Contact Us
News
Follow TELEGRAM Channel ForumBebas.com di alamat T.ME/FORUMBEBAS atau Facebook Fan Page dan Twitter Forumbebas .

Forum Bebas Indonesia

Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.


- Ketetapan MPR
Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.


- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

a. undang-undang dalam arti materiel :
Peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. undang-undang dalam arti formal :
Keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.


- Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.


- Keputusan Presiden
UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.


- Peraturan pelaksana lainnya
Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


- Convention (Konvensi Ketatanegaraan)
Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.


- Traktat
Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).


:)
«1

Komentar

  • jadi makin pinter aja nich ilmu hukumku :top:
  • apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

    maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

    bgi2 rep+ dong..
  • sapigila menulis:
    apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

    maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

    bgi2 rep+ dong..

    tepat sekali...cek rep mu...
    anyway sebagai penjelasan
    pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita :top:
  • makasih infonya ndan.....mau tanya letak fatwa di manakah dalam hukum indonesia?

    regards
  • roy2010 menulis:
    makasih infonya ndan.....mau tanya letak fatwa di manakah dalam hukum indonesia?

    regards

    fatwa bukan merupakan sumber hukum,tapi dia dapat dijadikan dasar hukum pada situasi tertentu saja....tidak semua keadaan :top:
    contoh fatwa :
    -pemberian label halal pada produk makanan.
  • sapigila menulis:
    apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

    maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

    bgi2 rep+ dong..

    tepat sekali...cek rep mu...
    anyway sebagai penjelasan
    pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita :top:

    saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
    mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
    namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
    Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
    keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
    jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;
  • hujan deras menulis:
    sapigila menulis:
    apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

    maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

    bgi2 rep+ dong..

    tepat sekali...cek rep mu...
    anyway sebagai penjelasan
    pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita :top:

    saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
    mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
    namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
    Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
    keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
    jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

    terima kasih atas ralatnya :thanks:
  • hujan deras menulis:
    sapigila menulis:
    apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

    maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

    bgi2 rep+ dong..

    tepat sekali...cek rep mu...
    anyway sebagai penjelasan
    pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita :top:

    saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
    mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
    namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
    Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
    keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
    jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

    terima kasih atas ralatnya :thanks:

    Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

    sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

    Namun yang dimaksud sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden.
    Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.
    Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

    hal ini dapat kita lihat di penjelasan Pasal 7 ayat (5), yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setia jenis peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh melapaui peraturan yang lebih tinggi. dengan adanya penjelasan ini maka dapat kita simpulkan, bila suatu bentuk peraturan tidak ada atau diluar dari garis hierarki yang dimaksud maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.
    Dan kembali kita dapat mengacu ke Pasal 1 angka (4), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Disini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hanya dibuat oleh Presiden, bukan MPR.

    Atas dasar diatas, maka saya meyakini bahwa TAP MPR dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.


    Mengenai status TAP MPR;
    Saat ini MPR hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
    Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).


    Terima kasih
  • emiryamin menulis:
    hujan deras menulis:
    sapigila menulis:
    apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

    maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

    bgi2 rep+ dong..

    tepat sekali...cek rep mu...
    anyway sebagai penjelasan
    pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita :top:

    saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
    mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
    namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
    Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
    keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
    jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

    terima kasih atas ralatnya :thanks:

    Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

    sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

    meskipun status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. TAP MPR masih tetap berlaku (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004) hanya saja MPR tidak bisa lagi membuat produk berupa TAP MPR sejak diberlakukannya amandemen IV UUD 1945 dan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004

    pertanyaan saya jika saja TAP MPR tidak diberlakukan lagi, bagaimana dengan:
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
    apakah TAP MPR ini sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi????

  • hujan deras menulis:
    emiryamin menulis:
    hujan deras menulis:

    tepat sekali...cek rep mu...
    anyway sebagai penjelasan
    pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita :top:

    saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
    mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
    namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
    Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
    keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
    jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

    terima kasih atas ralatnya :thanks:

    Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

    sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

    meskipun status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. TAP MPR masih tetap berlaku (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004) hanya saja MPR tidak bisa lagi membuat produk berupa TAP MPR sejak diberlakukannya amandemen IV UUD 1945 dan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004

    pertanyaan saya jika saja TAP MPR tidak diberlakukan lagi, bagaimana dengan:
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
    apakah TAP MPR ini sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi????


    coba dibaca dulu pasal-perpasal dari UU yang dimaksud, karena kita tidak bisa menjawab suatu konten dari peraturan bila kita hanya baca satu-persatu. apakah dalam UU No. 10 Tahun 2004 ada yang menyebutkan mengenai TAP MPR? kalau tidak ada, bagaimana kita bisa berkesimpulan bahwa TAP MPR masih berlaku?.
    ya, TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi. namun mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua itu sekarang disebut sebagai asas good governance.
    trims
  • emiryamin menulis:
    hujan deras menulis:
    emiryamin menulis:
    hujan deras menulis:

    saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
    mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
    namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
    Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
    keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
    jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

    terima kasih atas ralatnya :thanks:

    Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

    sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

    meskipun status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. TAP MPR masih tetap berlaku (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004) hanya saja MPR tidak bisa lagi membuat produk berupa TAP MPR sejak diberlakukannya amandemen IV UUD 1945 dan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004

    pertanyaan saya jika saja TAP MPR tidak diberlakukan lagi, bagaimana dengan:
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
    apakah TAP MPR ini sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi????


    coba dibaca dulu pasal-perpasal dari UU yang dimaksud, karena kita tidak bisa menjawab suatu konten dari peraturan bila kita hanya baca satu-persatu. apakah dalam UU No. 10 Tahun 2004 ada yang menyebutkan mengenai TAP MPR? kalau tidak ada, bagaimana kita bisa berkesimpulan bahwa TAP MPR masih berlaku?.
    ya, TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi. namun mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua itu sekarang disebut sebagai asas good governance.
    trims

    saya ngerti apa yang ndan maksud,,,,,,coba ndan baca (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004)
    banyak ndan peraturan2 perundang-undangan yang gak masuk hierarki tapi toh tetap berlaku seperti Instruksi Presiden,Keputusan MPR, Keptusan Dirjen, Keputusan Gubernur BI, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati....semua itu tidak termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.10 Tahun 2004....tapi baca Pasal 7 ayat 4 nya....yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
    keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi. itu berarti semua peraturan perundangan2an diluar ketentuan Pasal 7 ayat1 tersebut diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang2an yang lebih tinggi!!!!
    yang muda belum boleh bicara :cry::cry::cry:
  • mungkin sedikit [penjelasan dari yang muda: :p

    Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (selanjutnya disingkat TAP MPR No.I/MPR/2003) yang berisi peninjauan kembali (legislative review) terhadap lebih dari 130 TAP MPR (S) dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut dikatakan bahwa antara lain : TAP MPR No. III/MPR/2000 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Menjadi pertanyaan kita UU apa yang akan menggantikannya. Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas, maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu : UU tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003) dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 (UU No. 10/2004). Setelah lahirnya UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP MPR No. III/MPR/2000, maka berdasarkan Pasal 7 UU-P3 dan Penjelasannya ditambah juga interpretasi seperti diatas, maka jenis dan tata urutan/susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut :
    1. UUD-RI (tanpa embel-embel 1945, karena esensinya sudah berubah sama sekali setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali dibandingkan dengan UUD 1945, dan perubahan yang terjadi lebih dari 90%, sehingga menurut Penulis lebih baik disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, disingkat (UUD-RI);
    2. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
    3. Peraturan Pemerintah (PP);
    4. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain : Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial,
    5. Peraturan Menteri (Permen) sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.
    6. Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan/atau Peraturan Ditjen suatu Departemen, sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;
    7. Peraturan Daerah Propinsi;
    8. Peraturan Gubernur Propinsi;
    9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
    10. Peraturan Bupati/Walikota;
    11. Peraturan Desa (Perdesa).

    Mohon catatannya, TAP MPR hanya berlaku sampai dengan terbentuknya suatu UU yang menggantikan status hukum dari TAP MPR tersebut. <-- atas dasar ini saya menyatakan bahwa TAP MPR sudah tidak berlaku karena status hukumnya akan digantikan oleh UU.

    Jadi kata siapa Keptusan Dirjen, Keputusan Gubernur BI, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan?

    CMIIW
  • emiryamin menulis:
    mungkin sedikit [penjelasan dari yang muda: :p

    Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (selanjutnya disingkat TAP MPR No.I/MPR/2003) yang berisi peninjauan kembali (legislative review) terhadap lebih dari 130 TAP MPR (S) dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut dikatakan bahwa antara lain : TAP MPR No. III/MPR/2000 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Menjadi pertanyaan kita UU apa yang akan menggantikannya. Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas, maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu : UU tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003) dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 (UU No. 10/2004). Setelah lahirnya UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP MPR No. III/MPR/2000
    TS berpendapat bahwa UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP.MPR No. III TAHUN 2000, pertanyaannya ketika suatu peraturan perundang-undangan belum dicabut apakah peraturan peruundangan itu tidak berlaku lagi...

    Pasal 2 TAP.MPR No. III TAHUN 2000 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

    1. Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
    3. Undang-undang;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
    5. Peraturan Pemerintah;
    6. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur;
    7. Peraturan Daerah.

    setelah itu muncul UU No. 10 Tahun 2004

    Pasal 7

    (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut:
    a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
    c. Peraturan Pemerintah;
    d. Peraturan Presiden;
    e. Peraturan Daerah.
    (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
    b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
    c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

    kemunculan UU ini justru menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal ada azas bahwa yang bisa mencabut/mengganti suatu peraturan perundang-undangan adalah paling tidak peraturan yang sejajar atau lebih tinggi dari peraturan yang mencabut/menggantinya tersebut???

    pertanyaannya....posisi undang-undang dulunya dibawah TAP MPR (TAP MPR III/2000) kok UU No. 10 Tahun 2004 menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal UU kan dibawah TAP MPR???

  • emiryamin menulis:

    maka jenis dan tata urutan/susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut :
    1. UUD-RI (tanpa embel-embel 1945, karena esensinya sudah berubah sama sekali setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali dibandingkan dengan UUD 1945, dan perubahan yang terjadi lebih dari 90%, sehingga menurut Penulis lebih baik disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, disingkat (UUD-RI);

    itu menurut TS tetapi tetap saja klo acuan TS adalah UU No. 10 Tahun 2004:
    hierarkinya:
    Pasal 7 UU no. 10 Tahun 2004

    (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut:
    a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
    c. Peraturan Pemerintah;
    d. Peraturan Presiden;
    e. Peraturan Daerah.

    jadi UU tersebut mengenal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan UUD-RI???
  • emiryamin menulis:

    Mohon catatannya, TAP MPR hanya berlaku sampai dengan terbentuknya suatu UU yang menggantikan status hukum dari TAP MPR tersebut. <-- atas dasar ini saya menyatakan bahwa TAP MPR sudah tidak berlaku karena status hukumnya akan digantikan oleh UU.

    itu berarti jika UU menggantikan status hukum TAP MPR belum terbentuk maka saya simpulkan bahwa TAP MPR tersebut masih berlaku....sepanjang belum ada UU yang menggantikan status hukum TAP MPR tersebut...
  • hujan deras menulis:
    emiryamin menulis:
    TS berpendapat bahwa UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP.MPR No. III TAHUN 2000, pertanyaannya ketika suatu peraturan perundang-undangan belum dicabut apakah peraturan peruundangan itu tidak berlaku lagi...

    Pasal 2 TAP.MPR No. III TAHUN 2000 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

    1. Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
    3. Undang-undang;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
    5. Peraturan Pemerintah;
    6. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur;
    7. Peraturan Daerah.

    setelah itu muncul UU No. 10 Tahun 2004

    Pasal 7

    (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut:
    a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
    c. Peraturan Pemerintah;
    d. Peraturan Presiden;
    e. Peraturan Daerah.
    (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
    b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
    c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

    kemunculan UU ini justru menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal ada azas bahwa yang bisa mencabut/mengganti suatu peraturan perundang-undangan adalah paling tidak peraturan yang sejajar atau lebih tinggi dari peraturan yang mencabut/menggantinya tersebut???

    pertanyaannya....posisi undang-undang dulunya dibawah TAP MPR (TAP MPR III/2000) kok UU No. 10 Tahun 2004 menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal UU kan dibawah TAP MPR???


    Pada Amandemen UUD'45 Ke-4 dengan ini pasal I bagian aturan peralihan sebagai berikut, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003."

    Nah pada saat itulah ketentuan mengenai TAP MPR akan diganti masuk dalam wacana. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang mengganti TAP MPR bukanlah UU yang berada dibawahnya namun ketentuan dari UUD'45 sendiri yang mengganti kedudukan TAP MPR dalam hierarki UU.
  • hujan deras menulis:
    emiryamin menulis:

    Mohon catatannya, TAP MPR hanya berlaku sampai dengan terbentuknya suatu UU yang menggantikan status hukum dari TAP MPR tersebut. <-- atas dasar ini saya menyatakan bahwa TAP MPR sudah tidak berlaku karena status hukumnya akan digantikan oleh UU.

    itu berarti jika UU menggantikan status hukum TAP MPR belum terbentuk maka saya simpulkan bahwa TAP MPR tersebut masih berlaku....sepanjang belum ada UU yang menggantikan status hukum TAP MPR tersebut...

    kalau gitu coba tolong beri contoh TAP MPR yang sodara masih anggap berlaku...
  • hujan deras menulis:
    emiryamin menulis:

    maka jenis dan tata urutan/susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut :
    1. UUD-RI (tanpa embel-embel 1945, karena esensinya sudah berubah sama sekali setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali dibandingkan dengan UUD 1945, dan perubahan yang terjadi lebih dari 90%, sehingga menurut Penulis lebih baik disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, disingkat (UUD-RI);

    itu menurut TS tetapi tetap saja klo acuan TS adalah UU No. 10 Tahun 2004:
    hierarkinya:
    Pasal 7 UU no. 10 Tahun 2004

    (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut:
    a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
    c. Peraturan Pemerintah;
    d. Peraturan Presiden;
    e. Peraturan Daerah.

    jadi UU tersebut mengenal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan UUD-RI???

    Mungkin yang sodara perlu tekankan bahwa saya sebagai penulis lebih senang menyebutnya sebagai UUD-RI, karena UUD 1945 telah diubah-ubah. namun secara hierarki UU, nama yang tercatat adalah UUD 1945 bukan UUD-RI.

    saya copy paste dari tulisan saya diatas, " sehingga menurut Penulis lebih baik disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, disingkat (UUD-RI)"

  • emiryamin menulis:
    hujan deras menulis:
    emiryamin menulis:
    TS berpendapat bahwa UU-P3 sebagai pengganti (bukan mencabut) TAP.MPR No. III TAHUN 2000, pertanyaannya ketika suatu peraturan perundang-undangan belum dicabut apakah peraturan peruundangan itu tidak berlaku lagi...

    Pasal 2 TAP.MPR No. III TAHUN 2000 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

    1. Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
    3. Undang-undang;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
    5. Peraturan Pemerintah;
    6. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur;
    7. Peraturan Daerah.

    setelah itu muncul UU No. 10 Tahun 2004

    Pasal 7

    (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut:
    a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
    c. Peraturan Pemerintah;
    d. Peraturan Presiden;
    e. Peraturan Daerah.
    (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
    b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
    c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

    kemunculan UU ini justru menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal ada azas bahwa yang bisa mencabut/mengganti suatu peraturan perundang-undangan adalah paling tidak peraturan yang sejajar atau lebih tinggi dari peraturan yang mencabut/menggantinya tersebut???

    pertanyaannya....posisi undang-undang dulunya dibawah TAP MPR (TAP MPR III/2000) kok UU No. 10 Tahun 2004 menghilangkan TAP MPR dalam hierarkinya padahal UU kan dibawah TAP MPR???


    Pada Amandemen UUD'45 Ke-4 dengan ini pasal I bagian aturan peralihan sebagai berikut, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003."

    Nah pada saat itulah ketentuan mengenai TAP MPR akan diganti masuk dalam wacana. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang mengganti TAP MPR bukanlah UU yang berada dibawahnya namun ketentuan dari UUD'45 sendiri yang mengganti kedudukan TAP MPR dalam hierarki UU.

    jawaban ini yang saya tunggu,, UUD 1945 amandemen ke-IV lah yang mengamanatkan MPR sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal I bagian aturan peralihan.........saya terus memancing TS tersebut diatas supaya memberikan opini dengan Sumber Hukum yang paling Tinggi karena sepanjang diskusi ini TS terus berkutat peraturan-perundangan yang bernama UNDANG-UNDANG (UU).....padahal UU jelas status hukumnya dibawah TAP MPR namun UUD 1945 lah yang memerintahkan MPR tersebut sebagaimana dala Pasal I bagian Aturan Peralihan sehingga muncullah UU No. 10 Tahun 2004 ...dstnya...
  • Menarik sekali, saya sangat menyukai diskusi ini. Terima kasih atas partisipasinya terutama untuk ndan Hujan Deras. :good:
  • emiryamin menulis:
    Menarik sekali, saya sangat menyukai diskusi ini. Terima kasih atas partisipasinya terutama untuk ndan Hujan Deras. :good:

    saya jadi malu sebagai moderaot tida bisa lebih berperan aktif :(
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

    Perubahan tersebut antara lain Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat [2] UUD 1945) dan pengurangan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga tinggal berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [1] UUD 1945), melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat [2] UUD 1945), memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [3] UUD 1945), menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden jika terjadi kekosongan Wakil Presiden (Pasal 8 ayat [2] UUD 1945), dan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika Prediden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan (Pasal 8 ayat [3] UUD 1945).

    Perubahan struktur kelembagaan negara tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Selain itu perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 (Aturan Tambahan Pasal I UUD 1945). Hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah diambil putusannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 dan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2003 dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
  • Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya. Substansi Ketetapan MPR tersebut adalah:

    1. Kategori I: TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan)
    2. Kategori II: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan)
    3. Kategori III: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan)
    4. Kategori IV: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan)
    5. Kategori V: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan)
    6. Kategori VI: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan)
  • Kategori I

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

    1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
    3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
    4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
    5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
    6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presidan dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
    8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Man
  • Kategori II

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu:

    1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

    Kategori III

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia syang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004:

    1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
    3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
    4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.
    5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
    7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
    8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.
  • Kategori IV

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang:

    1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
    3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
    5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
    6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.
    7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
    9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
    10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
    11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

    Kategori V

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004:

    1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  • Kategori VI

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    1. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/l960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
    2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
    3. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
    4. Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
    5. Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul “BERDIKARI” sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol, dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia.
    6. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
    7. Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 tentang “GESURI”, “TAVIP”, “THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON” dan “THE ERA OF CONFRONTATION” sebagai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
    8. Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
    9. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
    10. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/l966 tentang Pemilihan Umum.
    11. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
    12. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet AMPERA.
    13. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-hak Asasi Manusia.
    14. Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
    15. Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPRS.
    16. Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
    17. Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.
    18. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
    19. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
    20. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah.
    21. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.
    22. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
    23. Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.
    24. Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno
    25. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
    26. Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
    27. Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang Pencabutan Bintang “Maha Putera” Kelas III dari D.N. Aidit.
    28. Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia” (Y.M.), “Paduka Tuan” (P.T.) dengan sebutan “Bapak/Ibu” atau “Saudara/Saudari”.
    29. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers.
    30. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

  • 31. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    32. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.
    33. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966.
    34. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/l965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
    35. Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS: (a). No. II/MPRS/1960; (b). No. IV/MPRS/1963; (c). No. V/MPRS/1965; (d). No. VI/MPRS/1965; dan (e). No. VII/MPRS/1965.
    36. Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.
    37. Ketetapan MPRS No. XL/MPRS/1968 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan-Ketetapan Sidang Umum MPRS Ke-IV tahun l966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.
    38. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.
    39. Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
    40. Ketetapan MPRS No.XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/MPRS/1966.
    41. Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.
    42. Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    43. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    44. Ketetapan MPR No. III/MPR/1973 tentang Pertanggunganjawab Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    45. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    46. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
    47. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
    48. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
    49. Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan.
    50. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  • 51. Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    52. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
    53. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    54. Ketetapan MPR No. V/MPR/1978 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    55. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    56. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.
    57. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
    58. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. V/MPR/1973.
    59. Ketetapan MPR No. X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
    60. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    61. Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    62. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    63. Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum
    64. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
    65. Ketetapan MPR No. V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
    66. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
    67. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
    68. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    69. Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    70. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    71. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1988 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    72. Ketetapan MPR No. V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
    73. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
    74. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    75. Ketetapan MPR No. I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/1988.
    76. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    77. Ketetapan MPR No. III/MPR/1993 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    78. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
    79. Ketetapan MPR No. V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    80. Ketetapan MPR No. I/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1988 dan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1993.
    81. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    82. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
    83. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
    84. Ketetapan MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
    85. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    86. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1998.
    87. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
    88. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
    89. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori

Penawaran Terbatas

Booking.com
Liburan di ratusan ribu destinasi & puluhan ribu akomodasi di 200+ lebih negara seluruh dunia. Tentu saja dengan harga promo khusus dan terjangkau kantong anda. Silahkan coba cari dan temukan impian liburan atau akomodasi untuk bisnis anda!