Gelar sidang rakyat pembantaian PKI, pemerintah ancam adili Belanda[/size]
    [/size]
    [/font][/size]

    [size=small][size=large][font=Georgia, 'Times New Roman', Times, serif]quote_tag_open.pngKalau ada pengadilan HAM, kami justru adili Belanda bertindak kejam di Indonesia.quote_tag_close.png[/size][/font][/size]
    [size=small]- Muhammad Jusuf Kalla[/size]

    c3f762c3884fbc28121d619c8fd2cc76.jpg
    Lapas Tangerang

    [size=small]Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) yang mencari keadilan bagi korban pembantaian massal 1965 resmi digelar pada 10 November di Kota Den Haag, Belanda. Pemerintah tidak merespon positif kegiatan digelar koalisi pegiat hak asasi lintas negara itu.[/size]
    [size=small]Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan pemerintah Belanda memberi izin kegiatan tersebut. Dia mengatakan Negeri Kincir Angin seharusnya tidak membantu pegiat mengungkit isu sensitif bagi Indonesia itu, karena bisa dibalas nantinya oleh pemerintah RI.[/size]
    [size=small]"Kalau ada pengadilan HAM, kami justru adili Belanda bertindak kejam di Indonesia. Dia bayar juga," ujar JK di kantor Wakil Presiden,Jakarta, kemarin.[/size]
    [size=small]Jaksa Agung HM Prasetyo turut mengkritik penyelenggaraan IPT. Kasus pembantaian 500 ribu hingga 3 juta warga terduga komunis setengah abad lalu adalah urusan internal Indonesia. Kalau memang ada sidang rakyat, seharusnya digelar di Tanah Air.[/size]
    [size=small]20151110211246-1-jusuf-kalla-lepas-relawan-pmi-005-nfi.jpg20151110211250-2-jaksa-agung-hm-prasetyo-di-nusakambangan-002-isn.jpg[/size]
    [size=small]"Kita mengharapkan bahwa masalah kita, kita selesaikan sendiri. Tidak harus ada campur tangan pihak lain," kata Jaksa Agung saat ditemui di Taman Makam Nasional Kalibata dalam rangka Hari Pahlawan.[/size]
    [size=small]Sebelumnya, saat dihubungi merdeka.com, Ketua Panitia IPT Nursyahbani Katjasungkana mengatakan sekilas kegiatan mereka lebih mirip seminar yang diikuti sejarawan, penyintas pembantaian, eksil politik, maupun saksi ahli. Namun, tak sekadar bincang-bincang ilmiah, IPT serius menghadirkan serangkaian bukti pendukung dengan tujuan akhir menguak apa yang terjadi di balik pembersihan komunisme 1965.[/size]
    [size=small]Aktivis perempuan yang pernah menjadi anggota DPR RI ini justru mempertanyakan sikap birokrat maupun politikus yang alergi terhadap kegiatan IPT. Sebab, Presiden Joko Widodo tahun lalu mendukung upaya pengungkapan pelanggaran hak asasi berat yang pernah terjadi di Tanah Air.[/size]
    [size=small]"Bila ada yang menyebut 'case closed' ini sangat tidak sepaham dengan Nawa Cita Pak Jokowiyang akan mengusut setiap kasus HAM hingga tuntas," kata Nursyahbani.[/size]
    [size=small]Untuk menunjukkan keseriusan IPT mencari celah hukum soal gugatan atas pembantaian itu, dihadirkan tujuh hakim. Mereka di antaranya Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, dan Cees Flinterman.[/size]
    [size=small]20151110211252-3-ilustrasi-pembantaian-pki-001-ardyan-mohamad.jpg[/size]
    [size=small]Sedangkan jaksa dalam forum IPT yang bertugas untuk mengusut kemungkinan pidana pada pembantaian 1965-1966 adalah Silke Studzinsky. Dia pernah bekerja sebagai pengacara sipil keluarga korban pembantaian Kamboja sepanjang 2008-2012.[/size]
    [size=small]IPT digelar selama empat hari. Seluruh agenda kegiatan bisa disaksikan lewat sambungan internet di situs resmi mereka. Pada hari pertama kemarin, fakta-fakta soal pembantaian massal 1965 akan diungkap. Sedangkan hari ini, sidang fokus membahas penyiksaan tahanan politik terduga komunis dan kekerasan seksual bagi tapol perempuan.[/size]
    [size=small]Untuk hari ketiga dan keempat, penghilangan paksa terduga komunis dan keterlibatan negara lain dalam pembantaian massal ini turut dibahas.[/size]
    [size=small]Jaksa Agung Prasetyo ragu IPT bisa[/size]


    http://www.merdeka.com/dunia/gelar-sidang-rakyat-pembantaian-pki-pemerintah-ancam-adili-belanda.html
    never feel bother....
  • daftar-dakwaan-awal-yakini-pemerintah-langgar-ham-berat-saat-65-sidang-rakyat-1965-di-belanda.jpg

    Dalam momen 50 tahun tragedi kemanusiaan yang melibatkan pemberangusan Partai Komunis Indonesia disusul berdirinya rezim Orde Baru, muncul upaya swadaya masyarakat mengungkap fakta sejarah di balik peristiwa sumir itu. Nun jauh di Belanda, sekelompok pegiat lintas negara merancang Pengadilan Rakyat. Sidang ini dihelat di Kota Den Haag, Belanda - diberi tajuk International People's Tribunal (IPT), berlangsung selama 10 - 14 November.

    Tak banyak warga Indonesia masa kini tahu, selepas insiden penculikan enam jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965, paling tidak 1 juta orang dibunuh di Sumatera, Jawa, Bali, NTT; belasan ribu lainnya ditahan tanpa pengadilan. Ada pemenang sejarah, ada yang dinista. Publik Barat terkejut menyaksikan film dokumenter 'Jagal' (2013), ternyata di Indonesia terjadi genosida dan kejahatan politik tak kalah buruk dari ulah Nazi selama Perang Dunia II.

    IPT digelar selama empat hari. Seluruh agenda kegiatan bisa disaksikan lewat sambungan internet di situs resmi mereka. Pada sidang pertama kemarin, fakta-fakta soal pembantaian massal 1965 diungkap. Saat berita ini dilansir, sidang fokus membahas penyiksaan tahanan politik terduga komunis dan kekerasan seksual bagi tapol perempuan.

    Untuk hari ketiga dan keempat, topik yang dibahas penghilangan paksa terduga komunis dan keterlibatan negara lain dalam pembantaian massal itu. Negara-negara dinilai turut menanggung dosa itu adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pemerintah RI, sebagai salah satu terdakwa, dituntut jaksa atas sembilan poin pelanggaran HAM berat.

    "Kenapa kita semua berkumpul di sini? Jawabannya adalah kita ingin memperoleh kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran," kata Kepala Tim Jaksa, Todung Mulya Lubis.

    Sidang rakyat itu memunculkan kehebohan di Tanah Air. Kendati perwakilan pemerintah tidak hadir di Den Haag, Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa terganggu dengan agenda para pegiat HAM. Dia memprotes pemerintah Belanda karena memfasilitasi IPT, yang dianggap urusan dalam negeri Indonesia.

    Dalam sidang perdana, Perwakilan Jaksa, Uli Parulian Sihombing - pegiat Yayasan Lembaga Hukum Indonesia - membacakan dakwaan sementara dari kesaksikan yang telah dikumpulkan. Para terdakwa adalah pemerintah Indonesia, khususnya Pangkostrad Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden; para perwira yang terlibat penculikan serta pembunuhan 6 jenderal; serta perwira dan pimpinan regu ormas paramiliter yang menjadi pelaksana lapangan pembantaian rakyat sipil terduga komunis selama 1965-1966.

    Para terdakwa disebut melakukan sembilan pelanggaran HAM berat. Rinciannya, para pelaku terlibat pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, penganiayaan dan propaganda, ditambah satu dugaan khusus berkolaborasi dengan negara lain dalam kejahatan kemanusiaan.

    IPT bukan pengadilan resmi. Kendati format acaranya mirip sidang - ada hakim, jaksa, dan saksi - tapi forum ini tidak bisa menjatuhkan sanksi hukum apapun kepada tergugat. Tapi data-data yang muncul dalam sidang dijamin valid. Setidaknya pula, pemerintah RI diingatkan pada dosa-dosa di masa lalu yang menolak terus dikubur tanpa penyelesaian.

    Ketua Yayasan IPT Nursyahbani Katjasungkana mengatakan yang hadir dalam forum ini adalah sejarawan, penyintas, eksil politik, disokong saksi ahli. Penelitian ilmiah yang jadi rujukan membentang dari 1971 sampai 2014, melibatkan 40 akademisi dari beragam latar dan bangsa.

    Para pegiat mencoba lagi menguak sejarah, kendati penelitian Komnas HAM pada 2003 soal pembantaian 1965 ditolak pemerintah RI. Apalagi Presiden Joko Widodo mengklaim mendukung upaya pengungkapan pelanggaran HAM berat di masa lalu selama kampanye pilpres.

    "Bila ada yang menyebut 'case closed' ini sangat tidak sepaham dengan Nawa Cita Pak Jokowi yang akan mengusut setiap kasus HAM hingga tuntas," kata Nursyahbani.

    Lantas, apa saja dakwaan penting kepada pemerintah RI yang berhasil diungkap dalam sidang IPT sejauh ini? Berikut rangkumannya oleh merdeka.com:

    1. Korban paling dizalimi dari tragedi 65 adalah keluarga tapol

    Ketua Tim Jaksa Todung Mulya Lubis mengatakan tragedi 1965 bukan sekadar penumpasan simpatisan komunis. Lebih dari itu, jutaan orang yang dizalimi rezim, jejaknya masih teraba di pemerintah Indonesia kiwari.

    Keadilan sampai sekarang belum datang bagi mereka yang dicap keluarga tahanan politik, setelah dihajar diskriminasi empat dasawarsa terakhir.

    "Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa lebih banyak orang yang tewas secara tragis tanpa terkait partai komunis. Mereka bisa saja cuma teman, saudara, istri, atau anak dari terduga anggota PKI," urai Todung.

    Selain orang tak bersalah ikut dibantai koalisi TNI dan ormas, keluarga tahanan politik mengalami diskriminasi parah. Istri dan anak yang tidak tahu apa-apa turut menderita karena ikut dicap komunis. Di KTP bekas tahanan politik, ada cap Eks-Tapol (ET) membuat seluruh keluarga terduga PKI dipersulit akses ekonominya atau kerap diperlakukan tidak adil di sekolah

    2. Tapol Pulau Buru mengalami perbudakan oleh Kejaksaan RI

    Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam, yang dipanggil sebagai saksi ahli dalam sidang IPT, mengatakan kamp konsentrasi Buru, di Maluku, merupakan pelanggaran HAM paling benderang dari rangkaian insiden selepas 1965.

    Sekurang-kurangnya 11.600 orang, baik anggota PKI, simpatisan, atau siapapun yang mencurigakan, dikirim ke pulau terisolir itu dalam periode 1969-1970. Dia sudah meneliti arsip Pulau Buru bersama 14 orang lainnya pada 2003, hasilnya dikirim ke Komnas HAM.

    tapol-tidak-pernah-diadili-masuk-kategori-penghilangan-paksa-rev2.jpg

    Pembuangan belasan ribu orang ini dipersiapkan Kejaksaan Agung RI sejak dua tahun sebelumnya. Sistem pengelolaan Buru mirip kamp konsentrasi Uni Soviet di era Diktator Joseph Stalin. Beberapa kali tahanan politik dibunuh karena dinilai mencoba kabur. Sebagian mati kelaparan, sebagian lagi meninggal selepas sakit tanpa perawatan karena jumlah dokter sangat sedikit.

    Selama di Buru, tapol dilarang membaca buku, menulis, dan dibatasi menerima surat dari keluarga. Tahanan politik diperintahkan tentara bekerja membangun rumah, bercocok tanam, dan kerja kasar lainnya sejak subuh sampai matahari terbenam.

    "Beda dengan dipenjara. Mereka dibawa tanpa diadili, tanpa tahu mau ke mana, tanpa tahu kapan akan dibebaskan. Mereka terisolir dan melakukan kerja paksa dari jam 4 pagi sampai 10 malam," ungkap Asvi.

    3. Tapol tidak pernah diadili, masuk kategori penghilangan paksa

    Lewat ikhtisar sidang yang dibagikan situs 1965tribunal.org, Rabu (11/11), ada beberapa saksi hidup peristiwa pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia dihadirkan dalam ruang pengadilan rakyat itu.

    Salah satunya adalah Basuki Bowo. Dia ditahan di kamp konsentrasi Pulau Buru, Maluku, tanpa alasan. Bowo diciduk tentara pada 13 Oktober 1965, lalu dibawa ke Nusakambangan, berlanjut ke Buru setahun sesudahnya menggunakan kapal laut.

    Bowo diangkut ke Buru dengan alasan terlibat pengurusan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Organisasi mahasiswa ini disebut sayap politik PKI. Bowo mengatakan rekan-rekannya sesama mahasiswa yang menjadi anggota Perhipi juga dicokok. Tak pernah ada pemeriksaan apapun sejak malam dia dijemput oleh tentara.

    Bowo ditahan 14 tahun tanpa ada remisi, tanpa pengadilan, dan setelah dibebaskan dari Buru pada 1979 masih harus lapor setiap tiga bulan ke koramil terdekat di Jakarta Selatan.

    Pengalaman Bowo masuk kategori penghilangan, salah satu poin dakwaan tim jaksa IPT. "Tidak ada keterangan ditahan untuk apa," kata Bowo saat ditanya hakim.

    "Yang kami ketahui saat itu kami termasuk golongan B, artinya tahanan politik dianggap terlibat (G 30 S) tapi tidak terbukti," imbuhnya.

    4. Orba memakai pulau buru buat memenangkan pemilu 1971

    Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam menjelaskan temuan penting yang jarang dibahas selama ini terkait keberadaan Kamp Konsentrasi Buru selepas tragedi 65.

    Asvi mengatakan sebagian tapol yang dibuang ke Buru tak ada sangkut pautnya dengan PKI. Beberapa hanyalah mahasiswa atau tokoh masyarakat yang kritis, dikhawatirkan bisa mempengaruhi agenda Orde Baru menjelang pemilu 1971.

    orba-memakai-pulau-buru-buat-memenangkan-pemilu-1971-rev3.jpg

    "Pemilu di Indonesia akan dilaksanakan pada 1968. Soeharto melihat proses ini. Tinggal beberapa bulan lagi, dia tidak sanggup dan diundur pada 1971. Menjelang 1971, dilakukan pengamanan, di antaranya membuang 10 ribu orang dianggap berbahaya di tengah masyarakat," ungkap Asvi.

    Pada 1971, Golongan Karya - mesin politik Soeharto - menang telak dalam pemilu.

    Kamp Konsentrasi Buru akhirnya ditutup pada 1979. Pemerintah Indonesia menyerah pada negara-negara Barat, khususnya kreditur utang luar negeri, yang menilai pembuangan tapol itu sangat tidak manusiawi.

    Sumber: http://www.merdeka.com/dunia/daftar-dakwaan-awal-yakini-pemerintah-langgar-ham-berat-saat-65-sidang-rakyat-1965-di-belanda.html
    never feel bother....
  • Negara maju selalu bisa menindas negara berkembang seperti kita ini lewat isu HAM. Apa reaksi kita? Jangan ditanggapi ntar makin berapi-api. terimakasih
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori