Contact Us

Indonesia Corruption Watch - ICW (Lembaga Pengawas Korupsi)

logo_icw.jpg

Manifesto Gerakan Anti Korupsi ICW

Korupsi lahir di tengah situasi dimana oligharki politik mendominasi dalam pembuatan kebijakan publik di satu sisi dan tiadanya public accountability sebagai mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan di sisi yang lain. Kondisi ini diperparah dengan sempitnya ruang partisipasi politik karena tidak adanya peluang dalam sistem politik yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat di parlemen. Tali mandat antara pemilih dengan wakilnya di parlemen terputus karena para wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu justru mengabdi pada kepentingan partai politik dan kelompok kepentingan yang menjadi cukong politiknya, daripada menyuarakan kepentingan rakyat.

Realitas oligharki elit politik kian korup karena ditopang oleh struktur sosial paternalistik dan patriarkhis yang melahirkan ketidakberdayaan rakyat dalam mengontrol pemerintahan. Sebaliknya, kesadaran politik rakyat dikontrol oleh tokoh-tokoh yang sebagian besar adalah perpanjangan tangan kekuasaan. Perselingkuhan elit masyarakat dengan penguasa menyebabkan tiadanya peluang bagi rakyat untuk dapat mendesakkan kepentingannya.

Lemahnya kontrol publik memiliki dampak yang sangat luas terutama pada usaha reformasi birokrasi pemerintahan. Korupsi berkembang subur di birokrasi, terutama yang menjadi ujung tombak pelayanan mendasar kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, air minum, dan listrik. Dengan pelayanan yang buruk, publik harus membayar mahal. Kekuasaan politik tidak memiliki prioritas untuk membuat perubahan di birokrasi dan memperbaiki pelayanan kebutuhan dasar yang menjadi hak rakyat. Birokrasi justru menjadi mesin keuangan politik bagi kekuatan oligharki yang berkuasa.

Korupsi kian mencemaskan setelah implementasi Otonomi Daerah. Arah desentralisasi yang membawa semangat keadilan distributif sumber-sumber negara yang selama 32 tahun dikuasai secara otoriter oleh pemerintah pusat kini justru menjadi ajang distribusi korupsi dimana aktor dan areal korupsi kian meluas. Praktek korupsi tidak lagi terorganisir dan terpusat, tetapi sudah terfragmentasi seiring dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan baru.

Hukum yang seharusnya memberikan jaminan terwujudnya keadilan dan penegakan aturan juga tak luput dari ganasnya korupsi. Mafia peradilan kian merajalela dan lembaga peradilan tak ubah laksana lembaga lelang perkara yang membuat buncit perut aparat penegak hukum busuk. Rasa keadilan digadaikan oleh praktek suap menyuap. Intervensi politik terhadap proses hukum menyebabkan lembaga peradilan hanya menjadi komoditas politik kekuasaan. Tidak ada kasus korupsi yang benar-benar divonis setimpal dengan perbuatannya. Dengan kekuasaan uang dan perlindungan politik, koruptor dapat menghirup udara bebas tanpa perlu takut dijerat hukum.

Tidak sedikitpun terlihat ada kemauan politik (will) dari pemerintah untuk memberantas praktek mega korupsi. Krisis ekonomi yang dituding banyak pihak merupakan akibat dari praktek korupsi tidak dijadikan pelajaran. Konglomerat akbar yang melakukan kejahatan ekonomi justru diproteksi. Utang bernilai triliunan yang seharusnya mereka bayar dibebankan kepada pemerintah yang memicu hilangnya mekanisme jaring pengaman sosial seperti penghapusan subsidi pendidikan, kesehatan, pupuk dan BBM. Korupsi telah menyebabkan kemiskinan struktural yang kronis.

Korupsi membuat mekanisme pasar tidak berjalan. Proteksi, monopoli dan oligopoli menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan distorsi pada distribusi barang/jasa, dimana pengusaha yang mampu berkolaborasi dengan elit politik mendapat akses, konsesi dan kontrak-kontrak ekonomi dengan keuntungan besar. Persaingan usaha yang harus dimenangkan dengan praktek suap menyuap mengakibatkan biaya produksi membengkak. Ongkos buruh ditekan serendah mungkin sebagai kompensasi biaya korupsi yang sudah dikeluarkan pelaku ekonomi.

Busuknya sektor pemerintah dan sektor swasta karena korupsi hanya melahirkan kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat banyak. Korupsi yang terjadi karena perselingkuhan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi membuat semakin lebarnya jurang kesejahteraan. Karena itulah ICW percaya bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif jika ada pelibatan yang luas dari rakyat sebagai korbannya. ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis. Dengan demikian reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Visi ICW :
Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam:
Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.
Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut:
Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik.
Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

Posisi ICW :
Berpihak kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi, politik dan budaya. Nilai :
Keadilan sosial dan kesetaraan jender. Setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, memiliki hak dan peluang yang sama di dalam lembaga maupun dalam kaitannya dengan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengontrol sumber daya lembaga.

Demokratis.

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap pengambilan keputusan, perilaku dan pikiran, wajib menjunjung nilai demokrasi.

Kejujuran.

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan wajib membeberkan setiap kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kewajibannya serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingannya yang mungkin timbul.

Prinsip ICW:

1. Integritas
Setiap individu tidak pernah melakukan kejahatan pidana, politik, ekonomi dan hak asasi manusia.
Setiap individu tidak pernah membela atau melindungi koruptor.
Setiap individu tidak boleh menempatkan dirinya di bawah kepentingan finansial atau kewajiban lainnya dari pihak luar, baik individu maupun organisasi yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas dan misi ICW.

2. Akuntabilitas.
Setiap individu harus bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat dan harus tunduk pada pemeriksaan publik terhadap seluruh aktivitas di ICW.

3. Independen.
Setiap individu tidak menjadi anggota ataupun pengurus salah satu partai politik.
Setiap individu bertindak objektif dalam menghadapi pejabat negara ataupun kelompok kepentingan tertentu.
Setiap individu tidak boleh membuat keputusan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi bagi dirinya sendiri, keluarga dan konco.

4. Obyektivitas dan kerahasiaan.
Setiap individu dalam mengambil keputusan dan tindakan harus semata-mata berdasarkan pertimbangan kebenaran dan keadilan. Setiap individu wajib merahasiakan para identitas saksi dan pelapor kasus korupsi yang melaporkan kasus korupsi ke ICW.

5. Anti-Diskriminasi.
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, hak dan kewajiban di lembaga, setiap individu tidak melakukan diskriminasi baik berdasarkan agama, ras atau golongan. Dewan Etik
Bambang Widjojanto, Dadang Trisasongko, Kemala Chandrakirana, Masdar F. Masudi, Munir, Teten Masduki Program dan Divisi ICW

Korupsi Politik
Korupsi merupakan bentuk khusus dari pengaruh politik, yang bisa membahayakan demokrasi. Dalam sistem politik yang tidak demokratis, korupsi politik menjadi tabiat hampir semua politisi. Hal ini dilakukan dalam hubungan yang saling menguntungkan. Politisi secara alamiah akan berusaha untuk mempertahanakan dan memperbesar kekuasaan dan otoritasnya. Politisi dan kelompok-kelompok bisnis sering bekerjasama secara erat untuk memperkuat posisi politiknya. Kekuasaan dan otoritas politik kemudian memberikan peluang dan meningkatkan posisi bisnis, sementara keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut dipergunakan untuk memperluas pengaruh dalam politik. Kondisi demikian memiliki kans yang tinggi akan tetap berlangsung di Indonesia dalam waktu yang demikian lama ke depan.

Program Monitoring Pelayanan Umum
Permasalahan pengawasan publik selama ini menjadi agenda penting, namun sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari persoalan tersebut. Memberikan cara, strategi, dan penyadaran tentang pengawasan terhadap pelayanan publik sangat relevan. Pelayanan publik masih sarat dengan korupsi.

Program Monitoring Hukum dan Peradian
Muara dari penyelesaian kasus-kasus korupsi adalah penegakan hukum terhadap koruptor. Namun tanpa adanya niatan untuk penegakan hukum, maka kasus korupsi juga tidak akan pernah selesai. Masih adanya praktek mafia peradilan (judicial corruption), menjadi indikasi bahwa masih perlu adanya pemantauan terhadap jalannya proses peradilan. Serta perlu dipikirkannya strategi pemantauannya.

Divisi Informasi Publik
Sesuai dengan tujuan berdirinya ICW, untuk memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender, informasi publik ikut berperan serta dengan memberikan dukungan data, informasi, serta mengelola laporan-laporan masyarakat yang diterima ICW mengenai korupsi, dan menjadi pusat informasi tentang korupsi di Indonesia. Selain itu, juga untuk memberikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Sebagai pelayan publik, Departemen informasi publik dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi atau kampanye pemberantasan korupsi, juga sebagai sumber dan penampung informasi, khususnya mengenai korupsi di Indonesia yang merugikan masyarakat umum.

Divisi Fund Raising
Untuk menjalankan program-program ICW agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, maka perlu adanya penggalangan dana dari masyarakat. Untuk itu divisi fund raising melakukan penggalangan dana dari masyarakat.

Pendanaan untuk institusi dan program kegiatan ICW bersumber dari:
Sumbangan masyarakat
Sponsor

Sumbangan masyarakat diperoleh melalui sumbangan yang dikirimkan langsung ke rekening ICW. Dana yang terkumpul akan dijadikan dana abadi ICW. ICW hanya akan menggunakan bunga bank dari dana abadi tersebut. Setiap tahun seorang auditor independen akan mengaudit keberadaan dan penggunaan dana tersebut dan hasilnya akan diumumkan kepada publik melalui media massa. Pendanaan melalui sponsor bersumber dari kerja sama ICW dengan lembaga maupun individu dalam program-program yang disepakati. Laporan keuangan akan dilaporkan langsung kepada pemberi dana. Dalam mengelola dana-dana yang bersumber dari masyarakat ataupun sponsor individu dan lembaga, ICW menjunjung tinggi azas transparansi dan pertanggungjawaban publik. Pendanaan yang bersumber dari kerja sama ICW dengan individu ataupun lembaga dalam mensponsori kegiatan ICW harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Sponsor pendanaan untuk ICW tidak mengganggu independensi tujuan dan misi ICW.
Individu ataupun lembaga yang mensponsori ICW tidak melakukan kejahatan ekonomi.
Individu ataupun lembaga yang mensponsori ICW menghormati hak asasi manusia dan tidak bias jender.

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, Indonesia
Phone : +62 - 21 - 7901 885, 7994 015 Fax : +62 - 21 - 7994 005
Email: icw@antikorupsi.org

Komentar

  • corruption_day_logo.gif

    International Anti-Corruption

    The slogan for the 2005 UNODC anti-corruption campaign is "You can stop corruption." The campaign aims to raise awareness among the general public of the different forms of corruption and of how widespread it is, and to highlight that each individual can become actively involved in stopping such dishonest practices.

    Colloquial terms for bribery and the exchange of favours such as "you scratch my back and I'll scratch yours," "una mano lava l'altra" (one hand washes the other in Italian), "coima" and "pot de vin"(a bribe in Spanish and French) attest to the global reach of corruption.

    Corruption occurs whenever parents pay teachers illegal fees to give their children an education, patients pay extra to get proper health care, citizens give public officials gifts or money to speed up procedures, and drivers bribe police officers to avoid a fine. What many see as simply a way to get things done is, in fact, a crime.

    Every year, over $1 trillion is paid in bribes around the world, enriching the corrupt and robbing generations of a future. Each act of corruption contributes to global poverty, obstructs development and drives away investment.

    But corruption cannot only be measured in economic terms. Where corruption is present, society at large suffers. It debilitates the judicial and political systems that should be working for the public good by weakening the rule of law and silencing the voice of the people. As a result, citizens' trust in government officials and national institutions dwindles.

    Everyone has a role to play in stopping corruption: governments, the private sector and civil society. The 2005 anti-corruption campaign calls on individuals to refrain from engaging in criminal activities that can have devastating effects on their society and country.

    Download full Logo here
    Download full Poster (English) here
  • Dukungan Buat FBI President :good
  • Meskipun korupsi merupakan masalah yang cukup sulit untuk diberantas habis, tp ttp gw dukung 100% ICW
  • FBI President menulis:
    corruption_day_logo.gif

    International Anti-Corruption

    The slogan for the 2005 UNODC anti-corruption campaign is "You can stop corruption." The campaign aims to raise awareness among the general public of the different forms of corruption and of how widespread it is, and to highlight that each individual can become actively involved in stopping such dishonest practices.

    Colloquial terms for bribery and the exchange of favours such as "you scratch my back and I'll scratch yours," "una mano lava l'altra" (one hand washes the other in Italian), "coima" and "pot de vin"(a bribe in Spanish and French) attest to the global reach of corruption.

    Corruption occurs whenever parents pay teachers illegal fees to give their children an education, patients pay extra to get proper health care, citizens give public officials gifts or money to speed up procedures, and drivers bribe police officers to avoid a fine. What many see as simply a way to get things done is, in fact, a crime.

    Every year, over $1 trillion is paid in bribes around the world, enriching the corrupt and robbing generations of a future. Each act of corruption contributes to global poverty, obstructs development and drives away investment.

    But corruption cannot only be measured in economic terms. Where corruption is present, society at large suffers. It debilitates the judicial and political systems that should be working for the public good by weakening the rule of law and silencing the voice of the people. As a result, citizens' trust in government officials and national institutions dwindles.

    Everyone has a role to play in stopping corruption: governments, the private sector and civil society. The 2005 anti-corruption campaign calls on individuals to refrain from engaging in criminal activities that can have devastating effects on their society and country.

    Download full Logo here
    Download full Poster (English) here
  • korupsi di indonesia sudah sangat membudaya, harus diberantas sampai akar akar nya.
  • Duh...Bung ICW tolong jgn ngawasin yg dipusat aja dunk....yg didaerah jg banyak yg KKN Loh!!!
    Gerakan OTONOMI DAERAH memunculkan ribuan raja-raja kecil terutama didaerah gue "JATIM".
    Bung ICW tolong dunk sorotin perusahaan2 Daerah (BUMD) di JATIM seperti PDAM & BANK JATIM. untuk BANK JATIM sangat dkenal akan pegawai siluman'nya (pegawai baru titipan para pejabat pemprov + DPRD /anak2 pejabat), tuh pegawai siluman dpt memo dari sekretaris provinsi MR.Sukarwo. Tuk PDAM terkenal dengan Perusahaan Sok Bangkrut, setiap diaudit selalu bilang ga untung, padahal mana mungkin perusahaan yg memonopoli air ga dpt untung sama skali (banyak tikut kerah putih)....
  • dukung pembantaian korupsi .... ganyang korupsi
  • tul..hapus korupsi....ganyang pejabat korup, polisi korup, ...:top:
  • Mr. President!!! ICW kurang greget nih, di daerah banyak raja2 kecil yang belagu padahal andelannya duit APBD
  • usuuul...
    masalah korupsi memang pelik n udah jadi budaya bangsa...
    tapi...
    tahukah kita2 tentang korupsi itu sendiri... Tahukah kita bentuk2 korupsi apapun itu (jangan cuman kenal korupsi "nyolong uang negara" doank...)
    gimana kalau kita ngebahas soal2 korupsi di dunia rakyat jelata, yang NB... kita2 juga... jangan pejabat terus yang kena getahnya...

    kemon, kita ngebahas apa aja korupsi di hidup kita sendiri... dari yang kecil, dari sekarang...

    gimanaaa?
    :top:
  • ICW itu adalah kelompok yg mengawasi korupsi..
    mampukah Rakyat mengawasi ICW ??
    sejauh mana ICW transparan ?? pernahkah di audit ??
    pernahkah ICW terbuka, darimana dana mereka, berapa jumlah mereka, berapa fee mereka, dapat donatur darimana saja ??
    mungkin saja pengurus ICW dibayar dollar, jelas gak bisa disamakan dong sama pegawai yg gajinya pas pasan.

    kabarnya org yg dekat sumber penyakit (korupsi kan termasuk penyakit) lambat atau cepat akan tertular juga ??
    sama rentannya (dalam hal positif) dengan Dokter dan Perawat !

    kayaknya contoh udah banyak sekali..
    nama2 besar yg selama ini kita hormati, ehh setelah jadi pejabat.. korup juga.
  • om kalau korupsi istri lebih dari dua gimana ???
  • Maaf....!!! ICW cuman bergema diseputaran jakarta aja!
    KPK cuman ngurusin kassus korupsi yg 1 miliyar ke atas aja!
    Ombudsman bak singa ompong!(dikonversi ke-KPK aja!)
    LSM di daerah tidak punya jaringan kuat di pusat!!
    Usul:ICW buka jaringan (koordinator) di setiap kabupaten /kota se indonesia...
    wassalam..
  • Presiden Kita Orang ICW YA
  • korupsi emang sdh bikin kita sebagai rakyat jd tambah sengsara.....dukung terus KPK , ICW......
  • Sunarjo menulis:
    korupsi di indonesia sudah sangat membudaya, harus diberantas sampai akar akar nya.

    hmmm... gw gak setuju kl korupsi disebut sebagai budaya
    sebab kl korupsi itu sudah menjadi budaya, maka melakukan korupsi itu bukan suatu hal yang buruk
    dan tidak ada hukum yang akan menjerat tindakan korupsi
    kenyataannya khan sekarang korupsi diberantas
    memang siy memberantas korupsi itu gak gampang
    tapi paling tidak sudah ada kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi
    pada zaman orba jgn harap ada pejabat yang bakal terjerat kasus korupsi
    jadi saksi aja gak ada
  • all4love menulis:
    ICW itu adalah kelompok yg mengawasi korupsi..
    mampukah Rakyat mengawasi ICW ??
    sejauh mana ICW transparan ?? pernahkah di audit ??
    pernahkah ICW terbuka, darimana dana mereka, berapa jumlah mereka, berapa fee mereka, dapat donatur darimana saja ??
    mungkin saja pengurus ICW dibayar dollar, jelas gak bisa disamakan dong sama pegawai yg gajinya pas pasan.

    up.. up.. :blah:

    sama pertanyaan yg ada d pikiran saya
    bukan bermaksud negetif thingking, tapi bila ICW ingin indonesia transparan lebih mereka transparan dahulu
  • uhhhhh,,,, emang ni kalau korupsi urusan paling risih buat ane.... ayo indonesia maju terus,,, bantai KKN
  • Ane jg dukung bnget hdirny ICW.
  • Wahai bung Karno, dimanakah akan kita temui lagi orang sepertimu??
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Iklan & Promosi Anda


Order ads here. Click me to get price quotation! Monthly & Unlimited click!

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori