Contact Us

Daftar Situs Porno, Trust+ Dan Aturan Kominfo

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk lebih galak dalam menghadapi konten negatif -- pornografi, perjudian, SARA, penipuan dan lainnya -- di internet benar-benar bakal direalisasikan.

Sejumlah LSM dan pelaku industri internet menolak Peraturan Menteri Kominfo no 14 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif. Tentu saja ada sejumlah alasan mereka menolaknya.

dampak+negatif+internet.jpg

Diungkapkan Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Semmy Pangerapan peraturan menteri seperti ini pernah ditolak pada tahun 2009. Namun filtering tetap dilanjutkan oleh Kementerian Kominfo.

"Tahun 2009 kita sudah pernah menolak. Tapi filtering tetap dilanjutkan, malahan ISP (Internet Service Provider) yang tidak mengikuti kemauan pemerintah izinnya dicabut," kata Semmy, saat konferensi pers pernyataan bersama, di Kafe Tjikini, Minggu (10/8/2014).

Dengan adanya peraturan tersebut, terjadi 'kesalahan' wewenang di ISP. Sebab, menurutnya, ISP bukanlah melakukan filtering, namun mengoreksi. Karena memblokir situs, merupakan pelanggaran hak asasi pelanggan.

Sementara itu, ditambahkan oleh Direktur ICT Watch Donny B.U, implikasi serius terhadap penegakan hak asasi, salah satunya adalah ketiadaan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 'konten bermuataan negatif'.

"Tidak ada penjelasan lebih spesifik definisi dari pornografi dan konten bermuataan negatif itu sendiri. Karena permen ini dapat membatasi konten apapun yang ada di internet, karea cakupannya luas dan tidak spesik," katanya.

Seperti diketahui, LSM dan komunitas industri internet seperti ELSAM, ICT Watch, Safenet, APJII. ICJR dan RIDEP Indonesia menyatakan sikapnya untuk menolak keberadaan peraturan yang diundangkan 17 Juli 2014 tersebut

Sejumlah LSM itu menjabarkan ada 4 poin yang perlu disikapi dari peraturan tersebut:

1. Menolak Permen Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif. Tanpa berlandaskan pada kebijakan dan prosedur yang jelas, Permen Kominfo tersebut sangat mudah disalahgunakan berbagai pihak untuk melakukan pengekangan kebebasan berekspresi dan penghambatan memperloleh informasi di internet. Untuk itu kami mendesak peraturan ini segera ditarik kembali dan atau dibatalkan.

2. Mempersiapkan langkah sesuai prosedur hukum dengan mengajukan judicial review atas Permen Kominfo ke Mahakamah Agung (MA). Hal ini mengingat materi yang terkandung dalam permen tersebut bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

3. Memintah kepada pemerintah baru, untuk segera mengambil inisiatif guna melakukan amandemen terhadap UU ITE. Amandemen tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan pengaturan mengenai konten internet, sehingga ada rujukan aturan yang memadai dan menyeluruh, yang dapat memberikan kepastian hukum serta mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi.

4. Mendorong tata kelola internet yang transparan, akuntanbel dan professional dengan dialog dan pelibatan aktif pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder), dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, sector bisnis/swasta, akademis dan komunitas teknis. Dengan dialog yang terbuka, inklusif dan egaliter, maka tata kelola internet Indonesia yang lebih baik akan dapat diwujudkan ke depannya.

http://inet.detik.com/read/2014/08/10/171517/2658040/399/2/ini-alasan-peraturan-sensor-internet-perlu-ditolak

Komentar

  • [size=medium]Onno Bicara Sensor Situs Porno[/size]

    Pro kontra Peraturan Menteri Kominfo no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif terus mengemuka. Tak terkecuali dari kacamata praktisi internet Onno W. Purbo.

    Sebelumnya, Onno ingin menjabarkan tiga pilar hukum yang mengatur hidup manusia. Yaitu hukum Tuhan, hukum tertulis (UU, PP, Peraturan Menteri), serta hukum tidak tertulis (konsensus, hukum ada, etika, netiket).

    cartoon-sex-violence.jpg

    Jika dirunut lebih lanjut, maka hukum Tuhan itu akan berujung halal dan haram serta surga dan neraka. Hukum tertulis berujung pada polisi, pengadilan atau berakhir di penjara. Sementara hukum adat (tidak tertulis) sebatas dari mulut ke mulut dan berakhir di sanksi sosial.

    Nah, menurut Onno, Permen Situs Negatif yang belakangan lagi ramai-ramai, merupakan contoh dari hukum tertulis. Permen ini bahkan menjadikan pemerintah yang menentukan mana situs baik atau buruk.

    "(Masalahnya) di dunia cyber gak semua harus pakai hukum tertulis. Kebanyakan malah pakai hukum adat/konsensus saja cukup. Yang bahaya adalah kalau mau bertindak jadi Tuhan, menentukan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang halal, mana yang haram dan ini dimasukkan ke hukum tertulis," lanjut Onno kepada detikINET.

    Mekanisme kerja Permen Situs Negatif pun dinilai bakal lambat karena menggunakan birokrasi pemerintah.

    "Masalah paling fatal adalah kalau salah menentukan situs baik dimasukkan daftar situs tidak baik. Dan ini banyak kejadian yang sudah terjadi. Siapa yang harus tanggung jawab? Pemerintah? ISP? Operator? Trust+? Nawala?" sergah Onno

    onnoopenbts.jpg

    Penggiat IT yang kini menjadi dosen di Universitas Surya ini menambahkan, mekanisme rigid -- yang menentukan mana yang baik dan tidak -- biasanya memang dibutuhkan pada masyarakat yang belum dewasa, anak-anak, siswa, atau yang pendidikannya rendah.

    "Pada masyarakat yang pendidikannya tinggi, dewasa, mampu melakukan nalar dengan baik maka kita cenderung untuk menggunakan konsensus, etika," lanjutnya.

    Solusi pengganti Permen Situs Negatif, menurut Onno, dapat lebih mengandalkan hukum adat untuk melakukan sensor secara lokal.

    Masyarakat internet, juga di Indonesia, dianggap biasanya mempunyai pendidikan yang relatif tinggi. Untuk jenis masyarakat ini maka di internet dikenal mekanisme netiket yang pada dasarnya adalah konsensus/hukum adat.

    "Ini bisa digunakan di kantor, instansi dan lainnya dalam menangani situs porno. Mekanisme untuk memblokir situs berdasarkan konsensus bisa menggunakan tools seperti SquidGuard dan lainnya," Onno menambahkan.

    Di samping itu, di berbagai situs di internet biasanya ada mekanisme flagging cs untuk melakukan self sensor oleh pengguna. Ini adalah mekanisme konsensus/hukum adat yang lebih cepat daripada hukum tertulis

    "Untuk anak-anak, siswa, sekolah, kampus, guru, rektor dan lainnya dapat disarankan daftar situs yang dicekal. Daftar ini dapat disarankan oleh pemerintah tapi sebaiknya dikelola secara swadaya oleh masyarakat," pungkasnya.

    http://inet.detik.com/read/2014/08/12/125653/2659797/399/2/onno-bicara-sensor-situs-porno
  • [size=medium]DPR Minta Permen Situs Negatif Dicabut[/size]
    Susetyo Dwi Prihadi - detikinet
    [size=xx-small]Senin, 11/08/2014 08:27 WIB[/size]

    DPR meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk mencabut Peraturan Menteri Kominfo no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

    Hal ini diserukan oleh Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi. Dia mengatakan aturan baru itu disinyalir rentan disalahgunakan. Tifatul pun didesak segera menganulir aturan tersebut.

    20110407_Bersihkan_Gedung_DPR.jpg

    "Tidak jelasnya definisi situs negatif itu sama saja beri cek kosong pemerintah untuk batasi gerak warga di dunia siber." kata Helmy, melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/8/2014).

    Peraturan merinci tata cara pemblokiran konten internet yang dinilai negatif. Aturan ini dianggap sebagai turunan dari pengaturan ‘konten yang dilarang’ sebagaimana tertulis dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Dalam Permenkominfo baru tersebut, situs internet bermuatan negatif disebut eksplisit. Pasal 4 ayat 1 berbunyi:
    'Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
    a. pornografi; dan
    b.kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.'

    Menurut Helmy, selama ini kerja Kominfo masih jauh dari memuaskan. Kerja kementerian tersebut lebih banyak mengurusi hal berbau pornografi.

    "Kerja kominfo ini terkesan pilih-pilih. Kalau pornografi gerak cepat tapi kalau isu terorisme responnya lambat dan berbelit," kritiknya.

    Helmy menambahkan selama ini sudah aktif aktif melakukan pemblokiran internet. Akan tetapi, pemblokiran ini tidak berdasarkan aturan dan prosedur yang memadai.

    "Kami (DPR) pun tidak pernah dilibatkan dalam membuat aturan pembatasan internet. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pembatasan penting dilakukan untuk mencegah abuse," tegasnya.

    Dirinya juga mengkhawatirkan keberadaan Trust Positif yang disebut dalam peraturan menteri tersebut hanya akan memperburuk performa Kominfo. Sebab, sejauh ini tidak ada audit kinerja yang transparan dan akuntabel terhadap Trust Positif.

    "Agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan di akhir jabatan, sebaiknya peraturan ini dicabut dan dibatalkan," usul Helmy.

    http://inet.detik.com/read/2014/08/11/082737/2658189/399/2/dpr-minta-permen-situs-negatif-dicabut
  • [size=medium]Kominfo Bela Legitimasi 'Mesin Sensor' Trust+[/size]
    Susetyo Dwi Prihadi - detikinet
    [size=xx-small]Senin, 11/08/2014 17:01 WIB[/size]


    Direktur Eksekutif ICT Watch Donny B.U. bersama dengan sejumlah LSM yang concern dengan internet Indonesia mempertanyakan legitimasi Trust+ Positif yang menjadi 'mesin sensor' Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    2_zps83b76388.png

    Namun dikatakan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Bambang Heru Tjahjono, Trust+ Positif hanyalah database yang berisi daftar situs negatif. Semuanya yang masuk daftar hitam Turst+ Positif dikatakan berdasarkan aduan dari masyarakat.

    "Trust+ Positif itu database, semuanya hasil laporan atau aduan dari masyarkat. Nah, yang mengevaluasi itu tim Direktorat Keamanan Informasi Kominfo," jelas Bambang saat berbincang dengan detikINET, Senin (11/8/2014).

    Direktorat Keamanan Informasi sendiri berada di bawah Ditjen yang dipimpin oleh Bambang. Jumlah tim tersebut sekitar 40 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

    "PPNS ini yang mengevaluasi. Mereka adalah orang yang sebelumnya sudah terlatih dan diajarkan hasil kerjasama juga dengan pihak kepolisian," tambahnya.

    Dari PPNS memproses setiap aduan dari masyarakat, kemudian memasukannya ke database di Trust+ Positif. Data di Trust+ Positif inilah yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa layanan internet (Internet Service Provider/ISP).

    Jika ada ISP yang menolak mematuhi aturan untuk menutup situs yang ada di database Trust+Postif, tentu saja ada sejumlah sanksi yang menunggu

    "Sesuai Undang-Undang Telekomunikasi ada. Mulai dari peringatan sampai pencabutan izin," katanya.

    Bambang memang tidak menampik adanya situs-situs yang salah blokir. Namun dia terkesan mengelak untuk disalahkan, dan membuang 'bola panas' ini ke ISP.

    "Ini mungkin hanya masalah komunikasi. Mungkin di database Trust+Positif sudah di-update, tapi pihak ISP belum," tandasnya.

    http://inet.detik.com/read/2014/08/11/165204/2659001/399/2/kominfo-bela-legitimasi-mesin-sensor-trust-
  • [size=medium]Pemblokiran Situs Negatif Dituding Langgar HAM[/size]
    Susetyo Dwi Prihadi - detikinet
    [size=xx-small]Jumat, 08/08/2014 15:52 WIB
    [/size]


    Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 yang mengatur tentang situs negatif dianggap sebagai pengekangan terhadap Hak Asasi manusia (HAM). Selain itu, seharusnya aturan seperti ini diatur dalam bentuk undang-undang.

    Dikatakan oleh Ketua Badan Pengurus Insititute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, bahwa materi di dalam Permen Pengaturan Situs Negatif banyak melakukan pembatasan.

    human-rights-every-human-has-rights.jpg

    "Peraturan Menteri ini memuat materi yang melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga materi pembatasan dalam bentuk apapun haruslah diatur berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yaitu dengan menggunakan Undang-Undang" tegas Anggara, melalui keterangan yang diterima detikINET, Jumat (8/8/2014).

    Selain melanggar aturan pembatasan yang diamanatkan dalam UUD 1945, materi muatan dari Peraturan Menteri ini menurutnya sangat merugikan masyarakat, dan berpotensi justru menimbulkan iklim negatif pengekangan kebebasan hak asasi oleh negara.

    "Secara mendasar saja, pengertian 'konten negatif' sangat luas dan multitafsir, tidak ada indikator yang jelas dan pengertian serta definisi yang memadai dan ujungnya berpotensi besar dalam melanggar hak asasi manusia," jelas Anggara.

    Dia menambahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini Kominfo, sangat besar dan terlalu luas. Peraturan Menteri ini memposisikan Menkominfo sebagai pelapor, pengadu, penyidik, penuntut, pembuat standar penilaian sekaligus penilai atau hakim dan sekaligus pula eksekutor dalam kebijakan blocking dan filtering.

    "Kominfo memainkan peran yang begitu besar dengan mengambil kewenangan badan lain terutama pengadilan dan lebih buruknya lagi dilakukan tanpa kontrol dari manapun," tandasnya.

    http://inet.detik.com/read/2014/08/08/155222/2657031/399/pemblokiran-situs-negatif-dituding-langgar-ham
  • Sensor Internet, Kado Perpisahan Tifatul
    Achmad Rouzni Noor II - detikinet
    Jumat, 08/08/2014 16:55 WIB

    Tifatul Sembiring membuat gebrakan tepat sebulan sebelum resmi melepas jabatannya sebagai Menkominfo dengan menandatangani Peraturan Menteri tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

    Dengan hadirnya Permen Situs Negatif ini, Tifatul mungkin menginginkan Kominfo tetap menjalankan warisannya dengan terus melanjutkan peperangan terhadap konten negatif yang tersebar di internet, semisal pornografi, perjudian, SARA, penipuan dan lainnya.

    Dari kabar yang diterima detikINET, Jumat (8/8/2014), Tifatul kemungkinan akan resign dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika per tanggal 9 September 2014. Atau sekitar satu bulan dari sekarang.

    trust-700x325.jpg

    Kabar lain yang beredar, aturan untuk sensor internet dari berbagai konten negatif ini tak hanya akan menjadi Peraturan Menteri, tapi juga dalam proses untuk diundangkan melalui Kementerian Hukum dan HAM.

    Aturan ini jika diundang dan disahkan, jelas akan menjadi babak baru dari sensor konten di dunia maya. Aturan ini menjadikan pemerintah bisa memblokir situs internet yang mengandung unsur pornografi, perjudian dan kegiatan yang ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    Tifatul melalui akun Twitter-nya belum lama ini menjelaskan bahwa selama ini soal konten diatur dalam peraturan Dirjen Aptika Kominfo. Lantas, agar memiliki taring, derajat aturan dinaikkan menjadi Peraturan Menkominfo dimana acuannya adalah UU, PP dan lainnya.

    Para penyelenggara jasa akses internet wajib memblokir situs-situs yang tercantum dalam daftar Trust+Positif. Jika tidak mematuhi, para penyelenggara jasa akses internet akan dikenai sanksi

    Sejauh ini, situs-situs yang diblokir tercantum dalam daftar yang disebut dengan Trust+Positif. Tercatat hingga Desember 2013 lalu telah terdata sebanyak 811.190 database Trust+ Positif.

    Kado Manis atau Pahit?

    Meredam beredarnya situs-situs negatif agar internet menjadi sehat memang bagus maksud dan tujuannya. Namun sayangnya, tak semua pihak setuju dengan tata cara yang dimaksud oleh Kominfo.

    Hal yang banyak disorot oleh penggiat internet adalah kekuasaan yang besar dimiliki oleh tim Trust+Positif dalam mengawasi atau menentukan konten yang beredar. Apalagi, untuk memblokir suatu konten tidak perlu izin dari menteri jika memang jelas terdapat unsur negatif.

    Lembaga seperti ICT Watch pun menggangap Trust+Positif tidaklah memiliki legitimasi yang jelas. Bahkan praktek Trust+Positif dianggap tidak memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) yang baku dan resmi.

    Menurut Doni Darwin, founder IndoTelko Forum, Kominfo sebaiknya mulai mengeliminir kontroversi terkait Trust+Positif dengan memposisikan layaknya lembaga pertimbangan konten internet. Badan ini nantinya seperti Lembaga Sensor Film (LSF) yang mengakomodir peran serta masyarakat dan melibatkan banyak pihak interdisiplin.

    "Jika masih seperti sekarang, penolakan dari netizen akan terus bergulir dan menjadi salah satu catatan tak elok bagi Tifatul yang akan menyelesaikan masa jabatannya tak lama lagi," pungkas Darwin.

    http://inet.detik.com/read/2014/08/08/165503/2657156/399/2/sensor-internet-kado-perpisahan-tifatul
  • [size=medium]Apa Saja Situs Negatif Versi Kominfo?[/size]

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya menindak tegas segala situs yang bermuatan negatif dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif. Apa saja yang bisa diblokir Kominfo?

    Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa pemerintah, lembaga pemerintah, Penyelenggara Jasa Akses Internet dan masyarakat bisa berperan dalam menindak situs bermuataan negatif. Hal itu tertuang dalam Bab II pasal 3.

    Pemerintah dalam hal ini Kominfo, dalam Bab III pasal 4 ayat 1 mempunyai kewenangan untuk menindak situs internet bermuatan negatif yang terdiri dari pornografi dan kegiatan ilegal lainnya.

    "Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari kementerian atau lembaga pemerintahan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undang," tulis peraturan tersebut, yang detikINET kutip, Jumat (8/8/2014).

    Dari pasal tersebut boleh dikatakan Kominfo mempunyai wewenang atau delik biasa untuk menindak situs bermuatan negatif yang masuk kategori pornografi melalui Direktur Jendral.

    Sementara lembaga pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Bab IV pasal 5 ayat 3 dan 4 dapat melaporkan situs bermuatan negatif yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Jendral.

    Laporan masyarakat yang bisa dikategorikan mendesak, seperti dijabarkan di Bab IV pasal 10 (c), adalah terkait masalah privasi, pornografi anak, kekekerasan, SARA dan muatan negatif yang bisa berdampak luas.
    Berikut klasifikasi situs bermuatan negatif menurut Permen No 19 Tahun 2014:
    - Pornografi (wewenang Kominfo/delik biasa)
    - Kegiataan ilegal menurut lembaga pemerintahan
    - Laporan masyarakat (delik aduan), yang bisa dikategorikan mendesak seperti:Privasi, Pornografi Anak, Kekerasaan, SARA dan Muatan negatif yang berkembang di masyarakat.

    http://inet.detik.com/read/2014/08/08/104656/2656597/399/apa-saja-situs-negatif-versi-kominfo
  • [size=medium]Begini Alur Pemblokiran Situs Negatif[/size]

    Kementerian Kominfo juga menerima laporan dari masyarakat terkait situs yang bermuatan negatif. Tertuang dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuataan Negatif, begini alur pelaporan hingga prosesnya.

    Sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal ayat 1 masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muataan negatif kepada Direktur Jenderal.

    Atau dalam ayat 4 dijabarkan masyarakat juga dapat melaporkan situs internet bermuataan negatif kepada kementerian atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan undang-undang.

    Pasal 7 juga menambahkan, masyarakat dapat ikut serta menyediakan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam Trust-postif.

    "Masyarakat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa email aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan," demikian isi Pasal 10 (b) yang detikINET kutip, Jumat (8/8/2014).

    Setelah laporan diterima dan dinilai oleh tim dari Direktur Jenderal, maka tim tersebut dalam melakukan pengelolaan laporan dalam waktu 1x24 jam dan apabila merupakan kategori laporan mendesak menjadi 1x12 jam.
    Setelah memang dianggap negatif, Direktur Jendral meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muataan negatif.

    Dalam pasal 14 juga dikatakan Kominfo akan memberikan perintangan melalui email kepada penyedia situs dan apabila dalam 2x24 jam tidak diindahkan maka akan ada tindak lanjutan pengelolaan laporan.

    "Direktur Jendral menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 hari sejak laporan diterima," tertuang dalam pasal 14 (d).

    http://inet.detik.com/read/2014/08/08/112835/2656663/399/begini-alur-pemblokiran-situs-negatif
  • [size=medium]Jaring Baru Kominfo Menjerat Situs Porno[/size]

    Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk lebih galak dalam menghadapi konten negatif -- pornografi, perjudian, SARA, penipuan dan lainnya -- di internet benar-benar bakal direalisasikan.

    Hal ini setelah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif telah diteken Menkominfo Tifatul Sembiring. Dan saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang ditandatangani pada 7 Juli 2014 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 17 Juli 2014.

    Pemblokiran situs yang berkonten negatif sejatinya sudah cukup lama dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Namun tetap saja, peredaran situs-situs negatif masih marak. Sampai akhirnya Kominfo mengeluarkan jaring baru untuk menjeratnya.

    Permen tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ini bisa dibilang untuk memperkuat aturan yang sudah berlaku. Sebab aturan ini lebih berbicara soal tata cara dan prosedur tetap dalam penanganan konten negatif di internet.

    Bagi Kominfo, meskipun sudah ada posko pengaduan (aduankonten@mail.kominfo.go.id) dan penggunanya terus meningkat, namun dipandang penting untuk menyusun Permen yang sudah dipersiapkan sejak September 2013 lalu ini.

    Kominfo pun menegaskan bahwa Permen ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan RPM Konten Multimedia. Sebab sepenuhnya hanya mengatur tata cara dan prosedur baku penanganan konten negatif.

    Disebutkan bahwa tujuan Permen ini ada dua. Pertama, memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya. Kedua, melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan

    Adapun ruang lingkupnya adalah:
    a. Penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani.
    b. Peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.
    c. Peran Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif.
    d. Tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.

    Singkatnya, masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas konten yang dianggap negatif di internet kepada Kominfo untuk kemudian dimasukkan dalam daftar hitam Trust+.

    Sementara kementerian atau lembaga pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya.

    Alhasil, jika tak mau dianggap membangkang, maka penyelenggara jasa akses internet alias Internet Service Provider (ISP) wajib melakukan pemblokiran terhadap situs- situs yang terdapat dalam Trust+.

    http://inet.detik.com/read/2014/08/08/081134/2656441/399/2/jaring-baru-kominfo-menjerat-situs-porno
  • sepertinya sulit melakukan bloking jika provider juga tidak ikutan serius menanganinya
  • Usaha yang bagus dari Kominfo,...
    tapi cara yang dipakai orang untuk menuju ke sana banyak...
  • mau sampai gimana ya cara menanggulangi hal seperti ini kan banyak sekali situsnya
  • yahhh kalo diblokirin yg pake langganan internet jd dikit dunkk
    justru industri internet makin rame kalo ada bokep dan kawan2 kan....hehehhe
  • gak penting bgt pake diblokir2 segala
    si tiffy gak ada kerjaan
  • Sekarang menterinya sudah ganti khan? :)
  • sepinter - pinter pulisinya, masih lebih pinter malingnya.. :cool: :modpower:

    kayaknya kalo buat bang mimin, blokir model beginian mah lewat.. :grin:
    anyway, ntar FBI masuk daftar hitam tidak ya? kan ada forum HAMnya? :cry:


    -libur malak, lagi males-
  • ah semua itu kembali ke pribadi masing masing netizen deh.
    kalo niatnya buka situs porno buat melampiaskan hawa nafsu selagi masih jomblo, sepertinya sah sah saja.

    yang benar tuh, haramkan penjualan sabun mandi kepada seseorang yang sudah kelamaan menjomblo. itu lebih baik dan menyehatkan alat kelaminnya :peace:
  • fikar_its menulis:
    ah semua itu kembali ke pribadi masing masing netizen deh.
    kalo niatnya buka situs porno buat melampiaskan hawa nafsu selagi masih jomblo, sepertinya sah sah saja.

    yang benar tuh, haramkan penjualan sabun mandi kepada seseorang yang sudah kelamaan menjomblo. itu lebih baik dan menyehatkan alat kelaminnya :peace:

    Lah terus mandinya pake apaan om Pik?? mosok nganggo klerek? :confused: :think: :confused:
  • wah mantap infonya.................
    thaks ya gan infonya.............
  • amandadesy menulis:
    wah mantap infonya.................
    thaks ya ndan infonya.............

    Situs-situs negatif memang dimunculkan untuk merusak generasi, terutama muda. Nah, dari itu orang-orang tua harus mendidik anaknya dengan benar. Sehingga tidak terjerumus ke lembah hitam.

Tinggalkan sebuah Komentar

Lepas gambar/berkas
Komentar yg tidak sesuai judul atau numpang iklan (tersembunyi), akan dihapus atau banned. Gunakan signature untuk menaruh link promosi anda

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori