Contact Us

Pertambangan Timah dan Hak Atas Lingkungan Hidup y

HAK ASASI MANUSIA DAN BISNIS
Pertambangan Timah dan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik (Studi Kasus di Provinsi Kep.Bangka Belitung)*

Pendahuluan
Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya. Sejak dulu Bangka Belitung sudah terkenal dengan pulau penghasil timah. Kondisi alam dengan keadaan tanah yang mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata dibawah 5, didalamnya banyak terkandung mineral biji timah yang berlimpah ruah. Tak salah jika sejak Negara Kincir Angin menguasi Hindia Belanda, Bangka Belitung dipusatkan untuk memproduksi timah sehingga menjadi penghasil timah terbesar di Indonesia bahkan dunia. Perlu diingat kembali, sejarah menyatakan bahwa pada zaman kolonial pertambangan timah di Bangka dikelola oleh badan usaha pertambangan milik kolonial Belanda. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, nasionalisasi perusahaan asing termasuk perusahaan timah milik Belanda pada tahun 1958, peleburan perusahaan hingga kemudian melalui proses reorganisasi, relokasi, rekonstruksi hingga sampailah menjadi perusahaan timah yang kita kenal saat ini yakni PT. Timah. Sehingga dapat dikonklusikan jika eksistensi pebgelolaan timah yang beroperasi di Bangka Belitung saat ini tak dapat dihitung dengan hitungan tahun saja.

Sebelum reformasi, penambangan timah hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Timah yang memiliki kuasa pertambangan hampir dua pertiga Kepulauan Bangka Belitung dan PT. Kobatin (join venture Malaysia dengan Indonesia) memiliki kuasa pertambangan seluas 42 ribu hektar di Bangka (sekarang di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan). Kini, penambangan timah tidak hanya dilakukan oleh dua perusahaan besar itu saja. Semenjak berlakunya regulasi daerah mengenai usaha pengelolaan pertambangan umum, maka baik investor dan masyarakat juga dapat berperan dalam melakukan penambangan timah. Jika, investor dalam melakukan usaha pertambangan diwajibkan untuk melalui berbagai mekanisme perizinan dengan pemerintah daerah sehingga mendapatkan kuasa pertambangan, maka hal tersebut juga serupa dengan masyarakat lokal. Pemerintah daerah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menambang timah, yang mana dikenal dengan pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat ini bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian sebagai bagian untuk turut serta dalam membangun daerah. Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan dan tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat.

Pada perkembangannya, masyarakat lokal mengenali pertambangan rakyat dengan sebutan Tambang Inkonvensional (selanjutnya disebut TI). Tambang inkonvensional ini, merupakan usaha pengelolaan penambangan timah dengan mekanisme sederhana. Jika dulu, tambang inkonvensional dilakukan pada area kuasa pertambangan milik PT. Timah, akan tetapi kemudian masyarakat mulai melakukan penambangan diluar kuasa pertambangan dan hingga saat ini jumlah aktivitas TI pun berkembang dengan pesat. Secara legalitas formal, tambang inkonvensional ini diizinkan bagi masyarakat yang memiliki izin. Akan tetapi, fenomena yang terjadi saat ini, banyaknya aktivitas TI yang dilakukan oleh masyarakat adalah perbuatan melanggar hukum karena mereka tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan. Implikasinya tidak adanya kontrol terhadapa pelaku tambang timah “liar” ini. Dampaknya perlahan kondisi lingkungan propinsi pemasok 40 persen timah dunia ini mengalami kehancuran. Bukan hanya kehilangan timah, tetapi juga menuai bencana lingkungan akibat rusaknya ekosistem penyangga.

Bangka Belitung menjadi daerah eksploitasi timah sejak zaman penjajahan Belanda. Pertambangan timah adalah pendapatan utama propinsi ini. Kebun lada yang juga menjadi sektor utama pendapatan masyarakat setempat pun kini beralih menjadi lahan tambang. Dewasa ini, tambang timah ilegal pun menjadi semakin marak mewarnai usaha pertambangan. Tambang timah inkonvensional menjadi marak setelah undang-undang otonomi daerah disahkan dan keputusan Menperindag mengkategorikan timah sebagai barang bebas. Otonomi daerah ini memberi legitimasi pembukaan tambang inkonvensional dengan tujuan mengontrol pendapatan daerah yang mandiri.

Wacana mengenai perkembangan usaha pertambangan timah di Bangka Belitung, maka tak akan lengkap jika tidak membahas kondisi perekonomian di Bangka Belitung yang disebut sebagai penghasil timal terbesar didunia. Tentu kita bisa menyebutnya sebagai mutual effect akibat adanya pertambangan timah di wilayah ini. Efek yang timbul dari usaha pertambangan timah tentu beragam. Dari berbagai segi kehidupan terutama dari segi perekonomian, hukum, sosial budaya dan lingkungan. Ditinjau dari perspektif ekonomi, perekonomian di Bangka Belitung relatif baik. Jumlah penduduk di Bangka Belitung yaitu sekitar 1, 3 juta jiwa dengan persentase 67 persen sebagai pekerja, dan 21 persen diantaranya bekerja di sektor pertambangan. Usaha pertambangan timah menjadi pendapat domestik bruto terbesar. Seiring dengan perkembangannya, usaha penambangan timah tidak hanya dilakukan oleh PT.Timah, akan tetapi setiap orang, siapapun baik masyarakat maupun investor dapat mengeksplorasi timah di bumi melayu ini. Sisi positifnya, hal tersebut turut meningkatkan perekonomian bagi penduduk setempat.

Tetapi patut dicermati, otonomi daerah seperti membuka kesempatan bagi warga untuk melakukan tambang ilegal. Meskipun tambang timah ilegal memberikan pekerjaan bagi warga lokal, akan tetapi mengakibatkan terjadinya ilegal economy. Salah satu bentuk ilegal economy adalah penyelundupan timah ke negara-negara tetangga. Maraknya penambangan ilegal telah menyebabkan produksi timah nasional melimpah, sehingga menurunkan harga jual. Sementara itu pendapatan daerah tidak ada dan masyarakat pun tidak dapat menikmati keuntungan dari penjualan timah. Terbukti masih banyak daerah-daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung belum bisa menikmati fasilitas listrik. Akibatnya, banyak terjadi konflik pertambangan dan negara tidak memperoleh royalti.

Tetapi patut dicermati, otonomi daerah seperti membuka kesempatan bagi sebagian warga untuk melakukan tambang ilegal. Meskipun tambang timah ilegal memberikan pekerjaan bagi sebagian warga lokal, akan tetapi mengakibatkan terjadinya ilegal economy. Salah satu bentuk ilegal economy adalah penyelundupan timah ke negara-negara tetangga. Maraknya penambangan ilegal telah menyebabkan produksi timah nasional melimpah, sehingga menurunkan harga jual bagi Perusahaan yang sebelumnya mempunyai wewenang untuk mengeksplorasi dan mengekploitasi timah secara legal. Sementara itu pendapatan bagi daerah tidak terlalu signifikan dan hanya sebagian masyarakat yang membuka TI saja yang memperoleh keuntungan dan kekayaan sedangkan bagi warga yang tidak pernah sekalipun membuka TI tidak dapat menikmati keuntungan dari penjualan timah. Terbukti masih banyak daerah-daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung belum bisa menikmati fasilitas listrik, belum terjaminnya saluran air bersih, dan semakin nyatanya kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Akibatnya, banyak terjadi konflik pertambangan salah satunya terkait tumpang tindihnya perizinan untuk mengelola timah, tingginya kasus hukum terkait illegal mining di Provinsi Kep. Bangka Belitung dan tentunya Negara tidak memperoleh royalti secara maksimal.

Ada kerugian lain yang diderita oleh pemerintah daerah dari segi ekonomi. Kerugian itu meliputi dana reklamasi dan pungutan lain yang diatur dalam perda yang tidak dibayar oleh penambang illegal. Akibat lain yang ditimbulkan penambangan ilegal adalah terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan hidup di Bangka Belitung.

Dalam perspektif hukum, terkait dengan kepatuhan/ketaatan hukum pelaku usaha pertambangan terhadap aturan tentang pertambangan. Terutama terkait masalah perizinan serta pertanggungjawaban pelaku usaha pasca eksploitasi yakni adanya jaminan reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi yakni usaha untuk merevitalisasi atau memperbaiki kembali bekas lahan tambang agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukkannya.

Dari perspektif sosial budaya, pelaku penambangan timah saat ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Ketaatan pelaku aktivitas penambangan terhadap situasi dan kondisi pertambangan menjadi perhatian utama dalam melakukan kegiatan penambangan. Usaha pertambangan membutuhkan perilaku sadar dari setiap orang, mengingat dampak buruk yang akan muncul dikemudian hari. Yang menjadi titik persoalan yakni sejauh mana pengetahuan pelaku usaha pertambangan terhadap eksploitasi yang dilakukan. Lalu yang menjadi persoalan lain adalah kebiasaan (habit) masyarakat setelah melakukan usaha pertambangan. Menurut penulis, yang terjadi saat ini, masih rendahnya kualitas rasa kepedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan kembali terhadap lahan bekas tambang.

Dari aspek ekologi atau lingkungan. Aspek ini menjadi perhatian utama terkait usaha pertambangan di Bangka Belitung. Pemegang kuasa pertambangan wajib memperhatikan kondisi lingkungan terhadap lahan tambang dengan memberikan kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta reklamasi lahan pasca tambang. AMDAL ini dijadikan sebagai kerangka acuan dalam memberikan dasar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan menunjang pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi poin penting bagi pemerintah daerah khususnya Bangka Belitung, relevansinya dengan usaha pertambangan timah di serumpun sebalai ini. Namun, kenyataannya tak demikian. Pengeksploitasian tambang timah yang berlebihan memicu terjadinya kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Hal ini tak dapat kita pungkiri, jika keadaan ini merupakan kontinuitas krisis ekonomi yang berdampak pada krisis sosial. Memang benar jika TI secara finansial memberikan positive effect pada perekonomian masyarakat di Bangka Belitung saat ini. Tetapi dilain sisi, aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang bisa kita sebut bahwa alam serumpun sebalai ini sudah “tersakiti”.
Penambangan TI liar ini mulai menjarah kawasan hutan lindung. Kerusakan pasca penambangan tidak hanya terjadi didaratan, tetapi juga sudah merambah pada kawasan pantai. Hutan bakau disekitar lokasi pertambangan mulai rusak. Bekas aktivitas penambangan TI umumnya dibiarkan saja tanpa adanya usaha reklamasi. Perusakan hutan tanpa adanya reklamasi sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Bangka Belitung. Jika musim hujan, beberapa wilayah sudah terkena imbas banjir karena sudah berkurangnya hutan sebagai sumber resapan air. Lain pula dengan bekas lubang tambang timah yang terbengkalai menjadi tempat subur perkembangan nyamuk anopheles. Efeknya, pulau ini menjadi epidemi penyakit malaria. Sedangkan, kekeringan hebat pun juga terjadi tatkala musim kemarau. Bumi serumpun sebalai ini sudah kesakitan dipenuhi oleh kawah dan lubang menganga yang terbengkalai.

Kelestarian fungsi ekosistem seharusnya dipertahankan. Jika tidak, maka keberlanjutan kehidupan mahkluk hidup dan bahkan manusia akan terancam. Kerusakan pada ekosistem telah berdampak panjang pada efek rumah kaca yang mengakibatkan bumi semakin panas dan berdampak pada kesehatan manusia. Jika manusia menyadari pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem, sesungguhnya hal ini adalah untuk keberlanjutan manusia itu sendiri.

Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup
Berbicara tentang hak asasi manusia maka erat kaitannya dengan sejarah perkembangan manusia. Keberadaan hak asasi manusia sangat melekat dengan kehidupan manusia. HAM sebenarnya sudah hadir berabad-abad lalu. Keberadaannya mulai diperhitungkan ketika lahirnya Piagam Madinah, Magna Charta, Bill of Rights, namun eksistensi HAM berlaku secara universal pasca perang dunia kedua. Runtuhnya perang dunia kedua, membawa bangsa-bangsa didunia mendorong terbentuknya suatu deklarasi untuk menjamin perdamaian didunia. Pada tanggal 10 Desember 1948 DUHAM (Declaration Universal of Human Rights) berlaku secara universal dan abadi dengan menjunjung tinggi perlindungan HAMN bagi seluruh umat manusia.
Perkembangan prinsip HAM sejalan dengan peradaban manusia modern. Karena pentingnya HAM dalam kehidupan manusia, maka ia tak sekedar teks baku internasional saja. HAM tercantum dalam piagam-piagam, Undang-Undang Dasar maupun Undang-undang. Sifatnya yang universal dan abadi, diakui sebagai senjata terampuh bagi setiap manusia untuk membantengi diri. Konsep kesetaraannya (equality) mengekspresikan gagasan untuk menghormati martabat yang melekat pada manusia

Secara harfiah HAM didefinisikan sebagai hak pokok atau hak yang kodrati bersifat asasi/fundamental keberadaannya tidak dapat diganggu gugat, dibatasi, dibagi bahkan harus dipenuhi, dihormati, dilindungi dari segala ancaman atau hambatan apapun yang mengganggunya. HAM sudah melekat (inalienable) sejak manusia lahir sesuai dengan harkat dan martabatnya. Oleh karena semua manusia dilahirkan merdeka serta setara dalam martabat dan hak. Konsep dan substansi HAM pun berkembang seiring dengan perkembangan manusia.

MASUKKAN TEORI TENTANG HAM
Pada umumnya hak-hak asasi manusia dibagi dalam tiga generasi, sesuai dengan zaman pengakuannya masing-masing. Generasi pertama (dari abad ke-17 dan ke-18) memuat hak-hak kebebasan yang hakiki, diantaranya seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan pribadi, larangan perbudakan, hak untuk bebas dari pelakuan yang kejam dan tidak manusiawi, hak beragama, hak kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Kemudian, kesadaran atas ketidakadilan sosial pada abad ke -19 melahirkan generasi kedua yaitu hak-hak sosial dan budaya. Hak-hak pada generasi kedua ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
Terakhir yakni generasi ketiga. Munculnya generasi ketiga ini adalah kesadaran bahwa hak-hak yang dimiliki bukan atas individu saja, melainkan dimiliki oleh sekelompok orang, seperti hak atas pembangunan, hak untuk berkomunikasi, hak atas berpartisipasi dalam warisan budaya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak-hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang masih utuh (kelestarian).

Salah satu dari perkembangan substansi HAM dalam kehidupan manusia pada generasi ketiga yakni munculnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini lahir atas dasar bahwa keinginan untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan karena tuntutan hak yang dimiliki individu-individu tertentu saja, melainkan menjadi keinginan atas sekelompok orang atau bersama. Hak atas lingkungan hidup yang baik ini memberikan pengertian jika setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dimana lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem yang merupakan suatu daur ulang kehidupan (live recycle) dimana pada ekosistem tersebut ada manusia didalamnya.

Ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik yang memerlukan adanya keseimbangan atau keselerasan ekologi yaitu suatu keadaan dimana mahluk hidup ada dalam hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Mahluk hidup yang paling berperan dalam menjaga keharmonisan ekosistem itu adalah manusia. Jika manusia tidak mampu menjaga keseimbangan maka akan terjadi perusakan, penghancuran, pemusnahan pada lingkungan hidup yang berujung pada ketidakseimbangan ekosistem, dan manusia sebagai salah satu komponen yang ada didalam ekosistem mungkin tidak dapat hidup harmonis dengan lingkungannya.

Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik
Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, dengan kata lain, lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kebutuhan hidup manusia, makanan dan minuman berasal dari sumber-sumber yang diberikan lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber terpenting dalam mempertahankan eksistensi hidup manusia. Alam yang merupakan karunia Tuhan, berfungsi sebagai penyangga ekosistem kehidupan yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial yang tinggi bagi kehidupan umat manusia. Ketiga fungsi itu akan memberi kontribusi optimal bagi kehidupan manusia. Ketiganya berada pada posisi yang seimbang dalam tata lingkungan yang lestari. Dalam hal ini diperlukan sinergi yang terpadu antara pihak-pihak yang bertindak sebagai subjek pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya negara (stick holder), swasta (corporation), dan masyarakat (civil society).
Hubungan antara negara dengan alam dan negara dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup itu saling berkaitan satu sama lain. Tentu pada posisi ini setiap pihak harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan hak dan kewajiban, misalnya kedudukan negara sebagai organisasi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya. Sedangkan masyarakat yang bersentuhan secara langsung dengan lingkungan hidup dapat menjaga dan melestarikan sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada.

10 desember 1948 menjadi hari yang paling bersejarah bagi umat dunia, dimana pada hari tersebut HAM diakui sebagai hak yang universal dan paling asasi dimiliki oleh seluruh manusia. Jika ada hak yang dimiliki oleh manusia secara pribadi, maka ada pula hak yang dimiliki secara bersama, salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik. Tanpa kita sadari hak atas lingkungan hidup yang baik ini menjadi penopang dasar bagi terlaksananya atas hak-hak yang lain.

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Negara dapat memberikan pengaturan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, gangguan atas hak milik sampai dengan pemberian perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian, lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat di antara keduanya. Mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup dan sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan sebagai salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Hal ini, karena dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

Berbagai masalah lingkungan hidup kemudian muncul sebagai akibat dari keinginan manusia untuk terus berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam kerangka hak asasi manusia, keinginan tersebut didasarkan pada hak atas pembangunan (the right to development). Keinginan manusia untuk memiliki ekonomi yang baik sehingga mengarah pada perkembangan pembangunan yang baik pula. Usaha yang dilakukan pun melalui cara yang beragam, salah satunya melalui pemanfaatan sumber daya alam. Buruknya, pembangunan yang dilakukan oleh manusia banyak melupakan lingkungan hidup sebagai komponen terpenting. Sedangkan, pembangunan selalu berkaitan dengan masalah ekosistem yang merupakan suatu daur kehidupan yaitu manusia dan lingkungannya memiliki hubungan satu sama lain.

Hak atas lingkungan hidup adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat beserta segala ekosistemnya. Permasalahannya saat ini adalah kerusakan lingkungan hidup yang melewati ambang batas. Pelaku atas kerusakan lingkungan hidup tak lain adalah manusia itu sendiri. Manusia dipandang sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, maka manusia bertindak sebagai pengelola juga dapat sebagai “aktor” yang merusak lingkungan hidup, sebagai objek maka manusia dipandang sebagai sistem yang berada pada komponen ekosistem yang dituntut untuk hidup harmonis dengan lingkungannya.

Tanpa lingkungan hidup yang baik maka hak hidup menjadi kurang berarti. Karena kebutuhan utama dalam hidup manusia adalah udara yang segar, air yang bersih dan sumber daya pangan yang baik diberikan oleh alam atas lingkungan hidup yang baik. Maka akan baik pula atas hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan, hak atas ekonomi, hak atas sosial budaya.
Lalu bagaimana dengan pemenuhan atas lingkungan hidup yang baik saat ini? Pemenuhan atas lingkungan hidup yang baik dirasakan masih belum terpenuhi. Pemenuhan, penghormatan, pemajuan serta penegakan hak atas lingkungan hidup belum menjadi titik perhatian penuh baik oleh pemerintah selaku penanggungjawab utama maupun masyarakat termasuk orang-perorangan. Hal ini sudah dapat kita rasakan dilingkungan sekitar kita. Aliran sungai-sungai yang sudah tercemar, kerusakan hutan yang disebabkan pembukaan lahan perkebunan, pembuangan limbah kelaut, rusaknya pesisir laut akibat pengerukan minyak bumi tak terkecuali penambangan timah yang menyebabkan banyak kerusakan diberbagai lini, baik didaratan maupun lautan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua, sebagai mahluk hidup yang berkoloni dibumi sejak ribuan tahun yang lalu maupun terhadap generasi-generasi dimasa yang akan datang. Karena hidup seperti apa yang akan diterima generasi mendatang kelak, jika saat ini kita sudah meninggalkan puing-puing kehancuran.

Keadaan serupa juga terjadi di Bangka Belitung. Kondisi pulau yang sebagian sudah rusak akibat tambang timah, sudah semestinya menjadi perhatian dan kewajiban kita untuk menjaga keseimbangan alam.

Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pada awal wacana, penulis sudah membahas sekilas mengenai sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung. Dimulai pada zaman Hindia Belanda, kemerdakaan, pasca reformasi hingga saat ini. Timah menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dan menjadi sumber pendapatan daerah Bangka Belitung. Tambang timah juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Bangka Belitung.
Seiring dengan banyaknya aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung, terutama yang dilakukan secara ilegal, ada efek yang ditimbulkan, yakni kerusakan lingkungan hidup. Hal ini menjadi sangat penting, menyangkut eksistensi lingkungan hidup di Bangka Belitung. Problem atas lingkungan hidup mulai bermunculan ketika kita banyak melihat efek aktivitas pasca tambang. Kerusakan ekosistem baik didaratan maupun dilautan mulai tampak. Kegiatan penambangan dilautan misalnya, telah menyebabkan sedimentasi membuat terumbu karang hancur. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dilaut. Sedangkan pemulihan terhadap ekosistem dilaut butuh waktu yang lama dan biaya yang mahal. Kondisi seperti itu juga terjadi pada ekosistem didaratan. Kondisi didaratan terlihat dengan adanya kawah ataupun lubang timah yang menganga. Lubang-lubang itu dibiarkan terbengkalai tanpa ada usaha pemulihan. Pelaku penambang timah bertingkah apatis atas apa yang telah diperbuat, pemerintah pun juga harusnya turut bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan di Bangka Belitung. Sampai saat ini pemerintah belum serius menangani penambangan timah ilegal. semakin hari, ekosistem di Bangka Belitung mulai mengalami kerusakan, sedangkan masyarakat membutuhkan lingkungan hidup yang baik, tidak hanya saat ini, tetapi juga generasi masyarakat yang akan datang.

Kerusakan lingkungan hidup ini harus segera diberhentikan. Jika tidak, kerusakan yang ditimbulkan akan semakin parah dan semakin sulit untuk ditanggulangi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penegakan hukum melalui peraturan daerah mengenai pengelolaan usaha pertambangan umum. Hal ini erat kaitannya dengan efektivitas peraturan daerah usaha pertambangan umum di Bangka Belitung.

Jika kita berbicara efektivitas suatu peraturan daerah, maka ukurannya adalah sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sejauh mana daya kerjanya hukum sehingga memaksa masyarakat untuk patuh/taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud, berarti berbicara daya berlakunya hukum yang berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) aparat penegak hukum; (3) sarana/prasarana yang digunakan oleh penegak hukum; dan (4) budaya masyarakat.
Hal diatas akan diuraikan secara runtun sebagai berikut.

1.Kaidah Hukum
Kaidah hukum yang dimaksud ialah peraturan daerah bangka belitung terkait pengelolaan usaha pertambangan umum. Pada hakikatnya keberadaan suatu peraturan bukan untuk membatasi tapi untuk mengatur agar terciptanya keteraturan dan ketertiban. Secara filosofis, peraturan daerah ini hadir dalam rangka terjaminnya kelestarian sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. Dilihat dari segi substansinya keberadaan peraturan daerah ini mengatur perihal wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun pihak yang telah menerima kuasa pertambangan. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak pengendali, dengan melakukan pembinaan, pengkoordinasian, serta pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang kuasa pertambangan. Disisi lain, pihak yang menerima kuasa pertambangan selain berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan yang diberikan, juga dibebani kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran akibat dari usaha pertambangan. Peraturan daerah ini secara konstitusional berperan dalam hal perlindungan terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum tidak akan efektif jika dalam mengeluarkan kebijakan, negara dalam hal ini melalui kewenangan otonomi daerah yakni pemerintah daerah terlalu mengabaikan aspek pemenuhan hak atas lingkungan

2.Aparat penegak hukum
Istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang baik secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum disini tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Para kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).
Kedudukan (status) sebenarnya berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (role). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Aparat penegak hukum memiliki peranan yang ideal dan seharusnya, dimana peranan tersebut adalah bagian dari amanah undang-undang. Bagaimanakah peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual. Jelas bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni para penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan peraturan perundang-undangan.
Kaitannya dengan penegakan hukum peraturan daerah mengenai pengelolaan usaha pertambangan umum adalah peranan dari masing-masing penegak hukum dalam menindak secara repsesif pelaku usaha pertambangan yang menyimpang dari aturan hukum.

3.Sarana/prasarana
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup antara lain tenaga manusia yang bependidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk merevitalisasai bekas lahan tambang, hal ini akan menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif. Karena jika sarana/prasarana tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4.Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, masyarakat berperan dalam penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia, Bangka Belitung khususnya tentu memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda. Perlu diketahui bahwa kesadaran hukum itu terbagi dua. Pertama, kesadaran hukum positif yakni ketaatan hukum. Kedua, kesadaran hukum negatif, yakni ketidaktaatan hukum. Yang menjadi persoalan dalam kesadaran hukum, bahwa hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan. Hal ini erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam menaati hukum.
Hal demikian menjadi titik perhatian yang serius bagi kita sebagai masyarakat dalam memahami dan menjalankan hukum. Paul scholten, menyatakan jika kesadaran hukum (legal consciousness) yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum dan perundang-undangan.

Hukum dapat dikatakan efektif bila suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat. Sekalipun hukum dikatakan efektif, hal tersebut tergantung pada kepentingannya. Kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), identification, atau internalization (ketaatan pada hukum karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang melekat pada dirinya). Yang terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat menaati hukum karena bersifat compliance (takut sanksi) bukan karena merasa nilai-nilai yang berlaku pada hukum melekat pada nilai kehidupannya (internalization). Hal ini menunjukan bahwa kualitas kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah dan perlu terus menerus untuk dilakukan pengawasan. Kondisi yang terjadi saat ini, sikap apatis masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan.

5.Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Karena didalam pembahasannya diketengahkan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan. Lawrence M. Friedman, mengungkapkan bahwa sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, hal ini mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak maupun kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Terhadap faktor-faktor penegakan hukum diatas, faktor masyarakat menjadi peranan terpenting dalam mewujudkan penegakan hukum sehingga baik pula dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik. Pada hakikatnya kehidupan masyarakat tidak akan terlepas dari hukum yang mengaturnya. Hukum dibuat oleh masyarakat melalui perwakilannya dan hukum yang dibuat mengatur masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib dan aman. Meskipun dalam melakukan usaha pertambangan timah diatur dalam regulasi daerah, akan tetapi seharusnya masyarakat patuh pada hukum karena benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kepribadian manusia. Oleh karena, masyarakat di Indonesia memiliki kebudayaan baik yang melekat pada dirinya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan hidup
Berbagai peraturan mengenai HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik, tidak diatur secara eksplisit penjelasannya dalam undang-undang. Perkembangan hak atas lingkungan hidup yang baik lahir pada generasi HAM ketiga, dimana munculnya hak pada generasi ketiga ini atas kesadaran bahwa hak-hak yang dimiliki bukan per individu saja, melainkan dimiliki oleh sekelompok orang. Demikian juga halnya hak atas lingkungan hidup yang baik. Kesadaran individu mulai muncul bahwa lingkungan hidup memegang peranan yang penting ketika hak ini memiliki keterkaitan dengan hak yang lainnya dan akhirnya menjadi kepentingan bersama.
Hak atas lingkungan hidup yang baik memiliki korelasi terhadap eksistensi hak yang lain seperti hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak atas ekonomi maupun hak-hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang masih utuh. Hak atas hidup adalah hak yang paling dasar dan terpenting. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dengan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tanpa lingkungan hidup yang baik maka hak hidup menjadi kurang berarti. Karena kebutuhan utama dalam hidup manusia adalah udara yang segar, air yang bersih dan sumber daya pangan yang baik diberikan oleh alam atas lingkungan hidup yang baik. Kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak atas kesehatan (the right to healthy) merupakan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang sehat baik secara fisik dan mental. Untuk mendapat kehidupan yang sehat tentu saja diimbangi dengan lingkungan hidup yang sehat pula. Negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan kesehatan setiap warga negaranya. Begitu pula dengan hak atas ekonomi. Lingkungan hidup yang baik maka alam akan memberikan sumber daya alam yang akan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tak kalah penting adalah hak-hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang masih utuh dan lestari. Keberlangsungan hidup manusia tidak hanya pada saat ini saja, akan lahir dan tumbuh generasi-generasi pada masa yang akan datang. Hak yang kita miliki saat ini, juga menjadi hak mereka. Yang perlu kita lakukan adalah bertanggung jawab atas kelestarian alam saat ini sehingga generasi-generasi yang akan datang memegang estafet peralihan tanggung jawab atas kelestarian alam yang wajib mereka jaga pada masa yang akan datang pula.


*Penulis adalah Siti Latifah, S.H saat ini bekerja di Kemenkumham Provinsi Kep. Bangka Belitung (Penulis juga adik kandung dari Moderator Kadarkum FBI)
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori