Contact Us

Perbedaan Surat Kuasa Umum & Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (pasal 1975 KUHPer). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.

Mengenai unsur tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, itu merupakan salah satu hak yang dapat dimasukkan dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 1803 KUHPer. Hak substitusi tersebut memberikan hak bagi penerima kuasa untuk mensubstitusikan kewenangannya sebagai penerima kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya. Jadi, kata-kata “Kuasa ini diberikan tanpa hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya” bukan menunjukkan bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali, namun menunjukkan bahwa penerima kuasa tidak boleh menunjuk orang lain untuk menggantikannya melaksanakan kuasa tersebut.

Pasal 1796 KUHPer menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Pasal ini selanjutnya menjelaskan bahwa untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Jadi, surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus.

jgn ngintip ya klo ngintip dosa loh :)

Komentar

  • Terus Surat Kuasa Khusus, gmn buatnya
    pa sama aja seperti Surat Kuasa Umum pa HArus ke notaris apa pihak yg berwenang ?
    Kenan Ancaman Ngintip Dosa, serasa di HAM aja :blah:
  • lendir menulis:
    Terus Surat Kuasa Khusus, gmn buatnya
    pa sama aja seperti Surat Kuasa Umum pa HArus ke notaris apa pihak yg berwenang ?
    Kenan Ancaman Ngintip Dosa, serasa di HAM aja :blah:

    beda ndan

    buatnya itu seperti ini CONTOHNYA


    [align=center]SURAT KUASA KHUSUS[/align]

    Yang bertanda tangan dibawah ini;
    Nama : Ir. Mus Jaya bin Hasim
    Umur : 32 tahun
    Agama : Islam
    Pendidikan : S-1/ Strata 1
    Pekerjaan : Wiraswasta
    Alamat : Jalan Parameswara No. 143 Rt. 13 Kelurahan Bukit Lama, Palembang.

    Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Advokat Rahmattullah, SH dan Rekan di Jl. Jend. Sudirman No. 612 Palembang. Menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
    Rahmattullah, SH. yang akan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

    KHUSUS

    Untuk mengurus dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Pemohon melawan Mindarsih S.Pd, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1/ Strata 1, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Demang Lebar Daun No.14 Palembang Sebagai termohon. Dalam permohonan ikrar talak, hak asuh anak dan pembagian harta bersama Pemohon Termohon. Dan untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang. Dan selanjutnya Penerima Kuasa;

    - Dapat mewakili didepan dan menghadap dihadapan Pejabat/Instansi-instansi, jawatan- jawatan, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, hakim-hakim Pengadilan Agama, menghadiri semua persidangan di Pengadilan Agama,
    - Dapat memberikan keterangan secara lisan/tertulis, mengajukan serta menandatangani segala surat-surat, permohonan/pengaduan/gugatan, bantahan, perlawanan, jawaban- jawaban, kesimpulan, memori-memori, akta, berita acara, mengajukan dan meminta didengar saksi-saksi dan lain-lain alat bukti, menyangkal saksi lawan dan menolak pembuktian lainnya, meminta menjalankan segala keputusan/penetapan Hakim, membalas segala perlawanan atas segala hal yang merugikan. Dan pada pokoknyaPenerima Kuasa diberikan hak penuh untuk mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk mempertahankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
    - Dapat mempergunakan kuasa ini dalam tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
    - Diberikan hak untuk melimpahkan kuasa ini (substitusi) kepada orang lain baik
    seluruh maupun sebagian dalam hal tertentu dan menarik kembali kuasa ini.
    Penerima Kuasa,Rahmattullah, SH. dengan permasalahan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    [align=right]Palembang, 5 Desember 2008[/align]
    Penerima Kuasa,[align=right]Pemberi Kuasa,[/align]


    Rahmattullah, SH[align=right]Ir. Mus Jaya bin Hasim[/align]


    jgn lupa diksh materai di pemberi kuasa ya krn ane ngga ada berkas matrai nya mknya ane ngga cantumkan matrai
  • mau tanya ndan.......
    bukan mo ngetest suapaya member lain pada tau
    apa beda surat kuasa dalam kasus/sidang pidana dengan surat kuasa dalam kasus/sidang perdata???
  • RizalF menulis:
    mau tanya ndan.......
    bukan mo ngetest suapaya member lain pada tau
    apa beda surat kuasa dalam kasus/sidang pidana dengan surat kuasa dalam kasus/sidang perdata???

    dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai
    Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris
    atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

    dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut
    pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

    :blah::blah::blah::blah::blah::blah::blah::blah:

  • dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai
    Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris
    atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

    dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut
    pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

    :blah::blah::blah::blah::blah::blah::blah::blah:

    selain itu apakah adalagi ndan perbedaannya???

  • dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai
    Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris
    atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

    dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut
    pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

    :blah::blah::blah::blah::blah::blah::blah::blah:

    setahu saya hanya ini saja ndan RizalF
  • RizalF menulis:

    selain itu apakah adalagi ndan perbedaannya???

    gak mau jawab,,,,abis gak di ponten :no::no::no::no::no::no:

  • gak mau jawab,,,,abis gak di ponten :no::no::no::no::no::no:

    emangnya ada bu guru TK apa :D
  • Vidiano menulis:

    emangnya ada bu guru TK apa :D

    kan tadi di tanya ,dah di jawab tapi gak di ponten :stress::stress::stress:

  • kan tadi di tanya ,dah di jawab tapi gak di ponten :stress::stress::stress:

    diponten pake apaan ndan klo thread ini :)
  • audrianto menulis:

    diponten pake apaan ndan klo thread ini :)

    dasar momod cupu...monten aja gak ngerti :nono::nono::nono::nono:

  • dasar momod cupu...monten aja gak ngerti :nono::nono::nono::nono:

    cupu bukannya makanan takjil ya :blah:

    klo dgn tulis sich ngerti tp disini pake apaan? :think:
  • audrianto menulis:

    cupu bukannya makanan takjil ya :blah:

    klo dgn tulis sich ngerti tp disini pake apaan? :think:
    cara montennya mesti gimana??? [size=xx-large]PIKIR NDIRI !!!:mad::mad::mad:[/size]
  • cara montennya mesti gimana??? [size=xx-large]PIKIR NDIRI !!!:mad::mad::mad:[/size]

    ente minta yg bgmn? pake rep+ apa Rep- ato warning :blah:

    :peace:
  • audrianto menulis:

    ente minta yg bgmn? pake rep+ apa Rep- ato warning :blah:

    :peace:

    banyak tanya :mad::mad::mad:
    rep + aja :blah:

  • banyak tanya :mad::mad::mad:
    rep + aja :blah:

    udah ane ponten ndan PF :P:P:P:P
  • nanya: kl surat kuasa untuk penarikan dana di bank, sah ga kalo saya (pemberi kuasa) yang simpen aslinya...dan si yg ditunjuk kuasa cuma pegang copynya...
  • pinolo menulis:
    nanya: kl surat kuasa untuk penarikan dana di bank, sah ga kalo saya (pemberi kuasa) yang simpen aslinya...dan si yg ditunjuk kuasa cuma pegang copynya...

    secara ilmu hukum itu tidak sah kenapa? karena asli itu bukan hasil rekayasa, tetapi klo copyan itu bisa aja yg ditunjuk kuasa tersebut membuat ato merekayasa surat kuasa tersebut dgn cara mengubahnya. apalg jika dibank itu pasti ditanyakan oleh pihak bank mana yg aslinya dan persyaratan yg lainnya, baru oleh pihak bank di fotocopy surat kuasa khusus ini masih diperlukan oleh penarik dan nasabahnya.
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori