Contact Us

Kebakaran Hutan, Hukum Pemerintah vs Konglomerat

Asap yang maha bikin susah orang di Sumatera dan Kalimantan, bahkan hingga menyeberang ke negara tetangga, entah mengapa sulit sekali dibasmi. Apakah masalahnya memang medan berat, atau niat pemerintah kurang kuat dan enggan merogoh kocek dalam-dalam buat menuntaskan persoalan itu?

Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan selalu menyisakan bara dalam sekam. Sebab selama ini, pelaku dijerat hukum hanya menyentuh eksekutor di lapangan dan karyawan tingkat menengah. Beleid yang dibikin susah payah di tangan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat seperti tak sanggup menyeret para pemilik modal turut bertanggung jawab.

847edaba40135baf9486537dc3a93337.jpg

Sesaat cuaca kemarau panjang akibat El Nino dianggap menjadi pemicu tiba-tiba kebakaran lahan dan hutan. Namun sejatinya bukan itu yang terjadi. Menurut penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR), justru peristiwa itu dipicu ulah manusia. Lebih dari 90 persen kebakaran hutan disebabkan karena manusia, atau sengaja dibakar.

"Kebakaran hutan adalah kejahatan terorganisasi karena lebih dari sembilan puluh persen disebabkan manusia atau sengaja dibakar. Tujuannya membuka lahan perkebunan," kata seorang peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), Herry Purnomo, beberapa waktu lalu.

Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, Indonesia melestarikan cara dianggap super efisien dalam membuka lahan gambut atau hutan, menjadi perkebunan sawit. Yakni dengan dibakar. Tak perlu repot-repot mendatangkan selusin lebih pekerja dengan alat berat buat memangkas pohon, atau ekskavator buat membalik lapisan tanah. Cukup dengan dua hingga tiga jeriken bahan bakar minyak dan sebuah korek sebagai pemantik, lahan hangus dan rata. Lalu siap digarap sesuai si pemilik modal.

Lahan sudah dibakar pun harganya bakal melonjak. Dari sekitar Rp 8 juta per hektar, menjadi Rp 11 juta per hektar. Menurut Herry, setelah ditanami sawit, harga tanah itu semakin berlipat. Sekitar Rp 50 juta per hektare, dan bisa menyentuh Rp 100 juta per hektare jika ditanami sawit bibit unggul.

Menurut Herry, perputaran uang dalam bisnis pembukaan lahan pun menggiurkan. Banyak pihak, seperti kelompok tani, pengklaim lahan, perantara penjual lahan, dan investor sawit, mendapat keuntungan dari hal itu. Aparat pemerintahan dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, wali kota atau bupati, gubernur, hingga kementerian juga turut andil. Karena teken dan cap lembaga mereka menentukan apakah perizinan pembukaan lahan dikabulkan atau tidak.

Industri sawit memang menggiurkan saat ini. Mulai dari raksasa bisnis hingga pemodal perorangan berlomba-lomba membuka lahan dan menanam 'emas hijau' itu. Herry memberi solusi buat menekan timbulnya kabut asap. Caranya memangkas jaringan pelaku pembakaran hutan, menyusun tata ruang dan lahan, serta penegakan supremasi hukum. Pertanyaannya, apakah semua itu bisa diterapkan tanpa pandang bulu?

Kebakaran hutan juga mengancam kehidupan flora dan fauna di wilayah itu. Berbagai tumbuhan unik dan langka bisa langsung hilang dalam sekejap. Sementara itu, hewan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Mereka pun semakin terdesak mencari lokasi hidup baru. Tak jarang, mereka memasuki kawasan pemukiman manusia. Konflik antara satwa liar dan manusia pun tak terhindarkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut urun rembuk. Menurut mereka, masalah rasuah di bidang lingkungan pun tak kalah merusak. Obral pemberian perizinan kerap dilakukan menjelang ajang pemilihan kepala daerah. Perusahaan bonafit yang ingin memperluas lahan, dengan membikin anak perseroan, lantas mengambil jalan pintas. Supaya niatnya berjalan mulus, mereka menyogok para pemimpin daerah supaya mendapatkan izin. Situasi itu pun menjadi celah para penguasa daerah mengeruk keuntungan, tanpa memikirkan dampaknya. Situasi itu semakin parah saat diterapkan otonomi daerah. Banyak pemimpin silau dengan harta, dan tidak memedulikan kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya.

Beberapa korban sudah berjatuhan akibat kabut asap. Mulai dari sakit parah hingga nyawa melayang.

KPK sudah mengingatkan jauh-jauh hari soal ini. Apabila sumber daya alam Indonesia terus diobral dan kerusakan tak bisa dicegah, maka dampaknya akan dahsyat. Lagi-lagi yang tersakiti adalah rakyat. Sementara para konglomerat duduk manis menikmati keuntungan.

Menurut Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, potensi kehutanan bila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan risiko tinggi. Termasuk dari kebakaran hutan yang disengaja.

"Kalau kami tidak berikan perhatian kepada penerimaan terhadap risiko lain, juga jadi masalah. Ini juga sepuluh tahun terakhir, peningkatan pembukaan lahan yang tajam didorong ekspansi HTI (Hutan Tanaman Industri) sawit, pertambangan, dan beberapa kasus api digunakan sebagai alat membuka lahan, yang rentan menimbulkan kebakaran seperti lahan gambut di Sumatera Selatan," kata Zulkarnain.

Sumber: http://m.merdeka.com/peristiwa/lingkaran-setan-kebakaran-lahan-mampukah-hukum-seret-konglomerat-splitnews-2.html
never feel bother....
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori